Fenomena ini berkaitan dengan orthorexia nervosa, yaitu kecenderungan obsesif terhadap makanan yang dianggap sehat hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Istilah ini belum menjadi diagnosis resmi dalam DSM-5 atau klasifikasi penyakit internasional. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan angka prevalensi di bawah satu persen, sedangkan survei mahasiswa di berbagai negara melaporkan angka lebih tinggi, bergantung pada alat ukurnya. Ketidakpastian itu bukan alasan mengabaikannya, sebagian orang bahkan belum memiliki istilah untuk menjelaskan pengalamannya.
Persoalannya bukan hanya bagaimana seseorang mengatur pola makan, tetapi juga bagaimana standar makanan sehat terbentuk. Informasi gaya hidup sehat mudah ditemukan di media sosial, mulai dari pola makan dan rutinitas olahraga yang dibagikan influencer hingga produk berlabel “low sugar”, “clean”, atau “natural”. Informasi tersebut membantu, tetapi bermasalah ketika diterima sebagai aturan mutlak. Padahal, kondisi medis, aktivitas, kemampuan ekonomi, dan ketersediaan pangan membuat kebutuhan tubuh setiap orang berbeda.
Ketika standar di media sosial diterapkan tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut, seseorang dapat merasa bersalah setelah makan. Ia juga dapat menganggap dirinya kurang peduli terhadap kesehatan karena tidak mengikuti pola makan populer. Hidup sehat akhirnya berisiko menjadi proyek yang tidak pernah selesai karena selalu ada pola makan baru yang dianggap lebih baik. Keinginan merawat tubuh pun dapat berubah menjadi tekanan untuk terus memperbaiki diri.
Kekhawatiran masyarakat terhadap tubuh menjadi peluang industri menawarkan suplemen dan produk berlabel sehat. Semakin cemas seseorang terhadap makanan yang dikonsumsi, semakin terbuka peluang untuk membujuknya membeli produk tertentu. Di Indonesia, pada Maret 2025, BPOM mencabut izin edar suplemen merk WT karena praktik relabelling dan klaim berlebihan yang dipromosikan secara masif. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pesan “sehat” tidak selalu netral dan dapat menyimpan kepentingan dagang.
Ketika kesehatan terus dikaitkan dengan produk tertentu, batas antara kebutuhan tubuh dan dorongan pasar menjadi kabur. Masyarakat dapat terdorong menganggap hidup sehat hanya bisa dicapai melalui konsumsi barang tertentu. Padahal, kesehatan seharusnya menjadi kebutuhan dasar manusia, bukan sesuatu yang harus terus dibeli. Karena itu, informasi kesehatan perlu diterima secara kritis, terutama ketika disertai ajakan membeli produk.
Dalam perspektif sosiologi kesehatan, kondisi seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan ekonomi tempatnya hidup. Pemikiran sosiolog kesehatan Vicente Navarro menekankan bahwa kesehatan turut ditentukan struktur ekonomi dan kekuasaan, bukan semata-mata pilihan individu. Artinya, kemampuan hidup sehat tidak hanya bergantung pada kedisiplinan pribadi. Akses terhadap pangan, informasi, dan pelayanan kesehatan mempengaruhi kesempatan menjaga kesehatan.
Kondisi tersebut terlihat dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, yang mencatat 96,7 persen penduduk berusia lima tahun ke atas belum memenuhi anjuran konsumsi sayur dan buah. Prevalensi diabetes pada penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 11,7 persen berdasarkan pemeriksaan gula darah. Kementerian Kesehatan juga menyebut sebagian besar kasus diabetes belum terdiagnosis atau belum terkontrol dengan baik. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan tidak cukup dijawab dengan meminta masyarakat lebih disiplin.
Di satu sisi, ada orang yang terlalu membatasi makanan demi mengejar standar sehat tertentu. Disisi lain, masih banyak yang belum memiliki akses terhadap pangan bergizi, informasi yang jelas, maupun pemeriksaan kesehatan. Kedua kondisi tersebut berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan lingkungan pangan dan ketimpangan akses. Karena itu, pola makan tidak seharusnya dijadikan ukuran moral seseorang.
Orang yang mengonsumsi gorengan tidak otomatis abai terhadap tubuhnya, sebagaimana orang yang tidak mampu membeli produk berlabel sehat bukan berarti kurang peduli terhadap kesehatan. Membicarakan orthorexia nervosa juga bukan berarti menganggap perhatian terhadap makanan sehat sebagai hal yang salah. Persoalan muncul ketika perhatian tersebut berubah menjadi aturan kaku, menimbulkan rasa bersalah, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Kesehatan seharusnya membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih baik, bukan menjadi sumber tekanan.
Untuk itu, diperlukan langkah yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu. BPOM bersama Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengawasi klaim kesehatan yang menyesatkan di media sosial, termasuk promosi berbayar influencer, serta mewajibkan keterbukaan bahwa suatu konten merupakan iklan. Platform digital juga perlu bertanggung jawab atas iklan produk kesehatan yang ditayangkan melalui ruang mereka. Sementara itu, Kementerian Kesehatan perlu menyediakan edukasi gizi berbasis bukti yang menjelaskan kebutuhan tubuh secara seimbang, bukan sekadar daftar makanan yang boleh dan dilarang.
Pada akhirnya, Hari Kesehatan Nasional semestinya mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah hak, bukan prestasi yang dibuktikan melalui pilihan makanan sempurna. Kita perlu lebih kritis dalam melihat siapa yang membentuk standar sehat dan kepentingan apa yang berada di baliknya. Hidup sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa kurang atau bersalah atas pilihan makanannya. Sebab, kesehatan bukan tentang menjadi manusia yang paling sempurna dalam memilih makanan, melainkan tentang merawat diri tanpa kehilangan kebebasan untuk menjalani hidup.

Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda