JurnalPost.com - Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut berarti bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan di Indonesia di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku. U tundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bentuk peraturan yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya UUD masyarakat Indonesia lebih waspada ketika ingin melakukan sesuatu.
Walaupun dengan adanya UUD masyarakat Indonesia masih ada yang melakukan perbuatan yang melanggar UUD. Korupsi adalah salah satu contoh pelanggaran uu yang paling krusial dan kasus ini masih banyak terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatasi kasus korupsi dan dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.
Undang-undang juga mengatur tentang korupsi ini, pada pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dipasal ini hukuman yang pantas bagi koruptor adalah tindak pidana.
Dapat dilihat juga pada media sosial, oknum-oknum yang melakukan korupsi ini mendapatkan hukuman pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah ia lakukan. Contoh kasus korupsi bansos covid 19, oknum tersebut hanya mendapatkan hukuman kurungan penjara 12 tahun, padahal total uang yang dikorupsi oleh oknum ini sebesar 17 miliar (menurut KPK).
Hukuman pidana bukan menjadikan oknum tersebut jera, sehingga hukuman pidana ini menjadi syarat bahwa oknum ini terbukti melakukan korupsi. Ada beberapa hukuman tindak korupsi yang mungkin ini akan membuat efek jera yaitu:
1. Perampasan Aset Tindakan pengambilan oleh pihak berwenang terhadap harta benda kekayaan hal ini bagian dari proses hukum. Tujuannya untuk memulihkan kerugian yang didapatkan oleh negara. Dan hukuman ini telah digunakan dalam tindakan kasus korupsi.
2. Mencabut Hak Politik Hal ini juga akan menjadikan efek jera kepada koruptor, contohnya membuat uu tentang mencabut hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi karena kasus korupsi di Indonesia sering kali terjadi di badan legislatif.
3. Hukuman Seumur Hidup Seorang pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya batasan waktu. Maksudnya adalah pelaku tersebut akan tinggal di penjara selama sisa hidup mereka. Tetapi, pelaksanaan hukuman seumur hidup ini sering dijadikan bahan pertimbangan agar hukuman seumur hidup diganti menjadi hukuman tindak pidana.
4. Sanksi Sosial Mengucilkan oknum tersebut dilingkungan masyarakat atau memberikan hukuman dari masyarakat setempat sehingga para pelaku tersebut merasa malu terhadap apa yang ia lakukan.
Apabila dari 4 macam sanksi hukuman yang diberikan oleh para koruptor akan timbulnya pandangan masyarakat apa saja keuntungan dan kerugian jika sanksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Jika diterapkan sanksi ini, keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat akan minimnya pelaku korupsi dan pelaku korupsi akan menghadapi fase kemiskinan atau tidak mempunyai harta benda.
Kerugiannya jika sanksi ini tidak diterapkan, maka angka korupsi di Indonesia akan meningkat karena melihat bukti fakta yang terjadi bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor itu seperti ancaman saja tidak untuk membuat para koruptor jera. Semua ini akan kembali lagi kepada hukum yang berlaku dan penegak hukum, jika antara hukum dan penegak hukum bersikap tegas, adil, dan bijaksana maka para pelaku korupsi akan berkurang.
Semoga dapat di implementasikan dan membuat uu yang dapat membuat efek jera. Maka tegakkan keadilan, jangan sampai hukuman koruptor dipotong karena oknum tersebut melakukan sikap yang baik dan berikanlah hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor.
Penulis : Muhammad Alfarez Mahasiswa Universitas Andalas, Jurusan Ilmu Politik
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda