Lewati ke konten utama
Home About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Publikasi Media Online Jasa Backlink Jasa Guest Post Penulisan Artikel Pembuatan Website Pedoman AI
ID | EN

Masuk / Gabung

Jelajahi

Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi
Informasi
About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Pedoman AI
Masuk / Gabung
Ikuti kami
EN ARTIKEL
Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi

Terbaru

  1. Nostalgia “Tinggal Kelas” 2027: Obat Mujarab Pendidikan atau Sekadar Hukuman Akademik?

  2. Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

  3. Ketika Rupiah Membutuhkan Pertahanan Lebih Kuat

  4. PKM SAPA BUMI: Pengolahan Sampah Organik MBG Menjadi Kompos sebagai Implementasi SDGs di SDN 6 Nagrikaler Purwakarta oleh PGSD UPI Purwakarta

  5. Mahasiswa FISIP UPS Tegal, Kristono, Resmi Dilantik Jadi Presiden GenBI Tegal 2026

  1. Beranda
  2. Kolom Opini
  3. Guru Non-ASN dan Inpassing: Ketika Lama Mengabdi Belum Tentu Berarti Setara

Guru Non-ASN dan Inpassing: Ketika Lama Mengabdi Belum Tentu Berarti Setara

W
Penulis: Widiyani Hutauruk
20 November 2026, 11.35 WITA Editor: Danang Purnama
20 Nov 2026, 11.35 WITA · 9 menit baca
9 menit baca
guru
Suasana kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Kesejahteraan dan penyetaraan guru non-ASN melalui kebijakan inpassing menjadi bagian penting dalam pengakuan profesionalitas pendidik. (Foto: Dokumentasi Kemendikdasmen)

Penulis adalah Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Wakil Kepala Sekolah SD Swasta Permata Bangsa Binjai

JurnalPost.com - ersoalan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) masih menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab yang semakin besar, sebagian guru non-ASN masih menghadapi perbedaan pengakuan administratif yang berpengaruh terhadap besaran tunjangan profesi yang mereka terima.

IKLAN

Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan inpassing atau penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru non-ASN. Guru yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) inpassing atau penyetaraan dapat memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) berdasarkan nominal gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai ketentuan dalam SK. Sementara itu, guru yang belum memiliki SK tersebut memperoleh tunjangan berdasarkan nominal yang ditetapkan pemerintah.

Nostalgia Tinggal Kelas
Baca Juga

Nostalgia “Tinggal Kelas” 2027: Obat Mujarab Pendidikan atau Sekadar Hukuman Akademik?

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar persoalan nominal. Bagaimana kebijakan pendidikan memastikan bahwa penghargaan terhadap profesionalitas guru diberikan secara adil? Apakah masa pengabdian, kualifikasi, dan tanggung jawab profesional telah memperoleh pengakuan yang proporsional? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap guru yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang jelas untuk mendapatkan penyetaraan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kesejahteraan guru bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan pengakuan terhadap profesi pendidik.

TPG Guru Non-ASN dan Kedudukan Inpassing

Berdasarkan informasi resmi Pusat Informasi Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diperbarui pada 21 Mei 2026, terdapat perbedaan dasar penghitungan TPG bagi guru non-ASN berdasarkan kepemilikan SK inpassing atau penyetaraan.

Guru non-ASN yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan memperoleh TPG setara dengan gaji pokok PNS sesuai nominal yang tercantum dalam keputusan tersebut. Adapun guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan pada tahun anggaran 2026.

kabut asap
Baca Juga

Memutus Ritual Tahunan Kabut Asap

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-ASN Tahun Anggaran 2026.

Perlu dipahami bahwa TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administratif maupun profesional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Dengan demikian, tidak semua guru non-ASN secara otomatis memperoleh tunjangan tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan inpassing merupakan mekanisme pengakuan terhadap kualifikasi, jabatan, dan masa kerja guru non-ASN berdasarkan kriteria tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengalaman profesional dan kualifikasi pendidik memperoleh pengakuan melalui sistem penyetaraan yang terukur.

Namun, persoalan muncul ketika kepemilikan SK menjadi faktor yang memengaruhi besaran tunjangan, sementara sebagian guru masih membutuhkan kejelasan mengenai prosedur dan kesempatan memperoleh penyetaraan.

Bustling Job Fair Expo Hall
Baca Juga

Drama Lapangan Kerja dan Geliat Kreativitas Masyarakat di Tengah Kerentanan Ekonomi

Seorang guru dapat saja telah mengajar selama bertahun-tahun, mengikuti pendidikan profesi, memiliki sertifikat pendidik, dan menjalankan tanggung jawab pembelajaran secara penuh. Akan tetapi, apabila belum memiliki SK inpassing, dasar penghitungan tunjangan yang diterimanya tetap berbeda dari guru yang telah memperoleh penyetaraan.

Kondisi inilah yang perlu dilihat melalui perspektif keadilan kebijakan pendidikan.

Hambatan Penyetaraan Tidak Sekadar Persoalan Pengajuan

Pembahasan mengenai inpassing sering kali berfokus pada terbuka atau tertutupnya kesempatan pengajuan. Padahal, persoalannya lebih luas karena mencakup ketepatan data, persyaratan administrasi, validasi masa kerja, dan mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian dokumen.

Dalam publikasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) pada 2 Desember 2025, pemerintah menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan validasi ulang terhadap 174.373 SK inpassing yang telah dilakukan sejak semester kedua tahun 2024.

Proses tersebut menemukan berbagai persoalan administratif, mulai dari kesalahan penulisan nama, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang tidak ditemukan atau tercatat ganda, hingga ketidakwajaran data masa kerja.

Puslapdik juga menjelaskan adanya penyesuaian masa kerja pada sebagian hasil verifikasi. Salah satu permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan penghitungan masa kerja sejak pertama kali mengajar, sedangkan ketentuan yang digunakan dalam verifikasi tersebut memperhitungkan masa kerja setelah guru menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1.

Penyesuaian demikian dapat berdampak terhadap nominal gaji pokok hasil penyetaraan yang menjadi dasar penghitungan TPG.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan inpassing tidak selalu disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi profesional. Ketidaksesuaian data administratif pun dapat memengaruhi proses pengakuan yang diterima guru.

Di sinilah pentingnya sistem verifikasi yang tidak hanya menekankan ketelitian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi guru untuk memahami, memeriksa, dan memperbaiki data mereka.

Guru perlu mengetahui alasan apabila terjadi perubahan hasil penyetaraan. Mereka juga membutuhkan penjelasan mengenai dokumen pendukung, ketentuan penghitungan masa kerja, serta prosedur yang dapat ditempuh ketika menemukan ketidaksesuaian.

Tanpa informasi yang mudah diakses, proses administratif berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru yang telah menjalankan pengabdian panjang dalam dunia pendidikan.

Keadilan Distributif dan Prosedural dalam Kebijakan Guru

Dalam perspektif manajemen pendidikan, persoalan TPG dan inpassing dapat dianalisis menggunakan teori keadilan organisasi.

Jason A. Colquitt (2001), dalam kajiannya mengenai keadilan organisasi, mengidentifikasi empat dimensi, yaitu keadilan distributif, prosedural, interpersonal, dan informasional. Dua dimensi pertama sangat relevan untuk memahami persoalan penyetaraan guru non-ASN.

Keadilan distributif berkaitan dengan kewajaran pembagian hasil atau penghargaan berdasarkan kontribusi, tanggung jawab, dan kriteria yang relevan.

Dalam konteks tunjangan profesi, keadilan distributif dapat digunakan untuk menilai apakah perbedaan besaran TPG telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, sertifikasi, tanggung jawab profesional, dan masa kerja yang diakui berdasarkan aturan.

Perbedaan nominal tunjangan tentu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakadilan. Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan mekanisme penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, perbedaan tersebut seharusnya didasarkan pada kriteria yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, keadilan prosedural menitikberatkan pada kewajaran proses yang digunakan dalam menentukan suatu keputusan.

Dalam kebijakan inpassing, keadilan prosedural dapat dilihat melalui beberapa pertanyaan. Apakah persyaratan penyetaraan disampaikan secara terbuka? Apakah guru mengetahui perkembangan pemeriksaan berkasnya? Apakah tersedia kesempatan memperbaiki data yang keliru? Dan apakah keputusan akhir disertai alasan yang dapat dipahami?

IKLAN

Prosedur yang adil tidak cukup hanya memiliki dasar hukum. Pelaksanaannya juga harus konsisten, terbuka, dan memberikan akses yang wajar kepada pihak yang berkepentingan.

Selain itu, dimensi keadilan informasional turut menjadi penting. Guru membutuhkan penjelasan yang akurat dan mudah dimengerti mengenai kebijakan yang memengaruhi hak profesional mereka.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penyetaraan tidak cukup diukur dari ketepatan penyaluran anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan administrasi serta kepastian informasi yang diterima guru.

Kepastian Kebijakan dan Pengalaman Guru di Daerah

Pentingnya kepastian kebijakan dapat dilihat dari pengalaman guru non-ASN yang menghadapi perubahan dan penataan status kepegawaian.

Dalam siaran pers Kemendikdasmen pada 16 Mei 2026, Prengki Mahendra, guru SD Negeri 10 Kepahiang, Bengkulu, mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya bersama guru honorer lainnya menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan dan keberlanjutan penugasan mereka.

Kekhawatiran tersebut mulai berkurang setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Surat edaran tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur penugasan guru non-ASN selama masa transisi penataan tenaga pendidik.

Pengalaman tersebut memang tidak secara langsung membahas persoalan inpassing. Namun, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil, yakni bahwa kejelasan kebijakan mampu memberikan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Prinsip serupa berlaku dalam persoalan penyetaraan. Guru membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, tahapan verifikasi, jadwal pelayanan, serta tindak lanjut ketika terdapat permasalahan administratif.

Dalam manajemen pendidikan, kepastian semacam ini merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya manusia yang baik.

Guru yang memperoleh informasi secara jelas akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya. Sebaliknya, ketidakjelasan prosedur berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan persepsi ketidakadilan.

Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan guru seharusnya tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga memperhatikan pengalaman guru ketika berhadapan dengan sistem pelayanan pendidikan.

Mendorong Penyetaraan yang Transparan dan Berkeadilan

Untuk memperkuat keadilan dalam pelaksanaan kebijakan inpassing, diperlukan sejumlah langkah yang bersifat operasional dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pertama, Kemendikdasmen perlu menyediakan informasi terpadu mengenai ketentuan penyetaraan guru non-ASN. Informasi tersebut sebaiknya mencakup status layanan pengajuan baru, persyaratan yang berlaku, tahapan pemeriksaan, jadwal apabila tersedia, serta kriteria penilaian masa kerja dan kualifikasi.

Keterbukaan informasi akan membantu guru memahami posisi administratifnya tanpa harus bergantung pada informasi yang belum tentu berasal dari sumber resmi.

Kedua, perlu dikembangkan atau diperkuat mekanisme pelacakan status berkas yang mudah diakses. Guru seharusnya dapat mengetahui perkembangan administrasinya, termasuk alasan apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen.

Selain itu, mekanisme koreksi dan pengajuan keberatan perlu disampaikan dengan jelas agar keputusan administratif tidak menjadi sesuatu yang sulit dipahami ataupun diperbaiki.

Ketiga, dinas pendidikan dan satuan pendidikan perlu memberikan pendampingan kepada guru dalam memastikan kesesuaian data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta dokumen pendukung.

Pemeriksaan terhadap identitas kependudukan, ijazah, sertifikat pendidik, riwayat pengangkatan, dan data masa kerja penting dilakukan secara berkala.

Pendampingan ini menjadi semakin diperlukan bagi guru yang menghadapi keterbatasan akses informasi maupun kendala administrasi.

Keempat, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan inpassing terhadap kesejahteraan guru non-ASN.

Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah penerima atau besaran anggaran yang tersalurkan, tetapi juga perlu memperhatikan kemudahan prosedur, penyelesaian permasalahan data, dan tingkat keterbukaan informasi.

Hasil evaluasi yang dipublikasikan secara transparan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan guru terhadap sistem pengelolaan kesejahteraan pendidik.

Menghargai Pengabdian Guru melalui Kebijakan yang Adil

Guru merupakan salah satu fondasi utama pendidikan. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, sarana, dan teknologi, tetapi juga oleh keberadaan pendidik yang memperoleh dukungan dan penghargaan secara layak.

Dalam konteks tersebut, persoalan inpassing dan TPG tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan administratif atau perbedaan angka dalam rekening.

Keduanya berkaitan dengan pengakuan terhadap profesionalitas, pengalaman kerja, dan kepastian kesejahteraan guru.

Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap tunjangan diberikan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi serta validasi data merupakan bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.

Namun, ketelitian administratif harus berjalan seiring dengan keterbukaan prosedur dan kesempatan yang adil bagi guru untuk memperoleh penjelasan serta memperbaiki ketidaksesuaian data.

Pengabdian panjang seorang guru memang tidak secara otomatis menggantikan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pengabdian tersebut juga tidak seharusnya kehilangan makna hanya karena guru menghadapi proses administrasi yang belum sepenuhnya dipahami.

Pada akhirnya, guru non-ASN tidak hanya membutuhkan pengakuan atas lamanya mereka mengajar. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa aturan dapat dipahami, prosedur dapat diakses, dan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas.

Sebab, pendidikan yang bermutu tidak cukup dibangun dengan menuntut profesionalisme guru. Pendidikan yang bermutu juga harus ditopang oleh kebijakan yang menghargai profesionalitas, menjamin kepastian, dan memperlakukan para pendidiknya secara adil.

Sumber artikel: https://jurnalpost.com/guru-non-asn-dan-inpassing-ketika-lama-mengabdi-belum-tentu-berarti-setara/98841/

Dicetak dari JurnalPost.com pada 20 November 2026, 11.58 WITA

  • #Guru Non
  • #Keadilan Prosedural
  • #Kebijakan Inpassing
  • #Pendidikan Nasional
  • #Tunjangan Profesi

Bagikan artikel

Bagikan Mengirim Tweet
JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke Instagram

Menyiapkan 5 slide Reel 9:16…

Rangkaian slide vertikal sedang disusun dari artikel ini.

Konten belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide Instagram JurnalPost 1/5
REEL 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun dalam area aman Reels. Tambahkan musik pilihan Anda setelah masuk ke Instagram.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu Instagram, pilih Reel, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik yang tersedia di Instagram.

JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke TikTok

Menyiapkan 5 slide TikTok 9:16…

Desain Social Publisher sedang disusun dari artikel ini.

Konten TikTok belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide TikTok JurnalPost 1/5
TIKTOK 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun: sampul, inti berita, fakta utama, perkembangan, dan baca lengkap.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu berbagi, pilih TikTok, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik atau suara di aplikasi. Jika TikTok tidak muncul, gunakan unduh manual.

Komentar 0

Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda

Komentar akan tampil setelah disetujui redaksi.

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama menyampaikan tanggapan.

Artikel Terkait

Stok Kosong di Toko Daring: Salah Sistem atau Salah Perencanaan?

Berapa Harga Nyawa Pekerja? Keselamatan Kerja Tak Boleh Dikalahkan Target Proyek

Tanpa Disadari, AI Mulai Mengendalikan Keputusan Wisatawan, Bagaimana Cara Kerjanya?

KURIKULUM TAK LAGI BERHENTI DI PINTU KELAS

REKOMENDASI JURNALPOST

Pilihan Untukmu

Sekolah Vokasi IPB Dorong Produktivitas Peternak melalui Pelatihan Pembuatan Kompos dan Penanaman Hijauan Pakan di Mulyaharja

Dari Botol Bekas hingga Air Cucian Beras, Warga Ngageldadi Belajar Ekonomi Sirkular Bersama Dosen dan Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur

Generasi Z dan Tren Makanan Viral: Antara Rasa Penasaran, FOMO, dan Gaya Hidup Konsumtif

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

Pilihan Editor

  1. 1 Data Calon Pengantin Bukan Sekadar Mengisi Aplikasi: Menelaah ELSIMIL dari Perspektif Sosial dan Budaya
  2. 2

    Dukung SDGs 4 dan 11, Mahasiswa P3K 2026 PGSD UPI Purwakarta Hadirkan Edukasi Mitigasi Kebakaran melalui KOBAR di SDN 3 Nagrikaler

  3. 3

    Belanja Online Tidak Sesuai Ekspektasi, Siapa yang Bertanggung Jawab?

  4. 4

    Tim Ekspedisi Patriot SASANA Kembangkan Prafi Mart, Website Pemasaran Digital untuk UMKM di Papua Barat

  5. 5

    Kemenko Polkam Sosialisasikan SITEPAT KESBANG, Perkuat Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan

IKLAN
JurnalPost

Media Publikasi Indonesia yang menyediakan informasi terkini. Situs ini didirikan pada tahun 2015 dan telah menjadi salah satu sumber berita yang populer di Indonesia.

Jelajahi

Advertorial Artikel Berita Bisnis Citizen Reporter Daerah Ekonomi English Version Essay Featured
Hukum Internasional Kolom Opini Nasional Olahraga Pendidikan Politik Profil Teknologi Wisata

Kanal

About Us Jurnalisme Warga Kebijakan Cookie Kebijakan Data Kirim Opini Kirim Tulisan Media Kit Pedoman Redaksi

Ikuti kami di

Facebook X/Twitter Instagram Threads TikTok Pinterest LinkedIn YouTube
© 2026 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.