Tangerang, JurnalPost.com – Kementerian Agama menggandeng pusat kajian dan peneliti dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) untuk menyiapkan riset kebijakan pesantren. Direktorat Jenderal Pesantren menghimpun usulan penelitian yang bisa dipakai untuk memetakan kebutuhan pesantren dan menentukan prioritas program.
Pembahasan itu berlangsung dalam rangkaian forum Ditjen Pesantren di Gading Serpong, Tangerang, pada 12–14 November 2026, sebagaimana dicatat LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Agenda riset itu berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Ditjen Pesantren, Mastuki, mendorong pusat kajian lintas kampus mengerjakan penelitian bersama. Menurut dia, perguruan tinggi Islam memiliki peneliti dan sumber rujukan yang dapat membantu Kemenag merumuskan kebijakan di ketiga bidang tersebut.
“Pusat kajian kepesantrenan UIN perlu melakukan penelitian kolaborasi (collaborative research) untuk menggarap lahan dan wilayah kajian kepesantrenan yang sangat kaya,” kata Mastuki.
Dari Kitab Kuning hingga Pemetaan Pesantren
Kepala Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Munip, menawarkan penelitian tentang warisan intelektual pesantren. Menurutnya, kajian tentang pesantren telah berlangsung sejak masa kolonial. Kampus dapat memperbaruinya dengan meneliti tradisi tirakat dan manakib, sanad keilmuan, penyuntingan naskah klasik atau tahkik, serta cara kitab kuning diajarkan.
“Riset warisan intelektual ini perlu kita update. Ada banyak tema tentang pesantren yang terbuka untuk diteliti oleh perguruan tinggi Islam,” ujar Abdul Munip, Jumat (13/11/2026).
Dua peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedy Ibmar dan Savran Billahi, mengusulkan studi dasar untuk memotret kondisi pesantren saat ini. Mereka mempertanyakan apakah pembagian pesantren ke dalam kategori tradisional dan modern masih memadai untuk membaca perubahan pola kepemimpinan dan meluasnya peran pesantren di masyarakat.
Keduanya mencontohkan peran pesantren dalam pengelolaan wakaf, pemeliharaan keberagaman, dan pengembangan usaha ekonomi. Pemetaan itu diusulkan sebagai rujukan bagi Ditjen Pesantren untuk mengenali kebutuhan tiap lembaga dan menentukan bidang yang perlu mendapat perhatian lebih dulu.
Riset Perlindungan Santri dan Lingkungan
PPIM juga memaparkan kajian tentang kerentanan dan ketahanan santri dalam menghadapi kekerasan seksual. Dalam pembahasan lingkungan, para peneliti mencontohkan pengelolaan sampah di pesantren di Pekanbaru, pemanfaatan sampah untuk membuat batako di Jawa Tengah, serta pengembangan biokompos di Bandung.
Dalam laporan Pesantren Ramah Lingkungan: Tumbuh atau Tumbang? yang diterbitkan PPIM pada 2025, sebanyak 269 dari 361 pesantren yang mengikuti survei memiliki program lingkungan. Penanaman pohon dan pengelolaan sampah termasuk kegiatan yang paling banyak dijalankan.
Selain Abdul Munip dan dua peneliti PPIM, forum tersebut diikuti Mohammad Asrori dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Muhammad Shohibul Itmam dari UIN Sunan Kudus, Muhammad Muntahibun Nafis dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Syukron Affani dari UIN Madura, dan Moh. Nor Afandi dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda