BOGOR, JurnalPost.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa menggelar sosialisasi Sistem Instrumen Tindaklanjut Evaluatif melalui Pemantauan Akurat dan Terukur (SITEPAT KESBANG) di Hotel Sahira Pakuan, Bogor, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tindak lanjut rekomendasi kebijakan agar pelaksanaannya lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.
Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan instrumen operasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
SITEPAT KESBANG dirancang untuk membantu proses pemantauan rekomendasi kebijakan, mulai dari identifikasi rekomendasi, pencatatan respons, pemantauan perkembangan tindak lanjut, hingga pengelompokan status penyelesaian berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui instrumen ini, proses monitoring diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga memperhatikan kualitas informasi dan kejelasan pelaksanaan tindak lanjut kebijakan.

Dorong Tata Kelola yang Lebih Tertib dan Akuntabel
Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa, Cecep Agus Supriyanta, menekankan pentingnya inovasi tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas.
Menurutnya, pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi harus diikuti dengan komitmen untuk menggunakannya secara konsisten dan berkelanjutan.
“Keberadaan SITEPAT KESBANG diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih tertib, konsisten, dan akuntabel. Hal yang paling penting adalah bagaimana instrumen ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan,” ungkap Cecep Agus Supriyanta, Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa.
Penguatan mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rekomendasi kebijakan dapat dipantau perkembangannya melalui informasi yang jelas dan terdokumentasi.

Dengan demikian, koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekomendasi diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
SITEPAT KESBANG Hadirkan Pemantauan yang Lebih Terstruktur
Sementara itu, Kepala Bidang Bela Negara, Leonardo Mukti Nugroho, menjelaskan bahwa SITEPAT KESBANG dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan penguatan mekanisme operasional dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi kebijakan.
Instrumen tersebut diharapkan membantu memastikan setiap rekomendasi yang telah disampaikan dapat diidentifikasi, dicatat perkembangannya, dan ditelusuri berdasarkan bukti pendukung yang relevan.
“Selama ini, tindak lanjut rekomendasi kebijakan perlu didukung dengan mekanisme pemantauan yang mampu menyajikan informasi secara lebih terstruktur. Melalui SITEPAT KESBANG, kami berupaya menghadirkan instrumen yang dapat membantu memastikan setiap rekomendasi teridentifikasi, status tindak lanjutnya tercatat dengan jelas, serta didukung bukti yang relevan dan dapat diverifikasi,” jelas Leonardo Mukti Nugroho, Kepala Bidang Bela Negara.
Leonardo menegaskan bahwa fokus utama Aksi Perubahan tersebut bukan semata-mata meningkatkan persentase capaian tindak lanjut rekomendasi kebijakan.
Lebih dari itu, pengembangan SITEPAT KESBANG diarahkan untuk memperkuat kualitas proses monitoring dan evaluasi, terutama dari aspek ketepatan informasi, kejelasan status penyelesaian, serta kredibilitas bukti pendukung.
Pendekatan ini diharapkan dapat membantu organisasi memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan pelaksanaan rekomendasi kebijakan.
Sosialisasi Jadi Ruang Diskusi dan Penyamaan Persepsi
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai latar belakang pengembangan SITEPAT KESBANG, tujuan, prinsip pelaksanaan, ruang lingkup, hingga definisi operasional yang digunakan dalam instrumen.
Materi sosialisasi juga mencakup objek monitoring dan evaluasi serta pembagian peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencatatan dan pemantauan.
Selain penyampaian materi, kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi sekaligus menghimpun masukan mengenai penerapan instrumen dalam pelaksanaan tugas.
Salah seorang peserta sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan SITEPAT KESBANG.
Menurutnya, keberadaan instrumen tersebut berpotensi mempermudah pemantauan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kebijakan karena informasi disajikan secara lebih terstruktur.
“Menurut kami, instrumen ini cukup membantu karena dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur mengenai posisi dan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Dengan adanya klasifikasi status dan bukti dukung, proses pemantauan diharapkan menjadi lebih mudah dan tidak hanya bergantung pada laporan secara umum,” ungkap salah satu peserta sosialisasi dari Kemendagri.
Masukan dari peserta menjadi bagian penting dalam upaya memastikan instrumen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kebijakan.
Perkuat Sinergi dan Konsistensi Tindak Lanjut Kebijakan
Melalui sosialisasi SITEPAT KESBANG, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi rekomendasi kebijakan.
Keberhasilan penerapan instrumen ini membutuhkan koordinasi, sinergi, serta konsistensi dalam melakukan pencatatan, pembaruan informasi, dan penyediaan bukti pendukung atas setiap tindak lanjut yang dilaksanakan.
Selain itu, penggunaan instrumen secara berkelanjutan diharapkan dapat mempermudah proses identifikasi rekomendasi yang telah diselesaikan maupun yang masih memerlukan tindak lanjut.
Dengan informasi yang lebih terstruktur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas koordinasi serta memperbaiki proses pengambilan keputusan.
Implementasi SITEPAT KESBANG di lingkungan Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi dapat dipantau hingga proses tindak lanjutnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda