JurnalPost.com -- Tahun 2026 kembali meninggalkan catatan kelam bagi lingkungan hidup Indonesia, khususnya wilayah Sumatera yang selama puluhan tahun menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagi masyarakat yang lahir, tumbuh, dan menjalani kehidupan di Jambi, kabut asap bukanlah persoalan baru. Langit yang berubah kekuningan, udara yang menyesakkan, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari telah menjadi pengalaman yang terlalu sering terulang.
Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan, luas karhutla secara nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan termasuk wilayah yang terus memerlukan perhatian dalam pengendalian kebakaran.
Namun, di balik angka-angka tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar. Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar peristiwa musiman yang muncul ketika curah hujan berkurang. Bencana ini berkaitan erat dengan sejarah panjang perubahan penggunaan lahan, kerusakan tata air gambut, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan ekologis.
Pengalaman kebakaran besar pada 1997, 2015, dan 2023 seharusnya menjadi pelajaran penting. Akan tetapi, ancaman serupa masih terus muncul pada 2026.
Selama penanganan karhutla hanya berfokus pada pemadaman api tanpa menyentuh akar persoalan tata ruang dan perizinan, kabut asap berisiko terus menjadi ritual tahunan yang harus ditanggung masyarakat.
Dari Karet Rakyat Menuju Kanalisasi Kubah Gambut
Untuk memahami mengapa kebakaran terus berulang, perubahan bentang alam di Sumatera perlu ditelusuri kembali.
Sebelum ekspansi besar-besaran perkebunan komersial pada dekade 1980-an dan 1990-an, sebagian masyarakat di Jambi, Riau, dan sejumlah wilayah Sumatera lainnya menggantungkan kehidupan pada perkebunan karet rakyat, kelapa dalam, serta beragam sistem pertanian campuran.
Kebun karet tradisional yang dikelola dengan pendekatan agroforestri memiliki karakter berbeda dari perkebunan monokultur. Keberadaan berbagai jenis vegetasi membantu mempertahankan tutupan tanah, menyediakan habitat bagi sejumlah organisme, serta mendukung keseimbangan lingkungan.
Perubahan berlangsung ketika kelapa sawit berkembang menjadi komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai kebijakan pengembangan perkebunan, termasuk skema Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), ikut mendorong transformasi penggunaan lahan.
Sebagian kebun rakyat, kawasan berhutan, dan lahan yang sebelumnya memiliki fungsi ekologis beralih menjadi perkebunan dengan pola budidaya yang lebih seragam.
Ketika ketersediaan lahan mineral semakin terbatas di sejumlah wilayah, pemanfaatan kawasan rawa gambut pun menjadi pilihan bagi sebagian kegiatan perkebunan.
Persoalan muncul karena gambut bukanlah tanah biasa.
Secara alami, ekosistem gambut bekerja menyerupai spons raksasa. Lapisan material organik yang terbentuk selama ribuan tahun mampu menyimpan air sekaligus mengikat cadangan karbon dalam jumlah besar.
Dalam kondisi alaminya, gambut memiliki tingkat kejenuhan air yang tinggi. Kondisi inilah yang menjaga kestabilan ekosistem dan membantu mengurangi risiko kebakaran.
Sebaliknya, pengembangan komoditas yang membutuhkan tanah relatif tidak tergenang sering kali disertai pembangunan jaringan kanal drainase.
Kanal-kanal tersebut dibuat untuk mengatur dan mengeluarkan air dari lahan. Namun, apabila pengelolaannya tidak memperhatikan kebutuhan hidrologis ekosistem, muka air tanah gambut dapat turun secara berlebihan.
Akibatnya, gambut kehilangan kelembapan, mengalami oksidasi, dan secara bertahap mengalami penurunan permukaan tanah atau subsidensi.
Dalam kondisi sangat kering, lapisan gambut menjadi lebih mudah terbakar. Api bahkan dapat merambat di bawah permukaan tanah dan bertahan dalam waktu lama meskipun kobaran di permukaan tampak telah padam.
Karakter kebakaran seperti inilah yang membuat penanganan karhutla di kawasan gambut jauh lebih rumit dibandingkan kebakaran vegetasi biasa.
Persoalannya bukan semata keberadaan tanaman kelapa sawit, melainkan perubahan sistem hidrologi dan praktik penggunaan lahan yang mengabaikan karakter ekologis gambut.
Sumbatan Izin Lama dan Persoalan Tata Ruang
Kerusakan gambut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berlangsung selama puluhan tahun.
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah memberikan landasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Prinsip tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan daya dukung lingkungan.
Dalam praktiknya, keseimbangan tersebut tidak selalu mudah diwujudkan.
Sebagian izin pemanfaatan lahan dan hak guna usaha telah terbit sebelum penguatan regulasi perlindungan ekosistem gambut. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika kawasan yang telah dimanfaatkan ternyata berada pada wilayah yang memiliki fungsi perlindungan hidrologis penting.
Ketidaksesuaian antara penggunaan lahan, status perizinan, dan fungsi ekologis membutuhkan penanganan yang cermat.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, telah memberikan ketentuan mengenai fungsi lindung ekosistem gambut.
Di antaranya, pemerintah wajib menetapkan fungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dimulai dari puncak kubah gambut. Ekosistem gambut dengan ketebalan tiga meter atau lebih di luar kawasan tersebut juga termasuk kriteria penetapan fungsi lindung.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan gambut memiliki dasar hukum yang jelas.
Namun, persoalan tidak selesai hanya dengan membuat aturan. Penerapannya menuntut kesesuaian antara peta fungsi ekosistem, izin pemanfaatan ruang, pengawasan lapangan, dan kebijakan pengelolaan lahan.
Oleh karena itu, evaluasi izin lama perlu menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kebakaran, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kawasan tersebut.
Restorasi Gambut Tidak Boleh Berhenti pada Penyekatan Kanal
Harapan untuk memulihkan ekosistem gambut sebenarnya masih terbuka.
Penelitian Miguel Castro dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam jurnal iScience pada 2026 menunjukkan bahwa pembasahan kembali gambut melalui penyekatan kanal dapat membantu mengurangi kejadian kebakaran.
Penelitian berjudul Effective Restoration Can Avoid Peatland Fires: Large Scale Counterfactual Assessment in Kalimantan, Indonesia tersebut mengevaluasi 3.840 sekat kanal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan data periode 2017–2022.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas restorasi berbeda-beda menurut kondisi dan lokasi intervensi. Dalam skenario seluruh sekat kanal bekerja secara efektif, upaya pembasahan kembali berpotensi mencegah hingga 6,4 persen luas area terbakar di wilayah yang dikaji.
Temuan tersebut memberikan pesan penting bahwa restorasi hidrologis memiliki manfaat nyata, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan.
Dengan demikian, penyekatan kanal tidak seharusnya dipandang sebagai pekerjaan teknis yang berdiri sendiri.
Pembangunan sekat kanal harus disertai pemantauan muka air tanah, pemeliharaan infrastruktur, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, dan keterlibatan masyarakat sekitar.
Lebih jauh, restorasi juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembenahan tata ruang. Pembasahan kembali suatu kawasan berpotensi menghadapi kendala apabila kegiatan drainase di wilayah sekitarnya terus berlangsung tanpa pengendalian yang memadai.
Di sinilah pentingnya pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis, bukan semata batas administrasi atau bidang kepemilikan lahan.
Saatnya Beralih ke Ekonomi Gambut Basah
Pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan melalui larangan membakar lahan dan operasi pemadaman setiap musim kemarau.
Masyarakat juga membutuhkan alternatif ekonomi yang memungkinkan mereka tetap memperoleh penghasilan tanpa harus mengeringkan ekosistem gambut.
Salah satu pendekatan yang layak diperluas adalah paludikultur, yakni pemanfaatan lahan gambut basah melalui budidaya tanaman yang sesuai dengan karakter hidrologisnya.
Komoditas seperti sagu, jelutung, serta berbagai jenis tanaman lokal yang toleran terhadap kondisi basah dapat menjadi pilihan pengembangan ekonomi, dengan mempertimbangkan kesesuaian tapak dan kebutuhan pasar.
Pada kawasan yang secara ekologis sesuai, revitalisasi agroforestri karet rakyat juga dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi masyarakat.
Namun, transisi ini tidak boleh hanya menjadi slogan konservasi.
Petani membutuhkan pendampingan teknis, akses pembiayaan, kepastian pasar, dan dukungan kelembagaan agar perubahan pola usaha tidak justru menimbulkan kerentanan ekonomi baru.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pemulihan gambut tidak mengabaikan hak masyarakat lokal dan komunitas adat yang telah lama hidup serta mengelola sumber daya di kawasan tersebut.
Perubahan kebijakan hanya akan berkelanjutan apabila perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kesesuaian perizinan dan penggunaan tanah dengan fungsi lindung ekosistem gambut.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif, pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin perlu ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, dukungan bagi usaha masyarakat yang ramah terhadap gambut basah harus diperkuat.
Memadamkan Api dari Hulu Kebijakan
Selama ini, perhatian publik sering kali tertuju pada pengerahan helikopter pengebom air, personel pemadam, hingga operasi modifikasi cuaca ketika kebakaran mulai meluas.
Seluruh upaya tersebut penting untuk melindungi masyarakat dalam keadaan darurat. Namun, tindakan tersebut tidak dapat menggantikan pembenahan penyebab struktural kebakaran.
Memadamkan api tanpa memperbaiki tata kelola gambut ibarat menguras air dari perahu bocor tanpa pernah menutup lubangnya.
Negara memerlukan kebijakan pencegahan jangka panjang yang menghubungkan perlindungan hidrologis, penataan ruang, pengawasan perizinan, restorasi ekologis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan publik, keberlanjutan ekonomi, keadilan agraria, dan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.
Masyarakat Jambi dan wilayah Sumatera lainnya tidak seharusnya terus hidup dalam ketidakpastian setiap kali musim kemarau datang.
Langit biru dan udara bersih semestinya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan kemewahan yang hanya dapat dinikmati ketika hujan kembali turun.
Ritual tahunan kabut asap hanya dapat diputus apabila keberanian memadamkan api di lapangan diikuti keberanian membenahi kebijakan di hulunya.
Sebab, sebelum api menyala di atas lahan gambut, persoalannya sering kali telah lama terbentuk di atas peta perizinan, tata ruang, dan keputusan pengelolaan sumber daya alam.
Tentang Penulis: Dewi Sartika merupakan mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap institusi tempat penulis menempuh pendidikan.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda