JurnalPost.com - Pariwisata seharusnya menjadi ruang yang dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang usia, kondisi fisik, kemampuan ekonomi, maupun latar belakang sosial. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses destinasi wisata. Fasilitas yang belum memadai, keterbatasan informasi, hingga kurangnya kesiapan tenaga pelayanan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pariwisata yang benar-benar inklusif.
Pariwisata inklusif merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang mengutamakan keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Konsep ini mencakup kebutuhan anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata.
Penerapannya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan jalur kursi roda atau fasilitas khusus bagi wisatawan. Lebih luas dari itu, pariwisata inklusif juga menekankan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, mendapatkan pelayanan yang layak, serta terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata.
Meski kesadaran mengenai pentingnya inklusivitas terus berkembang, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Hambatan Aksesibilitas Fisik dan Arsitektural
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata inklusif adalah keterbatasan aksesibilitas fisik pada destinasi wisata.
Kondisi geografis Indonesia yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pegunungan, pantai, hingga wilayah perdesaan, menjadi tantangan tersendiri dalam menyediakan infrastruktur yang dapat digunakan oleh semua wisatawan.
Destinasi wisata alam, misalnya, sering kali memiliki jalur yang curam, permukaan tidak rata, atau akses transportasi yang terbatas. Kondisi tersebut dapat menyulitkan wisatawan pengguna kursi roda, lansia, maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Sementara itu, pada kawasan wisata yang telah berkembang, masih dapat dijumpai fasilitas yang belum memperhatikan prinsip aksesibilitas secara menyeluruh, seperti toilet yang tidak sesuai kebutuhan pengguna kursi roda, tangga tanpa jalur alternatif, atau minimnya petunjuk yang dapat diakses penyandang disabilitas sensorik.
Karena itu, pengelola destinasi perlu memahami bahwa aksesibilitas bukan sekadar menyediakan fasilitas tambahan, melainkan memastikan keseluruhan pengalaman perjalanan dapat dinikmati secara aman, nyaman, dan bermartabat.
Keterbatasan dan Ketidakakuratan Informasi Digital
Perkembangan teknologi digital telah mempermudah wisatawan dalam mencari informasi, memesan akomodasi, dan merencanakan perjalanan. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses bagi semua kelompok pengguna.
Informasi mengenai fasilitas aksesibel di suatu destinasi sering kali masih terbatas atau tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebagai contoh, sebuah penginapan mungkin mencantumkan keterangan ramah disabilitas pada platform pemesanan, tetapi belum memberikan penjelasan mengenai lebar pintu, kondisi kamar mandi, keberadaan lift, maupun akses menuju fasilitas umum.
Ketidakjelasan informasi tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi wisatawan yang membutuhkan kepastian sebelum melakukan perjalanan.
Selain itu, sejumlah layanan digital pariwisata masih menghadapi persoalan aksesibilitas, terutama bagi pengguna teknologi asistif seperti pembaca layar (screen reader).
Padahal, prinsip aksesibilitas digital telah dijelaskan dalam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), yang menekankan pentingnya penyajian informasi dan layanan digital agar dapat dipahami serta digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata inklusif perlu memperhatikan kualitas dan akurasi informasi digital, bukan hanya pembangunan fasilitas fisik di destinasi.
Kurangnya Kesiapan Staf dan Hambatan Sikap
Fasilitas yang memadai belum tentu menghasilkan pengalaman wisata yang inklusif apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan pelayanan yang sesuai.
Dalam industri pariwisata, interaksi antara wisatawan dan petugas menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pengetahuan, kurangnya pelatihan, serta sikap yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan wisatawan yang beragam.
Wisatawan dengan disabilitas tertentu, misalnya, mungkin membutuhkan bentuk komunikasi atau bantuan yang berbeda. Pelayanan yang tepat memerlukan pemahaman mengenai cara berkomunikasi, penggunaan bahasa isyarat, pemberian informasi yang mudah dipahami, serta bantuan mobilitas yang aman.
Hal penting lainnya adalah menghindari sikap yang terlalu mengasihani atau menganggap wisatawan penyandang disabilitas selalu membutuhkan pertolongan.
Pelayanan inklusif seharusnya menghormati kemandirian dan pilihan wisatawan. Bantuan perlu diberikan berdasarkan kebutuhan dan persetujuan individu, bukan berdasarkan asumsi petugas.
Oleh sebab itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk membangun lingkungan pariwisata yang lebih terbuka, profesional, dan menghargai keberagaman.
Keterbatasan Finansial dan Persepsi Pasar
Tantangan berikutnya berkaitan dengan pembiayaan pengembangan fasilitas dan layanan inklusif.
Bagi sebagian pelaku usaha pariwisata, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, pembangunan infrastruktur aksesibel serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dapat dianggap sebagai beban investasi tambahan.
Pandangan tersebut sering disertai kekhawatiran bahwa jumlah wisatawan yang membutuhkan fasilitas khusus relatif terbatas, sehingga biaya pengembangan dinilai sulit memberikan pengembalian investasi yang memadai.
Padahal, fasilitas yang dirancang secara inklusif dapat memberikan manfaat bagi kelompok pengguna yang lebih luas. Jalur landai, misalnya, tidak hanya membantu pengguna kursi roda, tetapi juga memudahkan lansia, orang tua yang membawa kereta bayi, serta wisatawan dengan keterbatasan mobilitas sementara.
Dalam jangka panjang, peningkatan aksesibilitas juga berpotensi memperluas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Untuk itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan, insentif, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi penting agar penerapan pariwisata inklusif tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar.
Pembelajaran Pariwisata Inklusif dari Pulau Qeshm, Iran
Pengembangan pariwisata inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses bagi wisatawan, tetapi juga keterlibatan masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat ekonomi.
Salah satu contoh menarik dapat ditemukan di Pulau Qeshm, Iran, melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism.
Penelitian Adel Nikjoo, Siamak Seyfi, dan Jarkko Saarinen yang dipublikasikan dalam Annals of Tourism Research Empirical Insights pada 2025 menunjukkan bagaimana perkembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat membuka peluang partisipasi ekonomi perempuan dan memengaruhi hubungan gender di sejumlah desa di Pulau Qeshm.
Di Desa Salakh, keterlibatan perempuan dalam pengembangan akomodasi dan pelayanan wisata menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi lokal. Tokoh perempuan seperti Zinat Daryai memiliki peran penting dalam membuka ruang partisipasi perempuan pada sektor pariwisata.
Sementara itu, Desa Shibderaz memperlihatkan bagaimana kegiatan konservasi penyu sisik (hawksbill sea turtle) dan dukungan organisasi eksternal membantu membuka peluang usaha kerajinan serta aktivitas ekonomi bagi perempuan. Namun, pengalaman desa ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan dapat menghadapi tantangan ketika dukungan dari luar berkurang.
Di Hengam, perkembangan kegiatan wisata turut mendorong terbentuknya pasar pantai yang dikelola oleh perempuan setempat. Melalui aktivitas perdagangan kerajinan, makanan, dan produk lokal, perempuan memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan wisatawan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pengalaman Pulau Qeshm memperlihatkan bahwa inklusivitas dalam pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang. Kesempatan masyarakat lokal, termasuk perempuan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat ekonomi juga menjadi indikator penting.
Inovasi Pariwisata Inklusif di Indonesia
Di Indonesia, perkembangan teknologi membuka peluang untuk mengintegrasikan inovasi digital dengan penguatan peran masyarakat dalam industri pariwisata.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam kajian akademik adalah model Hybrid Smart Travel Assistant–Community-Based Travel Agent (STA–CBTA).
Model tersebut dibahas dalam penelitian berjudul Reconfiguring Indonesia's Travel Ecosystem through the Hybrid STA–CBTA Model: A Pathway to Inclusive Innovation in Tourism 4.0, yang diterbitkan dalam Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity pada 2026.
Pendekatan ini menggabungkan kemampuan teknologi digital dalam menyediakan informasi dan mendukung perencanaan perjalanan dengan peran agen wisata berbasis komunitas yang memiliki pengetahuan mengenai budaya, kondisi lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui integrasi tersebut, inovasi digital diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan teknologi atau penyedia layanan perjalanan berskala besar, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku wisata lokal.
Konsep ini relevan untuk pengembangan destinasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, Lombok, dan Bali, yang memiliki potensi pariwisata budaya serta keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan wisata.
Meski demikian, model STA–CBTA perlu dipahami sebagai pendekatan yang ditawarkan melalui penelitian, bukan sebagai bukti bahwa sistem tersebut telah diterapkan secara menyeluruh di berbagai destinasi.
Keberhasilan penerapannya tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur digital, kerja sama antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan manfaat ekonomi yang adil.
Mewujudkan Pariwisata yang Terbuka bagi Semua
Pariwisata inklusif pada dasarnya merupakan upaya membangun industri pariwisata yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
Penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel, keterbukaan informasi digital, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan merupakan beberapa aspek penting yang harus dikembangkan secara bersamaan.
Namun, keberhasilan pariwisata inklusif juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata.
Pengalaman di Pulau Qeshm dan perkembangan konsep inovasi pariwisata berbasis komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa inklusivitas dapat dibangun melalui perpaduan antara pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pariwisata inklusif bukan hanya tentang menghadirkan destinasi yang dapat dikunjungi oleh semua orang, melainkan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari perkembangan sektor pariwisata.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda