Penulis adalah Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Wakil Kepala Sekolah SD Swasta Permata Bangsa Binjai
JurnalPost.com - ersoalan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) masih menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab yang semakin besar, sebagian guru non-ASN masih menghadapi perbedaan pengakuan administratif yang berpengaruh terhadap besaran tunjangan profesi yang mereka terima.
Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan inpassing atau penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru non-ASN. Guru yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) inpassing atau penyetaraan dapat memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) berdasarkan nominal gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai ketentuan dalam SK. Sementara itu, guru yang belum memiliki SK tersebut memperoleh tunjangan berdasarkan nominal yang ditetapkan pemerintah.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar persoalan nominal. Bagaimana kebijakan pendidikan memastikan bahwa penghargaan terhadap profesionalitas guru diberikan secara adil? Apakah masa pengabdian, kualifikasi, dan tanggung jawab profesional telah memperoleh pengakuan yang proporsional? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap guru yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang jelas untuk mendapatkan penyetaraan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kesejahteraan guru bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan pengakuan terhadap profesi pendidik.
TPG Guru Non-ASN dan Kedudukan Inpassing
Berdasarkan informasi resmi Pusat Informasi Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diperbarui pada 21 Mei 2026, terdapat perbedaan dasar penghitungan TPG bagi guru non-ASN berdasarkan kepemilikan SK inpassing atau penyetaraan.
Guru non-ASN yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan memperoleh TPG setara dengan gaji pokok PNS sesuai nominal yang tercantum dalam keputusan tersebut. Adapun guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan pada tahun anggaran 2026.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-ASN Tahun Anggaran 2026.
Perlu dipahami bahwa TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administratif maupun profesional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Dengan demikian, tidak semua guru non-ASN secara otomatis memperoleh tunjangan tersebut.
Pada dasarnya, kebijakan inpassing merupakan mekanisme pengakuan terhadap kualifikasi, jabatan, dan masa kerja guru non-ASN berdasarkan kriteria tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengalaman profesional dan kualifikasi pendidik memperoleh pengakuan melalui sistem penyetaraan yang terukur.
Namun, persoalan muncul ketika kepemilikan SK menjadi faktor yang memengaruhi besaran tunjangan, sementara sebagian guru masih membutuhkan kejelasan mengenai prosedur dan kesempatan memperoleh penyetaraan.
Seorang guru dapat saja telah mengajar selama bertahun-tahun, mengikuti pendidikan profesi, memiliki sertifikat pendidik, dan menjalankan tanggung jawab pembelajaran secara penuh. Akan tetapi, apabila belum memiliki SK inpassing, dasar penghitungan tunjangan yang diterimanya tetap berbeda dari guru yang telah memperoleh penyetaraan.
Kondisi inilah yang perlu dilihat melalui perspektif keadilan kebijakan pendidikan.
Hambatan Penyetaraan Tidak Sekadar Persoalan Pengajuan
Pembahasan mengenai inpassing sering kali berfokus pada terbuka atau tertutupnya kesempatan pengajuan. Padahal, persoalannya lebih luas karena mencakup ketepatan data, persyaratan administrasi, validasi masa kerja, dan mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian dokumen.
Dalam publikasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) pada 2 Desember 2025, pemerintah menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan validasi ulang terhadap 174.373 SK inpassing yang telah dilakukan sejak semester kedua tahun 2024.
Proses tersebut menemukan berbagai persoalan administratif, mulai dari kesalahan penulisan nama, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang tidak ditemukan atau tercatat ganda, hingga ketidakwajaran data masa kerja.
Puslapdik juga menjelaskan adanya penyesuaian masa kerja pada sebagian hasil verifikasi. Salah satu permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan penghitungan masa kerja sejak pertama kali mengajar, sedangkan ketentuan yang digunakan dalam verifikasi tersebut memperhitungkan masa kerja setelah guru menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1.
Penyesuaian demikian dapat berdampak terhadap nominal gaji pokok hasil penyetaraan yang menjadi dasar penghitungan TPG.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan inpassing tidak selalu disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi profesional. Ketidaksesuaian data administratif pun dapat memengaruhi proses pengakuan yang diterima guru.
Di sinilah pentingnya sistem verifikasi yang tidak hanya menekankan ketelitian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi guru untuk memahami, memeriksa, dan memperbaiki data mereka.
Guru perlu mengetahui alasan apabila terjadi perubahan hasil penyetaraan. Mereka juga membutuhkan penjelasan mengenai dokumen pendukung, ketentuan penghitungan masa kerja, serta prosedur yang dapat ditempuh ketika menemukan ketidaksesuaian.
Tanpa informasi yang mudah diakses, proses administratif berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru yang telah menjalankan pengabdian panjang dalam dunia pendidikan.
Keadilan Distributif dan Prosedural dalam Kebijakan Guru
Dalam perspektif manajemen pendidikan, persoalan TPG dan inpassing dapat dianalisis menggunakan teori keadilan organisasi.
Jason A. Colquitt (2001), dalam kajiannya mengenai keadilan organisasi, mengidentifikasi empat dimensi, yaitu keadilan distributif, prosedural, interpersonal, dan informasional. Dua dimensi pertama sangat relevan untuk memahami persoalan penyetaraan guru non-ASN.
Keadilan distributif berkaitan dengan kewajaran pembagian hasil atau penghargaan berdasarkan kontribusi, tanggung jawab, dan kriteria yang relevan.
Dalam konteks tunjangan profesi, keadilan distributif dapat digunakan untuk menilai apakah perbedaan besaran TPG telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, sertifikasi, tanggung jawab profesional, dan masa kerja yang diakui berdasarkan aturan.
Perbedaan nominal tunjangan tentu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakadilan. Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan mekanisme penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Namun, perbedaan tersebut seharusnya didasarkan pada kriteria yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, keadilan prosedural menitikberatkan pada kewajaran proses yang digunakan dalam menentukan suatu keputusan.
Dalam kebijakan inpassing, keadilan prosedural dapat dilihat melalui beberapa pertanyaan. Apakah persyaratan penyetaraan disampaikan secara terbuka? Apakah guru mengetahui perkembangan pemeriksaan berkasnya? Apakah tersedia kesempatan memperbaiki data yang keliru? Dan apakah keputusan akhir disertai alasan yang dapat dipahami?
Prosedur yang adil tidak cukup hanya memiliki dasar hukum. Pelaksanaannya juga harus konsisten, terbuka, dan memberikan akses yang wajar kepada pihak yang berkepentingan.
Selain itu, dimensi keadilan informasional turut menjadi penting. Guru membutuhkan penjelasan yang akurat dan mudah dimengerti mengenai kebijakan yang memengaruhi hak profesional mereka.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penyetaraan tidak cukup diukur dari ketepatan penyaluran anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan administrasi serta kepastian informasi yang diterima guru.
Kepastian Kebijakan dan Pengalaman Guru di Daerah
Pentingnya kepastian kebijakan dapat dilihat dari pengalaman guru non-ASN yang menghadapi perubahan dan penataan status kepegawaian.
Dalam siaran pers Kemendikdasmen pada 16 Mei 2026, Prengki Mahendra, guru SD Negeri 10 Kepahiang, Bengkulu, mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya bersama guru honorer lainnya menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan dan keberlanjutan penugasan mereka.
Kekhawatiran tersebut mulai berkurang setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Surat edaran tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur penugasan guru non-ASN selama masa transisi penataan tenaga pendidik.
Pengalaman tersebut memang tidak secara langsung membahas persoalan inpassing. Namun, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil, yakni bahwa kejelasan kebijakan mampu memberikan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.
Prinsip serupa berlaku dalam persoalan penyetaraan. Guru membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, tahapan verifikasi, jadwal pelayanan, serta tindak lanjut ketika terdapat permasalahan administratif.
Dalam manajemen pendidikan, kepastian semacam ini merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya manusia yang baik.
Guru yang memperoleh informasi secara jelas akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya. Sebaliknya, ketidakjelasan prosedur berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan persepsi ketidakadilan.
Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan guru seharusnya tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga memperhatikan pengalaman guru ketika berhadapan dengan sistem pelayanan pendidikan.
Mendorong Penyetaraan yang Transparan dan Berkeadilan
Untuk memperkuat keadilan dalam pelaksanaan kebijakan inpassing, diperlukan sejumlah langkah yang bersifat operasional dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Pertama, Kemendikdasmen perlu menyediakan informasi terpadu mengenai ketentuan penyetaraan guru non-ASN. Informasi tersebut sebaiknya mencakup status layanan pengajuan baru, persyaratan yang berlaku, tahapan pemeriksaan, jadwal apabila tersedia, serta kriteria penilaian masa kerja dan kualifikasi.
Keterbukaan informasi akan membantu guru memahami posisi administratifnya tanpa harus bergantung pada informasi yang belum tentu berasal dari sumber resmi.
Kedua, perlu dikembangkan atau diperkuat mekanisme pelacakan status berkas yang mudah diakses. Guru seharusnya dapat mengetahui perkembangan administrasinya, termasuk alasan apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen.
Selain itu, mekanisme koreksi dan pengajuan keberatan perlu disampaikan dengan jelas agar keputusan administratif tidak menjadi sesuatu yang sulit dipahami ataupun diperbaiki.
Ketiga, dinas pendidikan dan satuan pendidikan perlu memberikan pendampingan kepada guru dalam memastikan kesesuaian data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta dokumen pendukung.
Pemeriksaan terhadap identitas kependudukan, ijazah, sertifikat pendidik, riwayat pengangkatan, dan data masa kerja penting dilakukan secara berkala.
Pendampingan ini menjadi semakin diperlukan bagi guru yang menghadapi keterbatasan akses informasi maupun kendala administrasi.
Keempat, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan inpassing terhadap kesejahteraan guru non-ASN.
Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah penerima atau besaran anggaran yang tersalurkan, tetapi juga perlu memperhatikan kemudahan prosedur, penyelesaian permasalahan data, dan tingkat keterbukaan informasi.
Hasil evaluasi yang dipublikasikan secara transparan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan guru terhadap sistem pengelolaan kesejahteraan pendidik.
Menghargai Pengabdian Guru melalui Kebijakan yang Adil
Guru merupakan salah satu fondasi utama pendidikan. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, sarana, dan teknologi, tetapi juga oleh keberadaan pendidik yang memperoleh dukungan dan penghargaan secara layak.
Dalam konteks tersebut, persoalan inpassing dan TPG tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan administratif atau perbedaan angka dalam rekening.
Keduanya berkaitan dengan pengakuan terhadap profesionalitas, pengalaman kerja, dan kepastian kesejahteraan guru.
Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap tunjangan diberikan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi serta validasi data merupakan bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Namun, ketelitian administratif harus berjalan seiring dengan keterbukaan prosedur dan kesempatan yang adil bagi guru untuk memperoleh penjelasan serta memperbaiki ketidaksesuaian data.
Pengabdian panjang seorang guru memang tidak secara otomatis menggantikan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pengabdian tersebut juga tidak seharusnya kehilangan makna hanya karena guru menghadapi proses administrasi yang belum sepenuhnya dipahami.
Pada akhirnya, guru non-ASN tidak hanya membutuhkan pengakuan atas lamanya mereka mengajar. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa aturan dapat dipahami, prosedur dapat diakses, dan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas.
Sebab, pendidikan yang bermutu tidak cukup dibangun dengan menuntut profesionalisme guru. Pendidikan yang bermutu juga harus ditopang oleh kebijakan yang menghargai profesionalitas, menjamin kepastian, dan memperlakukan para pendidiknya secara adil.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda