Sekda Barru Tekankan Akurasi Data dalam Penyaluran Bantuan Pangan Beras 2026

BARRU, JurnalPost.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, membuka Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barru, Selasa (18/8/2026).

Sosialisasi dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya Wakapolres Barru Kompol Hardoko yang mewakili Kapolres Barru, Danramil Barru Letda Inf. Jufri mewakili Dandim 1405/Parepare, perwakilan Kejaksaan Negeri Barru, Asisten II Setda Barru, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Barru.

Dalam sambutannya, Andi Syarifuddin mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, koordinasi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan pangan berlangsung tertib, sesuai aturan, dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan penyaluran bantuan pangan beras dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Andi Syarifuddin.

Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan

Sekda Barru meminta pelaksanaan distribusi bantuan pada periode sebelumnya menjadi bahan evaluasi. Langkah itu diperlukan untuk mengidentifikasi kendala maupun kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Ia menilai pelaksanaan bantuan selama ini relatif berjalan baik. Meski demikian, distribusi bantuan sosial tetap memiliki tantangan karena kondisi di lapangan tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya.

“Alhamdulillah, pelaksanaan selama ini telah berjalan dengan cukup baik. Namun, berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan penyaluran bantuan sosial tentu memiliki berbagai tantangan dan kendala,” katanya.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan.

Akurasi Data Penerima Jadi Perhatian

Selain kelancaran distribusi, Andi Syarifuddin menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Data yang tepat dinilai menjadi salah satu faktor utama agar bantuan pangan tidak salah sasaran.

Pemerintah desa dan kelurahan telah diberikan ruang untuk mengusulkan perubahan atau pemutakhiran data melalui mekanisme yang ditetapkan.

Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena usulan dari tingkat desa dan kelurahan harus melewati sejumlah tahapan administrasi, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat sebelum diproses instansi terkait.

“Meskipun proses tersebut membutuhkan waktu, saya berharap seluruh jajaran tetap aktif melakukan pemutakhiran dan pengusulan perubahan data sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Pemutakhiran tersebut penting agar masyarakat yang secara kondisi sosial ekonomi layak memperoleh bantuan, tetapi belum tercatat sebagai penerima, dapat diusulkan melalui prosedur yang benar.

Koordinasi Pemerintah Desa dan Kecamatan Diperkuat

Sekda Barru menyebut pembaruan data penerima merupakan pekerjaan bersama. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan diminta terus memperkuat koordinasi agar data penerima bantuan semakin akurat.

Menurutnya, peningkatan kualitas data juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan pangan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki akurasi data dan meningkatkan koordinasi agar penyaluran bantuan pangan ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Andi Syarifuddin secara resmi membuka Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Ia berharap sosialisasi tersebut mampu menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat serta mendukung kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.