Penegakan HAM Jadi Fondasi Utama Mewujudkan Negara Hukum yang Berkeadilan

Oleh: Adinda Ramadhani Putri, Aat Atika, Muhammad Faris, Mahasiswa Universitas Sahid Jakarta

JAKARTA, JurnalPost.com - Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Di Indonesia, jaminan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negara.

Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Negara tidak hanya bertugas menciptakan ketertiban, tetapi juga berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, implementasi penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai persoalan struktural maupun kultural masih menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan HAM. Selain itu, rekomendasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga HAM sering kali belum memiliki daya paksa yang memadai sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan pembuktian dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Di sisi lain, budaya hukum yang belum sepenuhnya menghormati nilai-nilai HAM masih menjadi persoalan penting. Akses terhadap keadilan juga belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sementara dalam beberapa kondisi masih ditemukan kecenderungan pembatasan kebebasan sipil yang tidak selalu dilakukan secara proporsional sesuai prinsip negara hukum.

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus dapat diuji secara hukum, dipertanggungjawabkan, serta selalu diarahkan untuk melindungi martabat manusia. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga negara karena tujuan utama negara hukum bukan hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

Akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan HAM. Bentuk akuntabilitas tersebut mencakup akuntabilitas hukum, etik, administratif, dan publik. Setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara pelanggaran kode etik harus diperiksa secara independen dan transparan. Selain itu, pimpinan lembaga juga berkewajiban melakukan pembenahan sistem pengawasan internal agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Transparansi tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas publik yang berfungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi.

Jurnal tersebut juga menegaskan bahwa tindakan seperti penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, diskriminasi, intimidasi, maupun penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, karena pemberantasan kejahatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan martabat manusia.

Untuk memperkuat perlindungan HAM, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti penggunaan kamera tubuh (body camera) bagi aparat, pencatatan seluruh tindakan paksa, pemberian akses bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, penyediaan sistem pengaduan yang aman, serta perlindungan terhadap pelapor. Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum juga perlu disertai dengan perubahan sistem insentif dan sanksi agar nilai-nilai HAM tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Selain reformasi di tingkat aparat, optimalisasi penegakan HAM juga membutuhkan penguatan kelembagaan, harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan berbasis HAM, perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai dapat mendukung sistem perlindungan HAM yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Jurnal tersebut turut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan harmonisasi regulasi berbasis HAM, memperkuat tindak lanjut atas rekomendasi lembaga HAM, meningkatkan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum, memperluas perlindungan korban serta akses bantuan hukum, dan mendorong masyarakat sipil maupun perguruan tinggi untuk terus mengawasi kebijakan publik agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum yang menghormati HAM.

Melalui penguatan regulasi, peningkatan akuntabilitas aparat, reformasi kelembagaan, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, penegakan HAM di Indonesia diharapkan mampu diwujudkan secara lebih efektif. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia dapat terealisasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.