Di DPD RI, Satpol PP PPPK Perjuangkan Kewenangan Penegakan Perda dan Perkada

JAKARTA — Perjuangan rekan-rekan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Penuh Waktu terkait kepastian kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di BAP DPD RI, Rabu (11/11/2026).

Mereka meminta negara tidak hanya menuntut pelaksanaan tugas penegakan di lapangan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas, perlindungan hukum, serta kesetaraan status kepegawaian bagi personel yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.

 

Dalam forum RDPU tersebut, perwakilan pengadu menyampaikan bahwa Satpol PP PPPK berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka mengenakan seragam, menjalankan operasi penertiban, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perintah pimpinan daerah. Di sisi lain, status dan kewenangan mereka dalam penegakan hukum daerah masih kerap dipertanyakan, baik oleh pelanggar maupun dalam proses administrasi dan yudisial.

“[Thamrin, SH]” ujar  Devisi Hukum Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia, dalam RDPU tersebut.

Menurut pengadu, ketidakjelasan itu berdampak langsung pada efektivitas penegakan Perda dan Perkada. Personel di lapangan ragu mengambil tindakan tegas karena khawatir tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan. Sebaliknya, ketika tidak bertindak, mereka dinilai tidak menjalankan tugas.

Secara normatif, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun persoalan muncul pada Pasal 256 UU tersebut, yang menyebut Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan itu pula yang menjadi dasar tuntutan agar Satpol PP tidak sekadar dialihkan menjadi PPPK melalui mekanisme seleksi, melainkan ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan sebagai jabatan fungsional PNS.

Dalam praktiknya, penegakan Perda yang bersifat yustisial hanya dapat dilakukan oleh personel yang memenuhi kualifikasi, termasuk melalui mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara personel berstatus honorer atau non-PNS hanya dapat membantu PPNS, bukan melakukan penegakan secara mandiri.

Kondisi inilah yang menurut pengadu menimbulkan ketimpangan. Banyak personel Satpol PP PPPK telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki pengalaman penegakan, dan telah mengikuti pendidikan serta pelatihan kedinasan, tetapi kewenangan formalnya belum setara dengan beban tugas yang diemban.

Dalam RDPU tersebut, pengadu menyampaikan sejumlah tuntutan pokok, antara lain:

• Kepastian kewenangan: Penegasan tertulis bahwa Satpol PP PPPK yang memenuhi kualifikasi memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan Perda dan Perkada, termasuk tindakan penertiban non-yustisial.
• Kesetaraan status: Peninjauan kembali kebijakan pengalihan Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014.
• Perlindungan hukum: Jaminan perlindungan hukum bagi personel yang menjalankan tugas sesuai prosedur, serta kejelasan mekanisme PPNS bagi personel yang memenuhi syarat.
• Kesejahteraan dan jenjang karier: Kepastian jenjang karier, angka kredit, dan kesejahteraan yang proporsional dengan risiko tugas di lapangan.

Perwakilan pengadu menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal status kepegawaian, melainkan soal kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat tanpa kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan gugatan, konflik di lapangan, dan melemahkan wibawa pemerintah daerah.

RDPU tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenaker, Badan Pengatur BUMN, BKN, PT DANANTARA INDONESIA, dan pengadu untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

DPD RI melalui forum tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan agar aspirasi Satpol PP PPPK tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.

Bagi para personel Satpol PP PPPK, perjuangan ini adalah tentang keadilan dan kepastian hukum. Mereka ingin bekerja dengan tenang, bertindak sesuai kewenangan, dan dilindungi oleh hukum yang sama yang mereka tegakkan setiap hari di tengah masyarakat.