JurnalPost.com - Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara dengan penduduk muslim yang terbesar didunia, pada tahun 2017 saja terdapat sekitar 224 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa mereka memeluk agama Islam. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia berhasil menyebar dengan cepat walaupun Islam dikatakan hadir lebih lama daripada agama lain di Nusantara, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap pemerintahan yang berjalan di negara Indonesia tak terkecuali dalam hal politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Disini kita akan membahas bagaimana Islam dapat mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dan apa saja dampak yang diakibatkan dari adanya faktor Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Karena itu disini kita akan melihat dari perkembangan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo di Indonesia.
Definisi kebijakan luar negeri pada konteks negara Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 1 UU RI No 37 Tahun 1999 yang mengatuR tentang hubungan luar negeri pada undang-undang tersebut kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional.
Politik luar negeri yang dilakukan Indonesia merupakan politik luar negeri yang dapat dipengaruhi oleh kondisi domestik dari negera tersebut yang dalam konteks ini berarti kondisi domestik negara Indonesia, seperti salah satu contohnya merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat. Aspirasi ini berasal dari masyarakat yang menganut agama Islam dan karena Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia maka kebijakan yang terbuat akan lebih mengarah untuk menjawab aspirasi masyarakat Islam yang mana akan memenuhi kepentingan masyarakat Islam Indonesia.
Pada masa kepemimpinan Joko Widodo hal ini sudah terlihat pada saat ia memilih calon wakil presiden yang akan menemaninya dalam pemilu presiden dan wakil presiden RI 2019 dengan memilih K. H. Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya, dengan melakukan hal tersebut Jokowi sudah menjawab salah satu aspirasi masyarakat Islam dan dengan menggandeng salah satu tokoh besar Islam di Indonesia dapat dikatakan dia sudah memenangkan banyak suara masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam.
Hal ini juga dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri era Jokowi dengan menggunakan Islam moderat, yaitu umat-umat Islam yang bersikap toleransi terhadap agama maupun budaya lain dan menjadi muslim yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada baik itu perbedaan agama, pendapat, budaya ataupun aliran selama hal-hal tersebut tidak menyimpang.
Indonesia juga mengikutsertakan dirinya dalam hal penyelesaian konflik-konflik yang terjadi didunia yang dilakukan dengan cara damai. Seperti misalnya, kebijakan yang dilakukan presiden Joko Widodo dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini, Indonesia ingin memberikan bantuan dan dukungannya untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi ini dengan cara damai walaupun langkah yang diambil pemerintah Indonesia lebih mengarah untuk mendukung Palestina agar kota Yerusalem tidak diambil alih dan dijadikan ibu kota oleh pemerintahan Israel. Yaitu kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mengutuk aksi Israel dalam perebutan kota Yerusalem, pemerintahan era Jokowi juga melayangkan kritik yang ditujukan terhadap keputusan AS dan Australia yang dalam kebijakan mereka mengakui dan mendukung bahwa ibu kota negara Israel adalah kota Yerusalem.
Arah kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang terbesar didunia dan mayoritas penduduk masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia adalah aspirasi yang berasal dari muslim-muslim Indonesia, para muslim Indonesia ingin membantu saudara seagama mereka yang berada di Palestina yang sedang mengalami konflik dengan Israel dan mereka mengeluarkan aspirasi mereka kepada pemerintah baik itu melalui sosial media ataupun melakukan demonstrasi di gedung-gedung pemerintahan karena itu pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di negara Indonesia selama hal tersebut tidak merugikan pemerintahan Indonesia di dunia internasional.
Jadi faktor agama Islam dalam mempengaruhi langkah kebijakan politik luar negeri yang diambil pemerintah Indonesia cukup sering terjadi pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, hal ini tidak dapat terlepas dari negara Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Hal ini dapat terjadi juga karena faktor aspirasi yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, sehingga aspirasi tersebut juga memiliki urgensi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah negara Indonesia.
Oleh: Arlydian Rizki Saputra Tugas Artikel Opini Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Referensi Satris, Rezki (2019) Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. Jurnal POLITEA Vol. 2, No. 2. Abdurofiq, Atep (2016) Identitas Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina, Studi Kasus: Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (Ktt) Luar Biasa Ke-5 Tahun 2016 Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Di Jakarta. Jurnal Populis Vol. 1, No. 1. Islam Moderat Jadi Aset Politik Luar Negeri Kemenlu. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses pada 10 Juni 2023, dapat diakses di https://setkab.go.id/islam-moderat-jadi-aset-politik-luar-negeri-kemenlu/
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda