Kumpulan berita dan artikel yang membahas kebijakan publik.
Mahasiswa UPN Veteran Jatim mengikuti rapat DPRD Tuban untuk mempelajari perdebatan anggaran dan prioritas R-APBD 2027 secara langsung.
Program Makan Bergizi Gratis perlu evaluasi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan dugaan kasus keracunan makanan yang membahayakan kesehatan anak.
Analisis terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengenai perlindungan ekosistem transportasi online dan evaluasi keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.
Pelayanan publik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan menambah beban administratif. Birokrasi pemerintah wajib transparan dan berpihak pada warga.
Catatan kritis mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya mengenai pentingnya etika komunikasi publik, integritas bangsa, dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Simak analisis mendalam mengenai pentingnya sistem dan tanggung jawab produsen.
Menelusuri dinamika antara kepentingan rakyat dan kepentingan politik dalam pemerintahan, serta memastikan kekuasaan benar-benar berpihak pada kesejahteraan.
Partisipasi politik masyarakat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia melalui pemilu, penyampaian aspirasi, serta pengawasan kebijakan pemerintah.
Demokrasi bukan sekadar pemilihan umum. Pelajari pentingnya keterlibatan masyarakat, pengawasan partisipatif, dan kesadaran politik dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah Rakyat perlu ditata ulang agar pemerataan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.
Penataan trotoar Stasiun Bogor oleh Pemkot Bogor memicu pertanyaan tentang keseimbangan antara hak pejalan kaki dan nasib pedagang kaki lima.
Menelaah tantangan desentralisasi fiskal dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Indone
