Pentingnya memahami Dasar Hukum dalam suatu Pengadilan

Penulis : David Angelo Wicaksono Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

JurnalPost.com - Sebuah putusan pengadilan perdata khusus tentang Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024. Dalam perkara antara PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU dan BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Putusan ini merupakan hasil dari proses hukum yang melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU, yang diwakili oleh Vicky Reandry Faradian, selaku Manager, dan BAMBANG SYAMSUZAR OYONG sebagai Termohon Kasasi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, dan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Pada intinya, putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin yang menyatakan tagihan susulan sebesar Rp33.325.249,00 tidak sah. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah sah.

Dalam analisis hukumnya, David Angelo Wicaksono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyatakan bahwa putusan tersebut didasari oleh temuan pelanggaran yang terdapat pada APP/KWH meter di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh Termohon kasasi. Pelanggaran ini menurutnya merujuk pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang menjelaskan mengenai cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan/atau perlengkapan lainnya, antara lain melubangi tutup meter.

Lebih lanjut, David menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut juga tercakup dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Menurutnya, atas pelanggaran yang ditemukan di rumah tersebut, maka Termohon Kasasi dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.

Dari analisis hukum yang disampaikan oleh David Angelo Wicaksono, terlihat bahwa putusan Mahkamah Agung didasari oleh pertimbangan hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, David Angelo Wicaksono juga menekankan pentingnya memahami dasar hukum dalam suatu putusan pengadilan. Analisis hukum yang cermat dan mendalam sangat diperlukan untuk memahami substansi dari suatu putusan pengadilan serta implikasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dapat dianggap sebagai sebuah contoh konkret dari penerapan prinsip keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam konteks ini, analisis hukum yang disampaikan oleh David Angelo Wicaksono juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan proses hukum dan implikasinya dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Sebagai penutup, putusan tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya pemahaman hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen serta relevansinya dalam konteks perlindungan konsumen. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa hukum maupun masyarakat umum dalam memahami proses hukum dan pentingnya analisis hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.