Jurnalpost – Pendidik atau guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menghapus pekerja anak, terutama pekerja rumah tangga anak (PRTA) karena mereka memiliki kontak langsung dengan anak-anak. Sehingga para pendidik dapat turut mencegah pekerja anak dengan melakukan kegiatan di sekolah dan di tengah-tengah masyarakat. Demikian disampaikan Saripuddin Lagu, Sekertaris PGRI Provinsi Sulsel, saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Anak, kerja sama PB PGRI –ILO Jakarta yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus di Sinjai.
Di sekolah para guru harus cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik dan memastikan yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Misalnya, pendidik memberikan pemahaman tentang bahaya pekerja anak dan hak-hak mereka memperoleh pendidikan yang layak. Dan membantu peserta didik mengembangkan potensi dan keterampilan untuk masa depan mereka.
Selain itu, pendidik dan seluruh warga sekolah harus mulai menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak perempuan. Karena mayoritas anak yang bekerja sebagai PRT adalah perempuan. Menurutnya, seringkali tidak disadari dari masalah sepele seperti ketersediaan toilet khusus untuk perempuan saja, itu dapat menjadi pemicu anak perempuan berhenti sekolah. Karena urusan ke toilet tentu lebih repot bagi anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Tanpa toilet khusus, anak perempuan juga rawan terhadap tindakan pelecehan. Ini salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak perempuan.
Di Masyarakat, pendidik dapat melakukan penyadaran terhadap orang tua dan tokoh masyarakat tentang bahaya pekerja anak. Dengan begitu diharapkan mereka tergerak untuk kembali menyekolahkan anak-anak mereka yang telah terpaksa bekerja, serta membangkitkan kesadaran mereka untuk mengutamakan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan secara proaktif berkunjung ke rumah orang tua murid. Pendidik juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat dengan cara terus secara akitf mengkampanyekan penghapusan pekerja anak.
Salah seorang peserta yang jadi kepala sekolah di salah satu SMP di Sinjai Borong, menyampaikan bahwa, banyaknya anak yang putus sekolah dan kemudian berimigrasi ke kota untuk bekerja menjadi hal yang lasim terjadi di sekolahnya. Dia menceritakan biasanya jika setiap tahun mereka menerima 50 siswa, paling banter yang bisa menamatkan sekolah hanya 40 orang. Selebihnya, memilih untuk keluar. Bahkan menurutnya, yang tamat pun banyak yang tidak lagi mengambil bukti kelulusan mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan mereka.
Menurutnya problem krusial yang jadi pemicu persoalan ini adalah kemiskinan yang kemudian mendorong si anak dan orang tua mereka berfikir pragmatis. Terlbih lagi ketika teman-teman mereka yang lebih dulu bekerja di kota pulang kampung dan memperlihatkan barang-barang “mewah” seperti HP dll, kepada teman-temanya. Hal ini bisa memprovokasi anak-anak lain untuk juga meninggalkan sekolah dan bekerja.
Terlebih banyak orang tua, yang justru mendukung langkah pragmatis yang ditempuh sang anak. Untuk itu, dia menyampaikan bahwa tepat ILO melaksanakan kegiatan training ini di Sinjai serta berharap agar kegiatan ini bisa terus berlanjut dan semua pihak terutama instansi pemerintah terkait memberikan dukungan untuk mencegah dan menghapus PRT anak.
