Oleh : Winda Rara/Universitas Muhammadiyah Malang
Jurnalpost - Sudah hampir setahun masyarakat dunia khususnya Indonesia merasakan hidup berdampingan dengan virus corona. Virus corona atau biasa disebut Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan China ini sudah memakan ribuan korban di Indonesia.
Terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 yang disebabkan oleh pergantian tahun baru 2021. Pada pergantian tahun 2021, masyarakat Indonesia berbondong-bondong mengahabiskan malam tahun baru liburan ke luar kota. Setiap harinya kasus bertambah hingga 9.000 kasus positif. Bahkan tembus hingga 14.000 kasus pada tanggal 16 Januari 2021.
Berbagai upaya yang sudah pemerintah lakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19 ini. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Pada awal Covid-19 ini muncul ke Indonesia yaitu bulan Maret 2020, pemerintah juga sudah menerapkan PSBB yang dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki kasus tinggi di Indonesia.
Di tahun 2021 ini karena terjadi lonjakan kasus, pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang akan diterapkan ke Jawa-Bali.
Kebijakan PPKM ini sudah mulai dilakukan sejak tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ini akan membatasi berbagai aktivitas antara lain, pada tempat kerja akan menerapkan 75 persen work from home (WFH), kegiatan pembelajaran akan dilakukan daring, operasional pusat pembelanjaan maksimal pukul 19.00, fasilitas dan kegiatan sosbud dihentikan, tempat ibadah hanya 50 persen, moda transportasi akan diatur.
Pada kebijakan PPKM Jawa-Bali ini tentu akan memiliki dampak pada aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia benar-benar diuji karena adanya Covid-19 ini. Namun kebijakan ini juga tetap harus diterapkan secara maksimal, agar tidak memperparah keadaan.
Perekonomian akan dilihat pada kebijakan PPKM Jawa-Bali selama 2 minggu tersebut. Apakah akan mengalami penurunan sama seperti halnya PSBB sebelumnya yang terjadi pada Maret tahun 2020 lalu. Mengingat kembali, penurunan ekonomi PSBB 2020 hingga minus 5,32 persen. “Jadi pasti berdampak ke ekonomi. Kita tahu bahwa Covid-19 ini harus dikelola secara luar biasa, sehingga istilah gas dan rem itu menjadi sangat penting,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Memperkuat perekonomian disaat pandemi saat ini cukup sulit dilakukan. Perekonomian diharapkan dapat kembali bangkit jika masyarakat patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang telah pemerintah berikan.
Sebagai langkah pertama kita bisa dengan tetap melakukan kegiatan dirumah saja. Dan yang paling penting tetap menaati kebijakan PPKM ini sangat wajib dilakukan. Menggunakan protokol kesehatan agar tetap terjaga dan tidak menambah lonjakan kasus positif Covid-19.
Bagi para UMKM bisa terus melakukan inovasi-inovasi untuk menjangkau daya saing. Saat ini di era teknologi dapat menjadi bantuan yang sangat efektif bagi para UMKM. Ekonomi digitalisasi mempermudah dan akan menjangkau bagi para konsumen untuk mengetahui produk yang dijual.
“Tiga hal ini di luar kendali kita, ekspor itu perdagang internasional, investasi jangang diharapkan saat ini bisa berinvestasi, terus belanja rumah tangga saat ini yang bisa diberikan stimulus bagi pemerintah,” ujar Anthony. Berbelanja tetapi tetap harus terkendali dan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Akan membantu perekonomian Indonesia saat ini dan lebih memudahkan masyarakat juga jika memanfaatkan ekonomi digitalisasi.
Masyarakat yang mendapatkan BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Selain untuk membantu masyarakat yang berdampak pandemi, bantuan ini juga dapat dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri membantu mengurangi resesi yang otomatis juga akan berpengaruh pada perekonomian nasional.
Pemerintah tetap optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini bisa mencapai 5%. Diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah ini dapat mengurangi kasus positif Covid-19 yang ada di Indonesia. Kita harus tetap kooperatif agar semua ini bisa terlewati.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda