Menguasai Nilai, Bukan Sekadar Komoditas: BUMN Ekspor dan Sovereign Control atas SDA Strategis

Oleh: Ismail Rumadan Peneliti pada Pusat Riset Hukum BRIN/Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

JurnalPost.com - Kedaulatan negara atas sumber daya alam tidak cukup diukur dari kemampuan menerbitkan izin, memungut pajak, atau mencatat volume ekspor. Dalam perdagangan komoditas strategis, kedaulatan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan negara mengendalikan nilai. Negara harus tahu berapa barang yang keluar, kepada siapa dijual, dengan harga berapa, melalui kontrak seperti apa, ke negara mana dikirim, bagaimana pembayaran dilakukan, dan apakah nilai tambahnya benar-benar kembali untuk kepentingan nasional. Tanpa kemampuan itu, negara hanya berdaulat atas sumber daya di atas kertas, tetapi lemah dalam menguasai nilai ekonominya.

Inilah makna penting dari sovereign control dalam tata kelola ekspor sumber daya alam strategis. Sovereign control bukan sekadar nasionalisme ekonomi yang ingin mengambil alih semua urusan pasar. Ia adalah kemampuan negara untuk memastikan bahwa perdagangan komoditas strategis tidak dikendalikan sepenuhnya oleh logika korporasi, trader internasional, pembeli luar negeri, dan struktur transaksi lintas negara. Dalam sektor SDA, negara tidak boleh hanya menjadi penonton yang menerima laporan setelah barang keluar dari pelabuhan. Negara harus hadir sejak awal dalam pembacaan harga, volume, tujuan ekspor, arus devisa, dan rantai nilai perdagangan.

Selama ini, kelemahan tata kelola SDA sering muncul karena negara lebih kuat mengatur sisi hulu daripada sisi perdagangan. Negara dapat menerbitkan izin tambang, perkebunan, pengolahan, atau ekspor. Negara dapat menentukan kewajiban pajak, royalti, PNBP, dan bea keluar. Namun, ketika komoditas mulai masuk ke dalam jaringan perdagangan global, posisi negara sering melemah. Harga dapat diatur melalui kontrak privat. Tujuan ekspor dapat ditentukan berdasarkan jaringan trader. Laba dapat dipindahkan melalui perusahaan afiliasi. Devisa dapat tertahan di luar negeri. Pada titik ini, negara memiliki kewenangan formal, tetapi tidak selalu memiliki kendali faktual.

BUMN Ekspor hadir dalam konteks itu. Secara konseptual, kehadiran BUMN Ekspor dapat dipahami sebagai usaha negara untuk memperbaiki titik lemah dalam rantai perdagangan SDA. Jika sebelumnya kontrol negara lebih banyak berada pada aspek perizinan dan kepabeanan, maka skema baru berusaha membawa negara masuk ke dalam ruang transaksi. Negara ingin mengetahui dan mengawasi harga, volume, tujuan ekspor, dokumen, pembayaran, dan devisa secara lebih terintegrasi. Ini merupakan pergeseran penting dari sekadar kontrol barang menuju kontrol nilai.

Namun, pergeseran itu tidak otomatis benar dalam pelaksanaan. Kontrol negara yang terlalu lemah akan membuat kebocoran terus terjadi. Sebaliknya, kontrol negara yang terlalu kuat tanpa tata kelola dapat melahirkan monopoli, birokrasi baru, dan rente. Karena itu, penguatan sovereign control melalui BUMN Ekspor harus diuji secara kritis. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah negara boleh mengendalikan ekspor SDA strategis. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana negara mengendalikan tanpa merusak efisiensi bisnis, kepastian kontrak, dan daya saing nasional.

Aspek pertama yang harus dikendalikan negara adalah harga. Harga adalah jantung dari nilai ekonomi SDA. Jika harga ekspor dicatat terlalu rendah, negara kehilangan pajak, royalti, PNBP, bea keluar, dan devisa. Manipulasi harga dapat terjadi melalui under-invoicing, transfer pricing, diskon tidak wajar, transaksi afiliasi, atau penggunaan perusahaan perantara di luar negeri. Karena itu, BUMN Ekspor harus mampu menjadi pusat verifikasi kewajaran harga. Ia tidak boleh hanya menerima invoice dari pelaku usaha, tetapi harus membandingkan harga dengan indeks internasional, kualitas komoditas, biaya logistik, waktu pengiriman, dan pola transaksi sejenis.

Namun, kontrol harga tidak boleh berubah menjadi penetapan harga sepihak yang kaku. Komoditas global memiliki dinamika harga yang cepat. Harga dapat berubah karena kualitas, permintaan pasar, kontrak jangka panjang, kondisi pengiriman, dan risiko geopolitik. Negara harus membedakan harga yang rendah karena alasan komersial yang wajar dengan harga yang rendah karena manipulasi. Di sinilah pentingnya metodologi harga yang transparan. Jika BUMN Ekspor memiliki kewenangan menilai atau mengoreksi harga, maka dasar penilaiannya harus jelas, terbuka, dan dapat diuji.

Aspek kedua adalah volume. Negara harus mengetahui secara akurat berapa volume produksi, berapa yang dijual domestik, berapa yang diekspor, dan berapa yang dilaporkan sebagai dasar kewajiban fiskal. Perbedaan antara data produksi, data ekspor, data kepabeanan, dan data pembayaran dapat membuka ruang kebocoran. Dalam sektor SDA, selisih volume kecil saja dapat bernilai sangat besar. Karena itu, sovereign control atas volume membutuhkan integrasi data dari hulu sampai hilir. Data izin produksi, realisasi produksi, pengangkutan, pelabuhan, dokumen ekspor, dan pembayaran harus saling terhubung.

BUMN Ekspor dapat berperan sebagai simpul konsolidasi data volume. Namun, peran ini hanya efektif jika terhubung dengan kementerian teknis, Bea Cukai, otoritas pajak, perbankan, dan lembaga pengawas. Jika BUMN hanya menerima data dari pelaku usaha tanpa kemampuan verifikasi silang, maka badan ini hanya akan menjadi arsip baru. Kontrol volume harus berbasis sistem digital, audit transaksi, dan pencocokan data lintas lembaga. Negara tidak boleh lagi mengandalkan pelaporan manual yang mudah diperdebatkan dan sulit diverifikasi.

Aspek ketiga adalah tujuan ekspor. Tujuan ekspor bukan hanya soal ke mana barang dikirim. Ia berkaitan dengan strategi pasar, posisi tawar, hubungan dagang, risiko geopolitik, dan struktur pembeli. Jika komoditas strategis Indonesia terlalu bergantung pada pasar tertentu, posisi tawar negara dapat melemah. Jika ekspor banyak dilakukan melalui trader di negara tertentu, negara mungkin tidak melihat pembeli akhir yang sebenarnya. Jika pembeli berada di yurisdiksi pajak rendah atau memiliki hubungan afiliasi dengan eksportir, risiko pemindahan laba meningkat.

Karena itu, negara perlu memiliki peta tujuan ekspor yang lebih cerdas. BUMN Ekspor dapat membantu negara membaca pola pasar: negara mana yang menjadi tujuan utama, siapa pembeli akhir, apakah pembeli bersifat independen atau berelasi, bagaimana harga berbeda antarnegara tujuan, dan apakah terdapat perantara yang mengambil margin tidak wajar. Dengan data seperti itu, negara dapat memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global. Sovereign control bukan berarti negara memaksa semua barang ke pasar tertentu, tetapi memastikan pilihan pasar tidak merugikan kepentingan nasional.

Aspek keempat adalah rantai nilai. Inilah bagian paling penting sekaligus paling sering dilupakan. Selama ini, pembahasan ekspor SDA sering berhenti pada volume dan harga. Padahal pertanyaan yang lebih mendasar adalah di mana nilai tambah terbesar tercipta. Jika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah atau komoditas primer, sementara nilai tambah besar terjadi di luar negeri melalui pengolahan, distribusi, pembiayaan, dan perdagangan lanjutan, maka negara tetap berada pada posisi rendah dalam rantai nilai global. Dalam kondisi ini, SDA keluar dari Indonesia, tetapi keuntungan terbesar tidak tinggal di Indonesia.

BUMN Ekspor harus ditempatkan dalam strategi lebih besar untuk menggeser posisi Indonesia dalam rantai nilai. Tujuannya bukan sekadar menjual barang secara lebih tertib, tetapi meningkatkan nilai yang ditangkap oleh ekonomi nasional. Ini dapat dilakukan melalui penguatan hilirisasi, pemetaan pembeli akhir, pengurangan ketergantungan pada trader perantara, peningkatan kemampuan negosiasi harga, dan pengembangan kontrak yang memberi nilai tambah lebih besar bagi produsen nasional. Jika BUMN Ekspor hanya menjadi perantara ekspor tanpa strategi rantai nilai, maka kebijakan ini akan kehilangan makna strategisnya.

Di sinilah kritik perlu diajukan. Negara sering kali kuat dalam membangun jargon kedaulatan, tetapi lemah dalam merancang instrumen pelaksanaannya. Sovereign control tidak boleh hanya berarti semua ekspor harus melewati BUMN. Jika pengendalian hanya berbentuk kewajiban administratif, maka yang lahir adalah birokrasi baru, bukan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan yang sejati membutuhkan data, kapasitas analisis, kemampuan negosiasi internasional, sistem digital, tata kelola bersih, dan indikator manfaat yang terukur.

BUMN Ekspor juga tidak boleh menjadi pemain yang terlalu dominan tanpa kontrol. Jika satu BUMN diberi posisi sentral untuk mengendalikan harga, volume, tujuan ekspor, dan rantai transaksi, maka risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi besar. BUMN dapat menjadi simpul informasi, simpul kontrak, simpul pembayaran, dan simpul keputusan bisnis. Tanpa pengawasan, posisi ini dapat melahirkan konflik kepentingan, diskriminasi terhadap pelaku usaha, biaya layanan tidak transparan, atau bahkan rente baru. Karena itu, semakin besar mandat BUMN, semakin besar pula kewajiban transparansinya.

Pemisahan fungsi regulator dan operator menjadi syarat penting. Negara sebagai regulator berwenang menetapkan kebijakan, standar, pengawasan, dan sanksi. BUMN sebagai operator menjalankan fungsi teknis ekspor sesuai mandat yang jelas. Jika BUMN diberi ruang untuk sekaligus menentukan aturan, mengelola transaksi, memverifikasi harga, mengendalikan akses pasar, dan mengambil keuntungan, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi menjadi kabur. Dalam hukum bisnis, kekaburan seperti ini berbahaya karena menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Pelaku usaha juga harus ditempatkan secara proporsional. Mereka tidak boleh dibiarkan bebas tanpa pengawasan, terutama jika ada risiko manipulasi harga, transfer pricing, atau pelarian devisa. Namun, mereka juga tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai objek kebijakan. Pelaku usaha memiliki kontrak, jaringan pasar, pembiayaan, kewajiban produksi, dan tanggung jawab terhadap pekerja. Jika sovereign control dijalankan dengan cara yang mengabaikan realitas bisnis, maka dampaknya dapat berbalik merugikan negara sendiri melalui penurunan ekspor, gangguan arus kas, dan melemahnya daya saing.

Daya saing nasional harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. Kontrol negara yang kuat tetapi membuat ekspor lambat, mahal, dan tidak pasti akan melemahkan posisi Indonesia. Pembeli global dapat beralih ke negara lain yang lebih efisien. Karena itu, BUMN Ekspor harus bekerja dengan standar pelayanan bisnis, bukan semata-mata standar birokrasi. Waktu pengurusan dokumen, mekanisme penetapan harga, proses pembayaran, dan penyelesaian sengketa harus cepat dan dapat diprediksi. Sovereign control yang baik adalah kontrol yang memperkuat nilai nasional tanpa membunuh kelincahan perdagangan.

Selain itu, kontrol atas tujuan ekspor harus dikaitkan dengan kepentingan geopolitik ekonomi. Komoditas strategis dapat menjadi alat diplomasi ekonomi. Negara yang menguasai komoditas penting memiliki posisi tawar dalam hubungan internasional. Namun, posisi tawar itu hanya muncul jika negara memiliki data, koordinasi, dan strategi pasar. Jika ekspor tetap berjalan secara terfragmentasi, masing-masing pelaku usaha menjual sendiri-sendiri tanpa strategi nasional, maka posisi tawar Indonesia tetap lemah. BUMN Ekspor dapat menjadi alat konsolidasi, tetapi hanya jika dikelola secara profesional dan tidak sekadar menjadi pintu wajib.

Sovereign control juga harus dikaitkan dengan devisa hasil ekspor. Negara tidak cukup memastikan barang keluar dan kontrak ditandatangani. Negara harus memastikan pembayaran masuk, devisa tercatat, dan manfaatnya memperkuat ekonomi domestik. Dalam konteks ini, kontrol terhadap pembayaran menjadi bagian dari kedaulatan moneter dan fiskal. Jika devisa hasil ekspor tertahan di luar negeri, maka manfaat ekonomi nasional berkurang. Oleh karena itu, BUMN Ekspor harus terhubung dengan sistem perbankan dan pengawasan devisa agar aliran dana dapat ditelusuri secara jelas.

Namun, kontrol devisa tidak boleh mengacaukan arus kas pelaku usaha. Perusahaan membutuhkan kepastian kapan pembayaran diterima, dalam mata uang apa, melalui bank mana, dan bagaimana hasil penjualan diteruskan. Jika mekanisme pembayaran tidak jelas, maka perusahaan dapat menghadapi gangguan pembiayaan, terutama yang memiliki pinjaman dalam valuta asing. Negara harus memastikan bahwa kontrol devisa berjalan bersama kepastian pembayaran. Jika tidak, kebijakan ini dapat menimbulkan masalah keuangan baru bagi dunia usaha.

Pada akhirnya, penguatan sovereign control atas komoditas SDA strategis melalui BUMN Ekspor adalah agenda yang penting, tetapi tidak sederhana. Ia menyentuh harga, volume, tujuan ekspor, devisa, kontrak, rantai nilai, dan hubungan antara negara dengan pasar. Ia dapat menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi jika dibangun dengan data, hukum, dan tata kelola yang kuat. Namun, ia juga dapat berubah menjadi sentralisasi bisnis yang tidak efisien jika hanya mengandalkan kewajiban melewati BUMN tanpa pembenahan sistem.

Karena itu, sovereign control harus dibangun di atas lima prinsip. Pertama, kontrol harga berbasis metodologi yang transparan. Kedua, kontrol volume berbasis integrasi data dari produksi sampai ekspor. Ketiga, kontrol tujuan ekspor berbasis strategi pasar dan kepentingan nasional. Keempat, kontrol rantai nilai berbasis agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah domestik. Kelima, kontrol kelembagaan berbasis pemisahan regulator dan operator, audit publik, serta pengawasan terhadap potensi rente.

Kedaulatan negara atas SDA tidak boleh berhenti pada penguasaan fisik komoditas. Kedaulatan harus menjangkau nilai ekonomi yang melekat pada komoditas itu. Setiap ton batu bara, setiap produk sawit, setiap mineral, dan setiap komoditas strategis yang keluar dari Indonesia harus tercatat secara benar, dihargai secara wajar, dibayar secara transparan, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta rakyat. Jika BUMN Ekspor mampu menjalankan fungsi itu, maka ia menjadi instrumen sovereign control yang penting. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pintu baru dalam rantai panjang birokrasi ekspor.

Dengan demikian, agenda utama bukan sekadar membuat negara lebih hadir dalam ekspor SDA. Agenda yang lebih penting adalah memastikan kehadiran negara benar-benar meningkatkan nilai yang kembali kepada bangsa. Negara harus mengendalikan harga tanpa mematikan pasar, mengendalikan volume tanpa menciptakan birokrasi, mengarahkan tujuan ekspor tanpa merusak kontrak, dan menguasai rantai nilai tanpa melahirkan monopoli yang tidak efisien. Di situlah ujian sebenarnya dari sovereign control: bukan seberapa besar negara mengambil alih, tetapi seberapa efektif negara mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran rakyat.