JURNALPOST.COM - Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, mengatakan, pemerintah daerah harus memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan.
Hal ini dikatakannya agar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam proses penyususnan Perda tersebut tidak menjadi sia-sia dan mubazir.
"Pemerintah harus menerapkan Perda yang sudah disahkan itu. Harus diingat, banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah Perda, mulai dari studi banding, proses pembahasannya, hingga proses penetapannya. Jangan sampai biaya yang tidak aedikit itu jadi sia-sia," kata Arief, kemarin.
Arief juga mengatakan, pemerintah sudah memiliki institusi penegak Perda, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang harus diberdayakan dan dimaksimalkan fungsinya.
"Kan ada Satpol PP yang memang tugasnya sebagai penegak Perda. Itu harus dimaksimalkan fungsinya. Termasuk juga peningkatan kualitas SDM-nya, agar tidak salah menegakkan aturan," ujarnya.
Terpisah Kepala Satpol PP Provinsi Sulsel, Iqbal Suhaeb, saat dikonfirmasi terkait masalah oenegakan Perda, mengatakan, tahun ini pihaknya akan nenaksimalkan penerapan dan penegakan Perda-Perda yang sudah disahkan dan diberlakukan.
"Kita akan maksimalkan penegakan Perda di tahun ini. Kita juga terus melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi atau badan yang menjadi leading sektor dalam sebuah Perda untuk penegakannya," kata Iqbal.
Iqbal menyebut, beberapa penegakan Perda yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan diantaranya yaitu Perda mengenai tata ruang dan bangunan, juga termasuk penerapan Perda larangan merokok di tempat umum. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda