JURNALPOST - “Kapan ya pandemi ini berakhir?” mungkin menjadi pertanyaan semua masyarakat Indonesia tak terkecuali. Bagaimana tidak, hadirnya virus corona sangat mempengaruhi perputaran roda ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pandemi COVID-19 membuat perekonomian memburuk. Untuk saat ini, aktivitas ekonomi yang masih bertahan hanya yang berbasis online digital. Sedikit beruntung bagi mereka yang “melek teknologi” dan memiliki fasilitas maupun pegetahuan seputar dunia online digital, khususnya dalam hal selling atau marketing.
Namun bagaimana nasib masyarakat kelas menengah ke bawah? Dilansir via nasional kontan, Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), akan ada potensi rentan miskin bagi masyarakat kelas menengah yang rapuh, bahkan miskin akibat dari pandemi ini. Kelompok yang dimaksud Bhima adalah korban PHK, warga yang kesulitan akses fasilitas kesehatan, terancam krisis pangan, dan berpenghasilan harian yang hilang selama pandemi.
Semua lapisan masyarakat mengalami frustasi akan kehadiran virus corona, semua marah dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena menghambat aktivitas, berpotensi atau sudah kehilangan pekerjaan, dan ada yang ditinggal kerabat atau sanak saudara yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Suasana sudah tidak kondusif, namun jika kita melihat kondisi di lapangan sejak pandemi mulai meluas di Indonesia, banyak masyarakat yang tetap melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah virus corona tidak pernah ada dan PSBB pun seakan tidak ada artinya.
Banyaknya aktivitas masyarakat seperti biasa yang kemudian ‘didukung’ oleh munculnya orang-orang yang menganggap virus corona merupakan sebuah konspirasi, maka pekerjaan pemerintah dan tenaga kesehatan (Nakes) semakin berat. Tugas pemerintah dan Nakes bukan lagi hanya menekan angka penyebaran virus dengan sosialisasi rajin mencuci tangan dan physical distancing, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait isu yang menyebar luas tentang konspirasi virus corona. Namun, masih ada saja masyarakat yang tetap percaya dengan konspirasi corona karena belum bisa dibuktikan secara fakta, walaupun ada yang terbantahkan oleh bukti-bukti ilmiah.
Tak berhenti di situ, pemerintah dan nakes dibuat pusing oleh masyarakat nakal yang melakukan mudik lebaran 2020 dengan mengelabui petugas, ada yang memasang stiker palsu pada bus dengan harapan, petugas mengira jika bus tersebut dalam keadaan urgensi. Cukup cerdik, tetapi bukan dalam hal yang benar ya. Menggunakan jasa Travel gelap juga dilakukan para pemudik nakal, harga tiket yang ditawarkan Travel gelap tersebut pun cukup menguras kantong, yaitu sekitar Rp 500 ribu untuk ke Brebes dan Cilacap. Harga yang melambung jauh dari harga normal. Padahal pemerintah sudah melarang terkait masalah mudik, melaui Surat Edaran 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pemerintah menetapkan kriteria masyarakat yang diperbolehkan mudik, yaitu Beberapa orang yang bekerja di bidang lembaga pemerintah atau swasta yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pertahanan, keamanan, kesehatan, ketertiban umum, kebutuhan dasar, dan elemen penting lainnya. Artinya, masyarakat yang tidak punya kepentingan apapun dilarang bepergian ke luar kota.
Setelah situasi menunjukkan dampak yang cukup baik melalui penerapan PSBB di setiap Daerah, pemerintah mulai memberlakukan New Normal, di mana aktivitas dimulai kembali seperti sedia kala dan pemerintah menganjurkan kita untuk bisa hidup “berdampingan” dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia, dengan catatan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. New normal dilakukan guna memulihkan kondisi ekonomi yang memburuk selama masa PSBB. Berbagai sektor kembali dibuka namun dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti transportasi umum yang kembali beroperasi dengan kapasitas maksimum 50%. Disusul dengan dibukanya kantor-kantor, tempat makan, mall, dan sektor lainnya.
New normal mungkin dapat menyelamatkan ekonomi, tetapi kita lupa bahwa kasus corona di Indonesia kian melonjak sejak diterapkannya new normal. Benar, ini bukan salah pemerintah yang memberlakukan new normal di tengah kasus yang masih tinggi, namun kita cukup melihat aktivitas masyarakat selama new normal berlangsung. Sudahkah mereka menjalankan aktivitas sesuai dengan himbauan pemerintah? Nampaknya belum lho. Belum lama ini beredar sebuah video yang diposting oleh akun instgram @infia_fact.
Di video itu terlihat aparat keamanan yang sedang menggrebek sebuah café food & beverage yang dari depan terlihat sepi pengunjung, namun ketika petugas masuk ke dalam, ternyata suasana berbeda 180 derajat. Banyak muda mudi yang sedang berkumpul, walaupun banyak yang menggunakan masker, tetap saja mereka tidak menjalankan protokol kesehatan seperti physical distancing. Tak ambil pusing, aparat pun langsung menindak muda mudi tersebut dengan memeriksa identitasnya. Wah, Nampak seperti kerja sama antara pemilik café dan pengunjung untuk mengelabui petugas. Kalau masyarakatnya seperti ini, pertanyaan “Kapan ya pandemi ini berakhir?” akan terus terbayang di kepala kita ya.
Setelah pemerintah yang dibuat jengkel oleh masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, sekarang giliran masyarakat yang kesal dan bertanya-tanya kepada pemerintah. Kira-kira kenapa ya? Yap, betul.. masalah Pilkada serentak yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi membuat masyarakat bertanya-tanya.
Tidak sedikit masyarakat yang kontra dengan keputusan ini. Wakil ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamudin juga ikut menunjukkan kekhawatirannya. Beliau khawatir jika Pilkada tetap dilaksanakan, akan memicu gelombang kedua pandemi COVID-19. Kekhawatiran itu bukan tidak berdasar, karena melihat jejak garda terdepan pandemi yang sudah memenuhi aturan APD pun masih bisa terpapar virus.
Meski begitu, pemerintah memiliki pertimbangan mengapa Pilkada harus tetap dilaksanakan pada saat pandemi. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa tidak bisa diprediksinya pandemi corona menjadi pertimbangan pertama kenapa Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Pertimbangan kedua, pemerintah melihat aktivitas pemilu Negara lain sebagai contoh, sehingga bisa menyiapkan penyelenggaraan Pilkada secara lebih matang. Selain itu, Kemendagri juga menjelaskan aka nada 270 Daerah yang akan dijabat oleh Pelaksa tugas (Plt) jika penundaan Pilkada 2020 terjadi, dan bisa mempengaruhi kebijakan Daerah tersebut.
Banyak sekali pro dan kontra yang terjadi selama pandemi corona ini, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Namun apapun yang terjadi, kesehatan kita tetap nomor satu. Mengingat kasus corona yang terus meningkat. Terlebih pada tanggal 21 Oktober 2020 dilansir dari covid19.go.id, Indonesia mencatat kasus baru, yakni 4.267 positif corona dalam sehari.
Sekarang ada total 373.109 di seluruh Indonesia. 12.857 orang meninggal dunia, 297.509 pasien dinyatakan sembuh, dan 62.743 pasien dalam perawatan. Dalam kondisi seperti ini, bukan waktunya untuk saling menyalahkan, sekarang waktunya bersinergi untuk Indonesia sehat. Semua elemen diharapkan bisa bekerja sama dalam menekan angka penularan virus corona sampai vaksin resmi diproduksi massal dan dapat diedarkan ke seluruh lapisan masyarakat.
Oleh : Ismail Aji adalah mahasiswa S1 semester 3 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Penulisan artikel ini terkait dengan pemenuhan tugas individu pada salah satu mata kuliah. Di samping itu juga diharapkan memberi sedikit wawasan bagi pembaca.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda