JurnalPost.com - Setiap kali musim kemarau datang, Indonesia seolah terjebak dalam skenario yang sama. Kabar mengenai titik api mulai bermunculan, peta wilayah rawan kebakaran diperbarui, pejabat daerah menggelar rapat koordinasi, tim gabungan disiagakan, dan masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan. Namun, ketika asap akhirnya menyelimuti langit dan menyebar hingga ke kawasan perkotaan, negara baru mengerahkan berbagai upaya untuk memadamkan api.
Persoalannya, berbagai langkah tersebut kerap dilakukan setelah kerusakan terjadi.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Karhutla bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat kombinasi kondisi cuaca kering, degradasi lahan gambut, aktivitas pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan melakukan tindakan setelah kebakaran berkembang menjadi bencana.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak awal 2026 telah memberikan peringatan mengenai potensi musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal. Ancaman El Niño, penurunan curah hujan, dan peningkatan jumlah titik panas menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Peringatan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat karhutla berulang.
Kesiapsiagaan tidak cukup diwujudkan melalui rapat koordinasi, imbauan, atau penyajian data. Upaya tersebut harus diterjemahkan menjadi patroli lapangan, pengawasan aktivitas perusahaan, perlindungan ekosistem gambut, dan penegakan hukum yang konsisten.
Selama kebijakan lebih berorientasi pada pemadaman dibandingkan pencegahan, karhutla berpotensi terus berulang. Kerugiannya tidak hanya berupa luas lahan yang terbakar, tetapi juga gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi lingkungan.
Asap yang Menutupi Persoalan Mendasar
Pada Oktober 2026, sebaran asap karhutla dilaporkan masih terpantau di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, bahkan meluas hingga sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kabut asap juga dilaporkan sempat terpantau di kawasan Jabodetabek.
Pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan dampak kebakaran dan kabut asap.
Langkah tersebut penting untuk mengurangi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Namun, penanganan darurat tidak dapat menggantikan penyelesaian terhadap penyebab utama kebakaran.
Asap berasal dari vegetasi dan lahan yang terbakar, termasuk gambut yang dapat mengalami pembakaran hingga ke bawah permukaan tanah. Ketika asap menyebar ke wilayah yang jauh dari titik kebakaran, persoalannya tidak lagi terbatas pada lokasi munculnya api.
Kondisi ini memperlihatkan pentingnya respons dini. Titik panas harus segera ditindaklanjuti, lahan gambut yang mulai mengering memerlukan pengendalian, dan aktivitas berisiko harus diawasi secara ketat.
Karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan. Di dalamnya terdapat persoalan tata ruang, perizinan, pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
Angka Penegakan Hukum yang Tidak Bisa Diabaikan
Data yang dirilis Bareskrim Polri pada akhir Oktober 2026 menunjukkan besarnya tantangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla.
Polri melaporkan penetapan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan perkara karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam penanganan perkara perorangan, terdapat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sekitar 5.859,12 hektare. Sementara itu, perkara yang berkaitan dengan korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya perusahaan dalam negeri.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan praktik pembakaran lahan oleh masyarakat atau petani kecil.
Praktik pembakaran oleh individu tetap harus ditangani melalui pendekatan hukum, edukasi, dan penyediaan alternatif pengelolaan lahan. Namun, perhatian terhadap tanggung jawab korporasi juga tidak boleh diabaikan.
Luas lahan terbakar yang tercatat dalam penanganan perkara korporasi menunjukkan adanya dimensi struktural dalam persoalan karhutla. Pengelolaan perkebunan, kepemilikan lahan, sistem perizinan, dan pengawasan kegiatan usaha perlu mendapatkan perhatian serius.
Pembakaran lahan sering dianggap sebagai metode yang praktis dan murah. Api dapat membersihkan semak, sisa tanaman, dan vegetasi dalam waktu relatif singkat. Akan tetapi, keuntungan ekonomi tersebut dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekologis yang jauh lebih besar.
Jika pembakaran lahan masih dinilai menguntungkan, sementara sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera, praktik tersebut berpotensi terus berlangsung.
Karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat perlu menelusuri pihak yang memberikan perintah, menguasai lahan, memperoleh manfaat ekonomi, dan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan wilayah yang terbakar.
Lahan Gambut dan Ancaman Kebakaran Berulang
Salah satu penyebab karhutla di Indonesia sulit dikendalikan adalah karakteristik lahan gambut.
Gambut merupakan ekosistem yang memiliki kemampuan menyimpan air dan karbon dalam jumlah besar. Namun, ketika mengalami degradasi atau pengeringan, gambut menjadi sangat rentan terhadap kebakaran.
Api pada lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan tanah. Kebakaran jenis ini sulit dipadamkan karena bara dapat bertahan meskipun api di permukaan tampak telah padam.
Kondisi tersebut menyebabkan kebakaran gambut berpotensi menghasilkan asap pekat dalam waktu lama. Asap kemudian dapat terbawa angin hingga menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi kebakaran.
BMKG telah menekankan pentingnya penguatan penanganan karhutla, khususnya di kawasan gambut. Informasi mengenai wilayah rawan kebakaran seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Peta risiko kebakaran perlu digunakan untuk menentukan prioritas patroli, penempatan personel pemadam, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, dan pengendalian sumber api.
Selain itu, restorasi gambut harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Pembasahan kembali lahan gambut, pembangunan dan pemeliharaan sumur bor, pengendalian kanal, serta pengawasan drainase merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hidrologis ekosistem tersebut.
Gambut yang terjaga kelembapannya memiliki ketahanan lebih baik terhadap kebakaran. Sebaliknya, gambut yang terus dikeringkan dapat menjadi sumber kebakaran berulang.
Dampak Karhutla terhadap Kesehatan Masyarakat
Pembahasan mengenai karhutla sering berfokus pada jumlah titik panas atau luas lahan yang terbakar. Padahal, dampak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah ancaman terhadap kesehatan.
Asap kebakaran mengandung berbagai polutan udara, termasuk partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan.
Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa paparan asap karhutla dapat menimbulkan iritasi mata, batuk, sesak napas, gangguan saluran pernapasan, serta memperburuk penyakit yang telah diderita sebelumnya.
Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita penyakit pernapasan merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran, asap bukan sekadar gangguan sementara. Paparan dapat berlangsung selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Dalam kondisi tersebut, banyak warga tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari. Petani harus bekerja, buruh mencari penghasilan, dan anak-anak tetap membutuhkan akses pendidikan.
Penggunaan masker dan pemantauan kualitas udara merupakan langkah perlindungan yang penting. Namun, keduanya tidak sepenuhnya menghilangkan risiko paparan.
Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap masker yang memadai, alat penyaring udara, atau tempat tinggal sementara yang lebih aman.
Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam dampak karhutla. Masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas pembakaran dapat menjadi kelompok yang paling banyak menanggung kerugiannya.
Karhutla dengan demikian juga merupakan persoalan keadilan lingkungan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang memperoleh keuntungan dari pengelolaan lahan dan siapa yang menanggung biaya kesehatan serta kerusakan lingkungan.
Krisis Kesehatan yang Tidak Boleh Diremehkan
Asap karhutla sering dianggap sebagai gangguan yang akan berakhir ketika hujan turun atau langit kembali cerah.
Padahal, dampak kesehatannya tidak selalu berhenti ketika asap menghilang.
Paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi, batuk, dan gangguan pernapasan. Sementara itu, paparan berulang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan, khususnya pada kelompok rentan.
Pada anak-anak, polusi udara dapat mengganggu perkembangan fungsi paru-paru. Pada lansia dan penderita penyakit kronis, paparan tersebut dapat meningkatkan risiko perburukan kondisi kesehatan.
Sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara paparan polusi partikulat dari kebakaran dan peningkatan risiko gangguan kesehatan serius, termasuk kematian dini.
Oleh karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh hanya dilakukan ketika jumlah pasien mulai meningkat.
Puskesmas dan rumah sakit di wilayah rawan karhutla perlu memperoleh dukungan lebih awal, termasuk ketersediaan obat-obatan, oksigen, alat pelindung diri, dan tenaga kesehatan.
Sekolah juga perlu memiliki prosedur yang jelas untuk menyesuaikan kegiatan belajar ketika kualitas udara memburuk.
Perlindungan kesehatan harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan dan penanganan karhutla, bukan sekadar tindakan tambahan setelah bencana terjadi.
Ketika Kebakaran Ikut Mengganggu Perekonomian
Karhutla juga membawa dampak ekonomi yang luas.
Kabut asap dapat mengganggu penerbangan, menghambat aktivitas luar ruangan, menurunkan produktivitas pekerja, serta memengaruhi kegiatan pendidikan, pertanian, dan pariwisata.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas harian, gangguan tersebut dapat langsung memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Kerugian ekonomi akibat karhutla sering tersebar di berbagai sektor sehingga tidak seluruhnya terlihat dalam satu laporan resmi.
Namun, dampaknya tetap nyata bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan, mengalami gangguan kesehatan, atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melindungi diri dari asap.
Karena itu, pencegahan karhutla perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Anggaran untuk patroli, restorasi gambut, pengawasan perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengurangi potensi kerugian yang jauh lebih besar akibat pemadaman, pelayanan kesehatan, gangguan transportasi, dan pemulihan lingkungan.
Persoalannya, perhatian politik dan anggaran sering meningkat ketika krisis telah terjadi.
Pola tersebut perlu diubah. Pencegahan harus menjadi prioritas kebijakan sebelum musim kemarau, bukan sekadar respons ketika kebakaran telah meluas.
Pemerintah Daerah sebagai Garda Terdepan
Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan nasional, penegakan hukum, penyediaan data, serta koordinasi antarlembaga.
Namun, pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan pencegahan karhutla.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kedekatan dengan kondisi lapangan. Mereka dapat mengidentifikasi wilayah rawan, memantau aktivitas pengelolaan lahan, dan memahami karakteristik sosial masyarakat setempat.
Sayangnya, tingkat kesiapsiagaan antardaerah tidak selalu sama.
Ada daerah yang aktif melaksanakan patroli dan pengawasan, tetapi terdapat pula tantangan berupa keterbatasan anggaran, personel, dan koordinasi.
Pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan yang memadai. Namun, dukungan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi dan akuntabilitas.
Ketika suatu wilayah terus mengalami kebakaran berulang, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas pengawasan, pengelolaan perizinan, perlindungan gambut, dan pelibatan masyarakat.
Karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui surat edaran. Pencegahannya membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata dan berkelanjutan di lapangan.
Masyarakat Harus Menjadi Mitra Pencegahan
Pendekatan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang diberi larangan.
Masyarakat lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi lahan, perubahan musim, vegetasi, dan karakteristik wilayah yang dapat mendukung upaya pencegahan.
Masyarakat adat, petani, dan warga sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan dalam pemantauan dini, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan restorasi lingkungan.
Keterlibatan tersebut juga harus memperhatikan aspek keadilan ekonomi.
Larangan membakar lahan perlu diikuti penyediaan alternatif yang memungkinkan masyarakat mengolah lahan tanpa menggunakan api.
Pemerintah dapat memperkuat program pertanian tanpa bakar, menyediakan peralatan pengolahan lahan, mendukung pemanfaatan kompos, dan memberikan pendampingan teknis kepada petani.
Insentif bagi masyarakat yang berhasil menjaga kawasan hutan juga perlu dipertimbangkan.
Pencegahan karhutla akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki kemampuan dan kepentingan ekonomi untuk menjaga lingkungan.
Tanggung Jawab Korporasi Tidak Berhenti pada Penetapan Tersangka
Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum.
Namun, penetapan tersangka bukanlah akhir dari upaya memperoleh keadilan lingkungan.
Proses hukum harus berjalan secara transparan, objektif, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, dugaan pelanggaran, tahapan proses hukum, serta putusan dan sanksi yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Penegakan hukum terhadap korporasi juga harus mempertimbangkan besarnya kerugian lingkungan yang ditimbulkan.
Selain sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan hukum, pemulihan lingkungan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.
Prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan perlu menanggung biaya penanggulangan dan pemulihannya sesuai hukum yang berlaku.
Dalam konteks karhutla, pendekatan tersebut penting agar kerugian lingkungan tidak seluruhnya dibebankan kepada negara dan masyarakat.
Korporasi harus memahami bahwa pengelolaan lahan bukan hanya berkaitan dengan produksi dan keuntungan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.
Integrasi Data untuk Memperkuat Kebijakan
Indonesia memiliki berbagai sumber data yang dapat mendukung pencegahan karhutla.
BMKG menyediakan informasi cuaca dan potensi wilayah rawan kebakaran. Kepolisian memiliki data penanganan perkara. Kementerian Kehutanan mengelola informasi yang berkaitan dengan kawasan hutan, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki data kebencanaan.
Pemerintah daerah juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi lapangan dan aktivitas masyarakat.
Tantangannya adalah memastikan data tersebut dapat dimanfaatkan secara terpadu.
Ketika informasi antarlembaga tidak terhubung dengan baik, respons terhadap ancaman kebakaran berpotensi menjadi lambat dan tidak terkoordinasi.
Integrasi data mengenai titik panas, kualitas udara, kondisi gambut, izin pengelolaan lahan, laporan masyarakat, dan status penanganan kebakaran perlu diperkuat.
Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah menentukan prioritas tindakan sekaligus meningkatkan transparansi.
Akses publik terhadap informasi yang dapat dibuka sesuai ketentuan juga penting untuk mendorong pengawasan sosial dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan lingkungan.
Mengubah Orientasi dari Pemadaman Menjadi Pencegahan
Keberhasilan penanganan karhutla sering dilihat dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau luas wilayah yang dapat diamankan.
Padahal, ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah kemampuan mencegah kebakaran sebelum terjadi.
Pencegahan memang tidak selalu menghasilkan kegiatan yang terlihat dramatis.
Tidak ada helikopter yang harus menjatuhkan air, tidak ada tim pemadam yang berjibaku melawan kobaran api, dan tidak ada operasi darurat berskala besar ketika kebakaran berhasil dicegah.
Namun, justru itulah tujuan utama pengelolaan risiko bencana.
Anggaran pencegahan harus tersedia sebelum musim kemarau. Patroli perlu ditingkatkan sebelum titik panas bertambah. Restorasi gambut harus berlangsung sebelum lahan mengering, sementara pengawasan terhadap kegiatan usaha perlu dilakukan secara konsisten.
Pendekatan tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Memutus Lingkaran Impunitas
Karhutla berpotensi terus berulang apabila pihak yang bertanggung jawab tidak menghadapi konsekuensi hukum yang sebanding dengan pelanggaran yang terbukti dilakukan.
Penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus mencegah pengulangan.
Ketika pelanggaran lingkungan terbukti dapat berujung pada sanksi yang efektif, kewajiban pemulihan, dan konsekuensi hukum lainnya, pelaku usaha memiliki dorongan lebih kuat untuk memperbaiki pengelolaan lahannya.
Namun, penegakan hukum juga harus berlangsung secara adil.
Negara tidak boleh hanya berfokus pada pelaku individu yang memiliki keterbatasan ekonomi, sementara dugaan keterlibatan pihak dengan kekuatan modal lebih besar tidak ditelusuri secara menyeluruh.
Asas persamaan di hadapan hukum harus diterapkan dalam setiap proses penanganan perkara.
Pada saat yang sama, penegakan hukum perlu diiringi penguatan sistem pengawasan agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Karhutla Bukan Takdir yang Harus Diterima
Perubahan cuaca, musim kemarau panjang, dan fenomena El Niño memang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Namun, kondisi alam bukan satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya bencana.
Aktivitas manusia, pengelolaan lahan, kebijakan perizinan, pengawasan, dan kualitas penegakan hukum turut memengaruhi tingkat kerawanan serta besarnya dampak kebakaran.
Karena itu, karhutla tidak seharusnya dianggap sebagai peristiwa tahunan yang tidak dapat dihindari.
Kebakaran dapat dicegah melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, perlindungan ekosistem gambut, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten.
Indonesia tidak kekurangan informasi mengenai risiko karhutla. Berbagai lembaga telah menyediakan peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, dan data pemantauan lingkungan.
Tantangan terbesarnya adalah memastikan seluruh informasi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan.
Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi tidak cukup apabila berdiri sendiri. Negara juga harus membangun sistem pencegahan yang kuat, memperbaiki tata kelola lahan, dan memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, keberhasilan negara dalam menangani karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan dari seberapa besar kemampuannya mencegah masyarakat kembali menjadi korban.
Karhutla bukan takdir. Ia merupakan persoalan yang dapat dicegah melalui keputusan yang tepat, keberanian menegakkan hukum, dan komitmen untuk menempatkan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan di atas kepentingan jangka pendek.
Referensi
Humas Polri. Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla. https://humas.polri.go.id/news/detail/2647043-bareskrim-polri-tetapkan-245-tersangka-perorangan-dan-20-korporasi-dalam-kasus-karhutla
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menkes: Pakai Masker dan Pantau Kualitas Udara untuk Cegah Dampak Asap Karhutla. https://kemkes.go.id/eng/menkes-pakai-masker-dan-pantau-kualitas-udara-untuk-cegah-dampak-asap-karhutla
Jurnal Justitia. https://jim.stebisigm.ac.id/justitia/article/view/1020
Kementerian Kehutanan. Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan, Tambah Dukungan Udara dan Pemadaman Darat.
Identitas Penulis
Nama: Rts Naila Rahmawati
Tempat, tanggal lahir: Sembubuk, 17 November 2007
Instansi: Universitas Jambi
Fakultas: Hukum
Program studi: Ilmu Hukum
Status: Mahasiswa
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda