JurnalPost.com - Bayangkan seorang buruh tani perempuan yang ingin memeriksakan kehamilannya, tetapi harus mempertimbangkan hilangnya upah jika tidak bekerja. Pada saat yang sama, ia tidak memperoleh informasi yang jelas tentang kapan lahan disemprot pestisida dan kapan boleh dimasuki kembali. Haruskah ia memilih antara menjaga kesehatan dan mempertahankan penghasilan?
Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa kesehatan reproduksi tidak selalu dapat dijaga hanya dengan pengetahuan pribadi. Ada pengaturan kerja, akses pelayanan, biaya, dan posisi tawar yang ikut menentukan apakah seseorang dapat melindungi dirinya.
Karena itu, pembicaraan tentang agribisnis seharusnya tidak berhenti pada produktivitas, harga jual, dan keuntungan. Kesehatan orang-orang yang menghasilkan pangan juga perlu menjadi perhatian. Di sinilah negosiasi dan advokasi berperan: membawa kebutuhan perempuan tani dari persoalan yang dihadapi sendiri menjadi tanggung jawab yang diperjuangkan bersama.
Kesehatan Reproduksi Juga Urusan Agribisnis
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam publikasinya mengenai investasi kesehatan reproduksi pada 2023, menegaskan bahwa kesehatan dan hak reproduksi berkaitan dengan hak atas kesehatan, kesetaraan gender, serta pembangunan sosial ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan perempuan tani terhadap informasi dan layanan kesehatan tidak selayaknya dipandang sebagai urusan pribadi yang terpisah dari kehidupan kerja.
Hubungan itu semakin jelas ketika melihat posisi perempuan dalam sistem pangan. Laporan global FAO berjudul The Status of Women in Agrifood Systems menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap lahan, pembiayaan, dan pelatihan. Kondisi pekerjaan mereka juga cenderung lebih tidak terjamin dibandingkan laki-laki.
Temuan tersebut mengingatkan kita bahwa ajakan untuk "lebih menjaga kesehatan" belum cukup. Perlu ditanyakan pula apakah perempuan memiliki waktu untuk berobat, kemampuan membayar transportasi, dan ruang untuk menyampaikan keberatan terhadap pekerjaan yang berisiko.
Dari sudut pandang agribisnis, biaya perlindungan kesehatan juga layak masuk dalam perhitungan usaha. Apabila penghematan biaya produksi justru membuat pekerja menanggung biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, apakah usaha itu benar-benar efisien? Keuntungan tidak seharusnya dihitung dengan mengabaikan beban yang dipindahkan kepada keluarga pekerja.
Memahami Risiko tanpa Menakut-nakuti
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah paparan pestisida. NIOSH, lembaga penelitian keselamatan dan kesehatan kerja di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa sejumlah pestisida dikaitkan dalam penelitian pada manusia dengan gangguan hormon, penurunan kesuburan, dan masalah kehamilan. Pestisida juga dapat terbawa ke rumah melalui pakaian dan alas kaki. Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa setiap penggunaan pestisida pasti menyebabkan gangguan reproduksi.
Penelitian Saloshni Naidoo dan rekan-rekannya pada perempuan yang bekerja di pertanian di Afrika Selatan menemukan hubungan antara penyemprotan pestisida pada awal kehamilan dan laporan keguguran. Karena penelitian ini bersifat observasional, hasilnya tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Temuannya menjadi alasan untuk memperkuat pencegahan, bukan untuk menyalahkan perempuan atau menyimpulkan penyebab suatu keguguran tanpa pemeriksaan medis.
Selain pestisida, panas kerja juga perlu mendapat perhatian. Penelitian Shanmugam Rekha dan rekan-rekannya, yang diterbitkan dalam jurnal BJOG pada 2024, mengikuti 800 perempuan hamil dengan pekerjaan fisik sedang hingga berat di India. Penelitian tersebut menemukan hubungan antara paparan panas kerja yang tinggi dan hasil kehamilan yang merugikan. Temuan dari India ini tidak dapat langsung digunakan untuk menentukan besarnya risiko pada petani Indonesia, tetapi layak menjadi bahan pertimbangan dalam pencegahan.
Perlindungan juga harus mencakup pekerja laki-laki. NIOSH menjelaskan bahwa panas berlebihan dapat memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan maupun laki-laki, sedangkan kehamilan meningkatkan kerentanan terhadap tekanan panas. Air minum yang cukup, kesempatan beristirahat, dan tempat berteduh merupakan bagian penting dari pencegahan.
Pesannya bukan agar perempuan dijauhkan dari pertanian. Yang perlu diperbaiki adalah kondisi kerjanya, sehingga perempuan dapat tetap berpartisipasi tanpa harus mengorbankan kesehatan.
Dari Keluhan Menjadi Agenda Advokasi
Advokasi dalam persoalan ini berarti memperjuangkan perubahan keputusan, pengaturan kerja, dan penggunaan sumber daya agar kebutuhan kesehatan perempuan tani benar-benar diperhatikan. Penyuluhan merupakan langkah penting, tetapi belum memadai apabila tidak disertai fasilitas dan kesempatan untuk menerapkannya.
Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang relevan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi memasukkan perlindungan dari risiko paparan di tempat kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pasal 21 mencakup perlindungan terhadap bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikososial. Ketentuan ini dapat menjadi pijakan untuk memperjuangkan praktik kerja pertanian yang lebih melindungi kesehatan reproduksi.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mendengarkan pengalaman perempuan tani. Apakah tersedia air bersih dan toilet yang memberikan privasi? Apakah pekerja mengetahui jadwal penyemprotan? Apakah mereka dapat memeriksakan kesehatan tanpa takut kehilangan pekerjaan?
Kelompok tani dapat menghimpun kebutuhan tersebut untuk dibahas bersama. Perempuan tanpa lahan dan buruh harian juga perlu dilibatkan, bukan hanya pemilik usaha tani. Informasi yang dibawa ke forum sebaiknya berupa kondisi kerja dan kebutuhan bersama, bukan riwayat kesehatan pribadi yang dibuka tanpa persetujuan.
Selanjutnya, tuntutan perlu diarahkan kepada pihak yang dapat mengambil keputusan. Pengelola usaha dapat diajak membahas pengaturan tugas dan fasilitas. Koperasi dapat membahas pengadaan bersama. Penyuluh dapat mendampingi perbaikan praktik budidaya, sedangkan puskesmas dapat diajak merancang edukasi dan akses layanan sesuai kapasitasnya. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pertemuan dan membahas dukungan sesuai kewenangan.
Dengan cara ini, advokasi tidak berhenti pada seruan "perempuan tani harus sehat", tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih konkret: apa yang harus berubah, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan perubahan dilaksanakan?
Negosiasi yang Menjaga Kesehatan dan Penghasilan
Dalam agribisnis, negosiasi tidak hanya diperlukan untuk menentukan harga hasil panen. Negosiasi juga dapat digunakan untuk menyepakati pembagian tugas, waktu kerja, biaya perlindungan, dan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
Sebagai contoh, pekerja membutuhkan kondisi kerja yang aman dan penghasilan yang terjaga. Pengelola usaha membutuhkan pekerjaan selesai sesuai jadwal. Kedua kepentingan ini dapat menjadi titik awal untuk menyusun pengaturan yang lebih baik.
NIOSH menyarankan agar pekerja yang hamil membicarakan kemungkinan menghindari tugas dengan paparan pestisida selama kehamilan dan menyusui. Dalam praktik usaha tani, anjuran tersebut dapat menjadi bahan pembahasan mengenai penyesuaian tugas dengan mempertimbangkan saran tenaga kesehatan.
Namun, penyesuaian tugas jangan sampai berubah menjadi alasan untuk menyingkirkan perempuan dari pekerjaan. Karena itu, perlindungan penghasilan perlu ikut diperjuangkan. Salah satu usulan yang dapat dinegosiasikan adalah pengalihan sementara ke pekerjaan dengan risiko lebih rendah tanpa pemotongan upah. Bagi petani yang bekerja di lahan sendiri, pilihan dapat berupa pembagian tugas keluarga atau kerja sama antaranggota kelompok. Pekerja pengganti pun tetap harus memperoleh perlindungan yang sesuai.
Kesepakatan sebaiknya ditulis dengan jelas. Isinya dapat mencakup pengumuman jadwal penyemprotan, penyediaan fasilitas kebersihan, kesempatan pemeriksaan kesehatan, penanggung jawab, dan sumber biaya. Cara menyampaikan keluhan juga perlu disepakati agar pekerja tidak harus menghadapi persoalan sendirian.
Yang dirundingkan bukan apakah kesehatan layak dilindungi, melainkan bagaimana perlindungan dilaksanakan secara nyata dan siapa yang bertanggung jawab.
Pembiayaan tidak harus dibebankan kepada buruh tani. Koperasi dapat mengusulkan pengadaan perlengkapan bersama. Perusahaan mitra atau pembeli hasil pertanian dapat diajak membahas dukungan terhadap kondisi kerja yang aman dalam perjanjian kemitraan. Besaran kontribusi perlu dihitung secara terbuka, bukan sekadar dijanjikan.
Mengurangi Bahaya, Mendekatkan Layanan
Perlindungan sebaiknya dimulai dengan mengurangi bahaya dalam proses produksi. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan menjelaskan bahwa pengelolaan hama terpadu memadukan berbagai cara pengendalian, termasuk budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, dan pemanfaatan musuh alami. Pestisida kimia bukan pilihan otomatis, melainkan digunakan ketika diperlukan berdasarkan kondisi serangan dan pertimbangan pengendalian.
Pendampingan pengelolaan hama terpadu karena itu layak menjadi agenda advokasi kelompok tani. Tujuannya bukan sekadar membagikan informasi, melainkan membantu petani memiliki pilihan pengendalian yang dapat diterapkan dalam usahanya.
Ketika pestisida digunakan, petunjuk pada label harus diikuti, termasuk perlindungan yang sesuai dan waktu tunggu sebelum memasuki kembali lahan. NIOSH mengingatkan bahwa pekerja perlu menunggu sekurang-kurangnya selama waktu yang ditetapkan pada label produk. Artinya, waktu masuk kembali tidak boleh disamaratakan untuk semua pestisida.
Di sisi pelayanan, kelompok tani dapat menjajaki kerja sama dengan puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja atau Pos UKK. Dalam penjelasannya mengenai kesehatan pekerja perempuan, Kementerian Kesehatan menyebut Pos UKK sebagai salah satu pendekatan untuk menjangkau pekerja informal, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan.
Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada edukasi, konsultasi, dan rujukan sesuai kebutuhan serta kemampuan layanan setempat. Pelaksanaannya perlu menghormati pilihan dan privasi pekerja. Perempuan tani tidak semestinya harus membuka informasi kesehatan pribadinya di depan kelompok untuk memperoleh bantuan.
Keberhasilan advokasi kemudian perlu dinilai dari perubahan yang dapat diperiksa. Apakah jadwal penyemprotan benar-benar diumumkan? Apakah fasilitas dapat digunakan? Apakah pekerja memperoleh kesempatan beristirahat dan memeriksakan kesehatan? Evaluasi bersama setelah satu musim tanam dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki kesepakatan.
Pada akhirnya, agribisnis yang berkelanjutan perlu menjaga manusia sekaligus hasil produksinya. Perempuan tani bukan sekadar tenaga kerja yang diperhitungkan ketika musim tanam dan panen. Mereka adalah pihak yang harus didengar ketika keputusan mengenai kondisi kerja dibuat.
Keberhasilan pertanian selayaknya diukur bukan hanya dari banyaknya hasil yang dipanen, tetapi juga dari seberapa baik kesehatan orang-orang yang menghasilkannya dilindungi.
REFERENSI
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pengelolaan hama terpadu PHT. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). The status of women in agrifood systems. FAO.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Kemenkes perkuat upaya kesehatan pekerja perempuan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
Naidoo, S., London, L., Burdorf, A., Naidoo, R., & Kromhout, H. (2011). Spontaneous miscarriages and infant deaths among female farmers in rural South Africa. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 37(3), 227-236.
National Institute for Occupational Safety and Health. (2023). About pesticides and reproductive health. Centers for Disease Control and Prevention.
National Institute for Occupational Safety and Health. (2024). About heat exposure and reproductive health. Centers for Disease Control and Prevention.
Rekha, S., Nalini, S. J., Bhuvana, S., Kanmani, S., Hirst, J. E., & Venugopal, V. (2024). Heat stress and adverse pregnancy outcome: Prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 131(5), 612-622.
World Health Organization. (2023). Investing in sexual and reproductive health and rights: Essential elements of universal health coverage.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda