JurnalPost - Setiap negara memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Salah satu tujuan utama pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan kesejahteraan yang ingin dicapai, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, pemerintah dituntut untuk mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi dalam setiap prosesnya. Maka dari itu diperlukannya pengawasan keuangan negara oleh beberapa pihak yang berwenang. Praktek pengawasan keuangan negara secara internal dilakukan oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK dan DPR./DPRD dengan kewenangan masing-masing. Pengelolaan keuangan negara.
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Berikut beberapa alasan mengapa pengawasan keuangan negara sangat penting untuk dilakukan, antara lain:
1. Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. 2. Untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. 3. Untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam hal tersebut. 4. Untuk menjaga agar anggaran yang telah disusun benar-benar dapat dijalankan. 5. Untuk menjaga agar anggaran kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang digariskan. 6. Untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Dengan dilakukannya pegawasan keuangan negara, hal ini menununjukkan bahwa pemerintah ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memegang prinsip transparansi dan akuntanbilitas sesuai dengan asas Good Governance. Melalui lembaga pengawasan yang aktif melakukan pengawasan, maka secara formal dan praktis pemerintah menutup setiap celah penyelewengan dan dan penyalahgunaan keuangan publik.
Oleh: Vitha Ayu Tri Mardiani Putri
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda