Faktor Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Melihat Peluang dan Tantangan

JurnalPost.com - Politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari adanya pengaruh internal yang dominan. Seperti Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki pengaruh besar dalam menjalankan politik luar negeri nya yang dipengaruhi Islam. Meski begitu Islam belum menjadi faktor utama atau formal dalam politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada ideologi negara Pancasila.

Meningkatnya pengaruh Islam di Indonesia semakin mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. faktor Islam merupakan salah satu identitas dan aset diplomasi Indonesia yang harus dimanfaatkan secara optimal dan proporsional dalam politik luar negeri Indonesia. Faktor tersebut yang mempengaruhi peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia seperti Islam Indonesia yang menjadi identitas khas dan unik dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Keunikan tersebut karena Islam di Indonesia dipengaruhi oleh budaya lokal dan adat istiadat, sehingga memberikan warna yang berbeda dalam praktik keagamaan. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung lebih moderat dan inklusif.

Faktor islam lainnya yaitu dalam hal memenuhi kepentingan nasional Indonesia yang tercermin pada hubungan bilateral Indonesia dengan banyak negara baik Muslim dan non-Muslim. Hal itulah yang menjadi pertimbangan penting dalam membangun Kerjasama. Islam Islam juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal perdagangan dan ekonomi. Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara Muslim lainnya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Indonesia juga sering mengadakan pertemuan dan konferensi tingkat tinggi dengan negara-negara Muslim lainnya untuk membahas isu-isu ekonomi dan perdagangan.

Bukti nyata dari adanya faktor islam dalam politik luar negeri Indonesia berupa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin Indonesia sejak era demokrasi, terutama di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), yang mencoba mempromosikan citra Islam yang moderat dan progresif kepada dunia. Pada masa kepemimpinan selanjutnya yaitu Presiden Joko Widodo yang banyak membawa Islam dalam politik luar negeri nya. Pengimplementasian nya melalui kebijakan luar negeri yaitu platform dan orientasi politik luar negeri Presiden Joko Widodo, kontinuitas diplomasi Indonesia terhadap dunia Islam (kasus konflik Arab Saudi-Iran, konflik Rohingya dan fasilitator perdamaian Afghanistan), konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina, keberadaan dan peran Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI (UKP TTOKI) dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP DKAAP) serta pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Adanya faktor islam dalam politik luar negeri Indonesia memberikan peluang serta tantangan tersendiri. Peluang tersebut dapat dilihat dari internal dan juga eksternal, seperti penguatan demokrasi dan civil society, pengembangan pendidikan dan budaya Islam moderat, pemberdayaan peran perempuan dan pemuda Muslim, peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara-negara Islam atau non-Islam dalam berbagai bidang strategis, pemanfaatan jejaring atau forum internasional untuk menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam atau hak asasi manusia.

Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia salah satunya polarisasi politik yang semakin meningkat, terutama dalam isu-isu agama. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dan menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral dengan negara-negara Muslim lainnya. Disamping itu tantangan lainnya yaitu pengaruh kelompok-kelompok radikal atau intoleran, konflik-konflik regional atau global yang melibatkan negara-negara Islam atau berdampak pada kepentingan Indonesia, tekanan atau intervensi dari negara-negara besar atau organisasi internasional.

Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor Islam memainkan peran penting dalam politik luar negeri Indonesia dengan kata lain Islam tidak hanya sebagai agama tapi jembatan memperoleh kepentingan politik. Namun, kebijakan luar negeri Indonesia tetap didasarkan pada kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang menghargai keberagaman agama dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia harus terus memperkuat diplomasi multilateral dan mempromosikan hal mempromosikan nilai-nilai Islam di dunia internasional.

Oleh: Ade Rahmi Maulidi - Mahasiswa HI UIN Jakarta