JurnalPost.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan sosial ia mewujud sebagai simbol janji negara yang hadir langsung di meja makan rakyat. Lewat alokasi fantastis mencapai Rp268 triliun yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program raksasa ini memikul target ambisius untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 82,9 juta anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Dengan skala masif dan pendanaan dari uang publik tersebut, MBG otomatis menjadi pilar utama penentu legitimasi politik pemerintah saat ini.
Namun, di balik megahnya angka, penggunaan dana APBN ini mengundang pengawasan publik yang sangat ketat. Pemerintah menghadapi ranjau komunikasi yang siap meledak di ruang digital; anggaran yang tidak masuk akal, video makanan basi, atau berita keracunan massal di lapangan bisa berubah menjadi tsunami opini dalam hitungan jam. Kini, publik tidak lagi mengukur reputasi pemerintah dari jumlah paket makanan yang terdistribusi, melainkan dari kecepatan, ketulusan, dan kecerdasan komunikasi humasnya.
Kerentanan MBG terhadap krisis reputasi berakar dari pergeseran karakter publik. Netizen Indonesia tampil lebih terdidik, lebih vokal, dan agresif menuntut akuntabilitas radikal atas setiap rupiah dana APBN yang mengalir. Platform media sosial menjelma menjadi arena pengadilan publik yang menghakimi instansi selama 24 jam penuh.
Narasi miring mengenai pembengkakan atau penyelewengan anggaran di suatu daerah dapat berubah menjadi isu nasional dalam waktu kurang dari dua hari. Hoaks pun berkembang biak melampaui kecepatan fakta. Saat insiden keracunan massal melanda sebuah sekolah, pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik rilis pers standar yang kaku dan birokratis. Keterlambatan klarifikasi yang defensif hanya akan memperparah situasi dan melumat habis public trust yang telah terbangun susah payah.
Akar masalah komunikasi selama ini bersumber dari manajemen krisis yang cenderung reaktif dan sentralistik. Humas pemerintah kerap menanti isu membesar sebelum mengambil tindakan. Ketika akhirnya merespons, mereka memakai pendekatan top-down yang kering dari atas ke bawah, bukan dari hati ke hati.
Pendekatan usang ini gagal membaca bahwa krisis hari ini tidak sekadar menyoal adu data keuangan, melainkan melibatkan persepsi dan emosi kolektif. Orang tua yang panik melihat anaknya terbaring di rumah sakit akibat keracunan tidak membutuhkan laporan evaluasi penyerapan APBN kuartalan yang tebal. Mereka menuntut pengakuan kesalahan yang jujur, solusi medis instan, dan keterbukaan informasi yang memanusiakan manusia.
Oleh karena itu, praktisi PR harus segera mengambil alih kendali komunikasi publik. Solusi jangka panjang menuntut pemerintah melahirkan sistem deteksi dini dan respons komunikasi yang lincah. Langkah pertama, kementerian terkait harus mengadopsi Real-Time Social Listening berbasis AI yang terintegrasi lintas platform mulai dari TikTok, X, hingga grup WhatsApp komunitas. Sinyal digital ini bertugas mendeteksi lonjakan sentimen negatif dan memberi peringatan dini kepada tim komunikasi di daerah sebelum isu bergulir menjadi bola salju.
Langkah kedua, humas pemerintah harus bertransformasi menjadi crisis response unit yang mobile dan memiliki wewenang penuh. Mereka wajib meluncurkan klarifikasi faktual yang disertai empati dalam waktu maksimal 2 x 24 jam setelah insiden terjadi di lapangan. Namun, benteng pertahanan reputasi terkuat justru berada di level akar rumput.
Mengingat program ini menyalurkan dana APBN melalui pelibatan puluhan ribu UMKM katering lokal dan kelompok masyarakat di tiap daerah, pemerintah perlu membentuk jaringan Mitigasi Komunikasi Lokal. Para pelaku usaha, guru, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan setempat harus mendapatkan pelatihan manajemen krisis komunikasi dasar.
Ketika isu anggaran siluman atau kualitas makanan buruk mencuat di suatu wilayah, bukan pejabat Jakarta yang tampil defensif di televisi nasional. Kepala sekolah dan perwakilan katering lokallah yang maju menunjukkan transparansi data distribusi dan evaluasi lokal secara empiris. Taktik community relations ini efektif memotong rantai disinformasi karena publik jauh lebih memercayai suara sesama warga dibanding retorika pejabat pusat.
Keberhasilan program MBG pada akhirnya tidak ditentukan oleh hitungan kalori yang masuk ke tubuh anak-anak, melainkan oleh seberapa besar rakyat merasa pemerintah mendengarkan suara mereka. Kepercayaan publik di era modern ini harus diraih melalui konsistensi pesan, keberanian mengakui kekeliruan, dan komitmen nyata dalam perbaikan sistem.
Pemerintah harus berhenti menempatkan aspek komunikasi sebagai pelengkap kosmetik kebijakan. Strategi komunikasi adalah nyawa dari kebijakan itu sendiri. Setiap sendok nasi yang tersaji membawa pesan ideologis yang kuat: apakah negara hadir mengelola APBN dengan arogansi kekuasaan atau dengan empati yang merangkul?
Reputasi pemerintah tidak akan runtuh karena kesalahan teknis semata, melainkan karena keheningan humas yang berkepanjangan. Sebaliknya, citra positif tidak akan tegak hanya karena kucuran dana APBN sebesar Rp71 triliun yang fantastis, tetapi karena hadirnya suara yang responsif. Di tengah pertarungan opini publik yang brutal, satu hal menjadi pasti: tanpa strategi PR yang tangguh, program nasional dengan target puluhan juta jiwa ini akan selalu rapuh di hadapan satu cuitan yang viral.
Penulis: Hilma Nurul Adzkia Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda