JurnalPost.com - Ada satu pengalaman masa sekolah yang mungkin masih melekat dalam ingatan sebagian orang tua dan generasi pendidik, yaitu tinggal kelas. Dahulu, tidak naik kelas sering dianggap sebagai konsekuensi wajar bagi siswa yang memperoleh nilai rendah atau belum mampu memenuhi standar pembelajaran. Bahkan, ancaman tinggal kelas terkadang digunakan sebagai cara untuk mendisiplinkan siswa agar lebih giat belajar.
Kini, setelah dunia pendidikan bergerak menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, wacana mengembalikan ketegasan dalam kenaikan kelas kembali menjadi perbincangan. Pemerintah disebut tengah merencanakan penguatan kebijakan agar peserta didik tidak lagi otomatis naik kelas, dengan target penerapan pada tahun ajaran 2027/2028.
Wacana kebijakan ini tentu mengundang beragam tanggapan. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah untuk mengembalikan keseriusan dalam belajar. Ada pula yang menilainya sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan dengan memastikan setiap peserta didik menguasai kompetensi sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah mengulang satu tahun pembelajaran benar-benar menjadi obat mujarab bagi persoalan rendahnya hasil belajar? Ataukah kita sedang menghidupkan kembali pendekatan lama dengan harapan memperoleh hasil yang berbeda?
Tinggal Kelas Bukan Sekadar Persoalan Naik atau Tidak Naik
Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan tuntutan agar peserta didik menguasai kompetensi pembelajaran. Pendidikan memang tidak seharusnya hanya mengejar kenaikan kelas, kelulusan, atau angka-angka dalam rapor. Penguasaan literasi, numerasi, karakter, dan keterampilan berpikir merupakan bagian penting dari keberhasilan pendidikan.
Masalahnya, ketika seorang siswa belum mencapai kompetensi yang diharapkan, apakah seluruh tanggung jawab harus dibebankan kepadanya?
Seorang anak yang belum mampu membaca dengan lancar, misalnya, tidak selalu disebabkan oleh kemalasan. Bisa jadi, ia membutuhkan waktu belajar yang lebih panjang, metode pengajaran yang berbeda, pendampingan individual, atau perhatian khusus karena kondisi dan latar belakang keluarganya.
Demikian pula dengan siswa yang mengalami kesulitan berhitung. Ketertinggalan tersebut mungkin berawal dari materi dasar yang belum dipahami pada kelas sebelumnya. Jika kesulitan itu tidak segera diidentifikasi, persoalannya akan terus terbawa hingga jenjang berikutnya.
Di sinilah pendidikan harus mampu membedakan antara tidak tercapainya kompetensi dan kegagalan peserta didik sebagai individu.
Tinggal kelas mungkin menjadi salah satu pilihan dalam kondisi tertentu. Namun, menjadikannya sebagai jawaban utama atas rendahnya hasil belajar justru berisiko menyederhanakan persoalan pendidikan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks.
Data Memberikan Peringatan, Bukan Sekadar Pembenaran
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa sekitar 12 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun mengaku pernah mengulang kelas setidaknya satu kali sejak memasuki pendidikan dasar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai 9 persen.
Data tersebut menarik untuk dicermati. Jika tinggal kelas sudah menjadi bagian dari pengalaman pendidikan sebagian peserta didik, apakah praktik tersebut otomatis menghasilkan penguasaan kompetensi yang lebih baik?
Temuan OECD dalam publikasi Education at a Glance 2025 justru mengingatkan bahwa pengulangan kelas pada jenjang di bawah pendidikan menengah atas cenderung berkaitan dengan dampak negatif. Peserta didik yang mengulang kelas berisiko mengalami penurunan prestasi, memiliki sikap yang kurang positif terhadap sekolah, serta menghadapi kemungkinan lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan.
Penelitian mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia yang menggunakan data Indonesia Family Life Survey juga menemukan hubungan antara pengalaman tinggal kelas di sekolah dasar dan rendahnya kemungkinan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Artinya, tinggal kelas tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif yang sederhana. Ada konsekuensi akademik, sosial, dan keberlanjutan pendidikan yang harus diperhitungkan.
Data tersebut bukan berarti kebijakan tinggal kelas harus dihapus sepenuhnya. Sebaliknya, temuan itu menjadi pengingat bahwa setiap keputusan tidak naik kelas harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena nilai rapor yang rendah.
Jangan Mengukur Kegagalan Anak Tanpa Mengevaluasi Pembelajaran
Ada persoalan yang sering luput dari pembicaraan mengenai tinggal kelas, yaitu kesiapan sekolah dan kualitas proses pembelajaran.
Ketika seorang siswa tidak mencapai target pembelajaran, sekolah perlu terlebih dahulu mengajukan pertanyaan reflektif. Apakah metode pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah guru telah melakukan asesmen secara berkala? Apakah pendampingan telah diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan? Apakah lingkungan belajar sudah mendukung perkembangan setiap anak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menerima materi, melainkan juga kemampuan guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Tidak semua anak belajar dengan kecepatan yang sama. Ada anak yang cepat memahami penjelasan melalui gambar, ada yang membutuhkan praktik langsung, dan ada pula yang memerlukan pengulangan berkali-kali.
Dalam konteks kelas inklusi, persoalan ini bahkan lebih kompleks. Peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam memerlukan strategi, pendekatan, serta bentuk pendampingan yang tidak selalu sama. Menetapkan standar hasil tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan justru berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Karena itu, kebijakan tidak otomatis naik kelas seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi guru, asesmen diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, serta ketersediaan layanan pendampingan.
Jangan sampai sekolah diminta menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas, tetapi tidak diberikan dukungan yang memadai untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya.
Mengembalikan Ketegasan, Jangan Menghidupkan Kembali Ketakutan
Salah satu alasan yang sering muncul dalam mendukung kebijakan tinggal kelas adalah perlunya membangun kembali kedisiplinan dan tanggung jawab belajar.
Pandangan ini dapat dipahami. Peserta didik memang perlu belajar bahwa setiap proses memiliki target dan setiap usaha membutuhkan tanggung jawab. Namun, kedisiplinan tidak harus dibangun melalui ketakutan terhadap kegagalan akademik.
Sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendorong anak untuk berani belajar, mencoba, melakukan kesalahan, dan memperbaiki diri. Jika tinggal kelas hanya dipahami sebagai ancaman, siswa mungkin akan lebih sibuk mengejar angka daripada memahami pengetahuan.
Kita juga perlu berhati-hati agar kebijakan ini tidak menjadi alat untuk menyalahkan anak dari keluarga kurang mampu, anak yang memiliki hambatan belajar, atau mereka yang tidak memperoleh dukungan pendidikan yang memadai di rumah.
Keadilan pendidikan bukan berarti semua anak harus memperoleh hasil yang sama dalam waktu yang sama. Keadilan berarti setiap anak memperoleh kesempatan, dukungan, dan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai kompetensi terbaik.
Dengan demikian, ketegasan dalam pendidikan harus berjalan bersama kepedulian. Standar pembelajaran tetap diperlukan, tetapi cara membantu peserta didik mencapai standar tersebut harus manusiawi dan berkeadilan.
Tahun 2027 Harus Menjadi Momentum Pembenahan, Bukan Sekadar Pergantian Aturan
Jika kebijakan tidak otomatis naik kelas benar-benar diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah dan seluruh satuan pendidikan perlu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak berhenti pada aturan administratif.
Ada beberapa langkah konkret yang perlu dipersiapkan.
Pertama, memperkuat asesmen diagnostik sejak awal tahun ajaran. Guru harus mampu mengenali kemampuan awal, kesulitan, dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Dengan demikian, anak yang mengalami ketertinggalan dapat segera memperoleh bantuan sebelum persoalannya semakin besar.
Kedua, menyediakan program pendampingan dan remedial yang terencana. Peserta didik yang belum mencapai kompetensi tidak cukup hanya diminta mengulang materi. Sekolah perlu menyediakan pembelajaran tambahan, tutor sebaya, pengayaan, dan strategi pengajaran yang berbeda sesuai kebutuhan.
Ketiga, meningkatkan kompetensi guru. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan mengenai asesmen, pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan kelas, dan pendidikan inklusif. Guru tidak boleh hanya diberi tanggung jawab menentukan siswa naik atau tidak naik kelas tanpa dibekali kemampuan untuk menangani kesulitan belajar.
Keempat, menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif. Keputusan tidak naik kelas harus melalui pertimbangan komprehensif dengan melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait. Penilaian tidak boleh hanya bertumpu pada satu hasil ujian atau satu mata pelajaran.
Kelima, memperkuat peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap siswa yang mengalami kesulitan mendapatkan intervensi yang tepat. Evaluasi tidak cukup dilakukan terhadap nilai siswa, tetapi juga terhadap kualitas proses pembelajaran dan dukungan yang telah diberikan guru.
Keenam, menjamin kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan fasilitas, jumlah guru, akses pendampingan, serta kondisi sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah tertinggal. Jangan sampai kebijakan yang sama diterapkan pada sekolah dengan tingkat kesiapan yang sangat berbeda tanpa dukungan yang sepadan.
Jangan Biarkan Anak Mengulang Tahun, Sementara Sekolah Mengulang Kesalahan
Pendidikan memang membutuhkan standar, ketegasan, dan tanggung jawab. Membiarkan peserta didik naik kelas tanpa memperhatikan penguasaan kompetensinya juga bukan pilihan yang tepat. Namun, menahan seorang anak di kelas yang sama tanpa memperbaiki penyebab ketertinggalannya bukanlah solusi yang bijaksana.
Kebijakan tinggal kelas 2027 seharusnya tidak menjadi nostalgia terhadap sistem pendidikan masa lalu. Kebijakan ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih bertanggung jawab, terukur, dan berpihak pada perkembangan setiap peserta didik.
Kita perlu mengubah cara pandang. Ketika seorang anak belum berhasil belajar, tugas sekolah bukan sekadar menentukan apakah ia layak naik kelas, melainkan menemukan mengapa ia belum berhasil dan bagaimana membantunya.
Jangan sampai anak diminta mengulang satu tahun pembelajaran, sementara sekolah tidak pernah sungguh-sungguh mengevaluasi metode mengajarnya. Jangan sampai peserta didik terus disalahkan atas capaian yang rendah, sedangkan persoalan kualitas pembelajaran tidak pernah disentuh.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan bukanlah berapa banyak siswa yang ditahan di kelas, melainkan berapa banyak anak yang berhasil dibantu untuk berkembang dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan.
Sebab, pendidikan bukan tentang membuat anak takut tertinggal, melainkan memastikan tidak ada anak yang dibiarkan tertinggal.

Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda