Bolehkah Pancasila Dipertanyakan? Apa Bedanya Bertanya dan Menolak?

Pendahuluan

Hampir semua orang Indonesia mengenal Pancasila sejak kecil. Kita menghafal lima silanya, mengikuti upacara, dan mengerjakan soal-soal tentang Pancasila di sekolah. Namun, penghayatan Pancasila sering kali berhenti sebagai simbol atau formalitas karena rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilainya (Manik et al., 2023).

Dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan: bolehkah kita mempertanyakan Pancasila, misalnya mengapa nilai-nilainya belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari?

Sebagian orang menganggap pertanyaan seperti itu berbahaya karena dinilai sama dengan melawan negara. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Pancasila perlu terus dikritisi agar tidak sekadar menjadi hafalan.

Pada dasarnya, tidak ada larangan untuk bertanya karena bertanya merupakan salah satu cara untuk memahami dan menguji sesuatu. Dengan demikian, Pancasila boleh dan sebaiknya dipertanyakan karena bertanya berbeda dengan menolak. Meski demikian, terdapat batasan hukum dan etika yang perlu dipahami.

Perbedaan antara Bertanya dan Menolak Pancasila

Bertanya berarti memiliki keinginan untuk memahami, menguji, atau mengkritisi sesuatu guna memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur untuk menilai kenyataan yang belum sesuai dengan nilai-nilainya, pertanyaan tersebut tentu dapat diajukan.

Sebagai contoh, "Jika sila kelima menjunjung tinggi keadilan sosial, mengapa masih ada daerah yang kesulitan mendapatkan listrik dan air bersih?"

Pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap sila kelima, melainkan upaya mempertanyakan bagaimana nilai keadilan sosial telah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, menolak Pancasila dalam konteks ini memiliki makna yang berbeda, yaitu adanya keinginan untuk menyingkirkan Pancasila dan menggantinya dengan dasar negara lain.

Dengan demikian, perbedaannya terletak pada arah dan tujuan. Orang yang bertanya ingin memahami atau mendorong pelaksanaan Pancasila agar lebih baik, sedangkan pihak yang menolak ingin agar Pancasila tidak lagi menjadi dasar bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar dari Sejarah Pancasila pada Masa Orde Baru

Sejarah menunjukkan mengapa sikap kritis dan keberanian untuk bertanya menjadi penting.

Pada masa Orde Baru, Pancasila cenderung dipahami secara kaku. Penafsirannya didominasi oleh penguasa dan digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan keadaan yang berlaku atau status quo (Kahpi, 2017).

Salah satu wujudnya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang kemudian dicabut setelah Reformasi 1998 melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 (Winarno, 2012).

Terdapat pandangan bahwa penafsiran tunggal terhadap Pancasila tidak mungkin dilakukan. Apabila dipaksakan, penafsiran tunggal tersebut justru dapat bertentangan dengan jiwa asli Pancasila itu sendiri (Winarno, 2012).

Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila yang tidak boleh dipertanyakan berisiko berubah menjadi alat kekuasaan, bukan lagi pedoman hidup yang berkembang bersama masyarakat.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila juga dapat dipertanyakan karena dikenal sebagai ideologi terbuka.

Ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan ideologi tertutup yang menganggap dirinya telah memiliki seluruh jawaban sehingga hanya perlu dijalankan, bahkan secara dogmatis (Supriyatno, 2011).

Melarang masyarakat bertanya dapat membuat Pancasila diperlakukan seolah-olah sebagai ideologi tertutup.

Dalam kajian akademik, para peneliti juga masih mendiskusikan cara memahami Pancasila. Wahyudi (2006), misalnya, mengemukakan pembahasan mengenai perbedaan antara Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif dan sebagai konsepsi politis.

Sementara itu, Manik et al. (2023) menekankan pentingnya mempertahankan sifat keterbukaan Pancasila tanpa harus memaksakan penafsiran tunggal.

Meski demikian, keterbukaan tersebut tetap memiliki batasan. Nilai dasar Pancasila tetap dipertahankan, sedangkan cara pelaksanaannya dapat terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Supriyatno, 2011).

Oleh karena itu, mengkritik kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk evaluasi. Sebaliknya, keterbukaan ideologi tidak berarti mengganti nilai dasar Pancasila dengan ideologi lain.

Kebebasan Berpendapat dan Batasan Hukum

Konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1945).

Hak tersebut juga mencakup kebebasan untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pembatasan tersebut bertujuan menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Batasan hukum yang lebih khusus berkaitan dengan tindakan terhadap dasar negara juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Pasal 188 mengatur tindak pidana terkait penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme maupun paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum, dengan ketentuan dan unsur tertentu. Ancaman pidana menjadi lebih berat apabila tindakan tersebut dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Sementara itu, Pasal 190 mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan menyatakan keinginan di muka umum untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pertanyaan kritis mengenai pelaksanaan Pancasila dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 188 juga memberikan pengecualian terhadap kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Meski demikian, sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa rumusan seperti "paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi memengaruhi kebebasan berpendapat.

Karena itu, batas antara kritik, kajian akademik, dan tindakan yang dilarang oleh hukum perlu dipahami secara hati-hati dengan memperhatikan unsur-unsur dalam peraturan yang berlaku.

Mengapa Diskusi Kritis Tetap Diperlukan?

Ada pandangan bahwa kebebasan mempertanyakan Pancasila secara berlebihan dapat menimbulkan risiko karena pertanyaan yang tampak kritis mungkin dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melemahkan dasar negara.

Kekhawatiran tersebut dapat dipahami, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan masyarakat sehingga membutuhkan dasar bersama dalam kehidupan berbangsa.

Namun, solusi terhadap kekhawatiran tersebut bukanlah melarang masyarakat untuk bertanya.

Ada dua hal yang perlu diwaspadai secara bersamaan, yaitu munculnya kelompok yang ingin mengganti dasar negara dan adanya upaya memaksakan penafsiran tunggal oleh pihak yang berkuasa, sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Cara yang lebih sehat adalah membuka ruang diskusi secara jujur, menggunakan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati kesepakatan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini, sikap kritis tidak harus dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana Cara Mempertanyakan Pancasila dengan Bijak?

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan pertanyaan atau kritik berkaitan dengan Pancasila.

Pertama, mengajukan pertanyaan dengan tujuan memahami atau memperbaiki keadaan, bukan sekadar menjatuhkan atau menimbulkan permusuhan.

Kedua, menggunakan data dan sumber informasi yang jelas, bukan hanya mengandalkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

Ketiga, membedakan kritik terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, misalnya kebijakan yang dianggap tidak adil, dengan penolakan terhadap nilai dasar Pancasila itu sendiri.

Keempat, menghormati perbedaan pendapat karena sifat terbuka Pancasila memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilainya.

Melalui cara tersebut, diskusi mengenai Pancasila dapat berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Penutup

Pancasila boleh dipertanyakan. Pengalaman sejarah pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa Pancasila yang tidak boleh dikritisi berisiko digunakan sebagai alat kekuasaan.

Sementara itu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan adanya jaminan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan kritik.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara mempertanyakan pelaksanaan Pancasila dan tindakan untuk meniadakan atau menggantinya sebagai dasar negara. Keduanya memiliki tujuan serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Sebagai generasi muda, kita dapat memilih jalan untuk terus bertanya secara kritis, sopan, berdasarkan data, dan dengan tujuan memperbaiki keadaan.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berhenti sebagai hafalan atau simbol kenegaraan, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Kahpi, A. (2017). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pasca TAP MPR No. I/MPR/2003. Jurisprudentie, 4(2), 60–74. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4052

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Manik, T. S., Toruan, S. L., Kurnia, D., & Riyanti, D. (2023). Radikalisasi Pancasila: Keniscayaan menghadapi “radikalisme” di Indonesia. Paris Langkis, 3(2), 101–106. https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8279

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Supriyatno, A. (2011). Pancasila sebagai ideologi terbuka. Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, 3(6), 164–172.

Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang komprehensif atau konsepsi politis? Jurnal Filsafat, 16(1), 94–115. https://doi.org/10.22146/jf.31325

Winarno. (2012). Mengungkap kembali tafsir atas Pancasila: Di balik pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Forum Ilmu Sosial, 39(2), 184–196. https://doi.org/10.15294/fis.v39i2.5405