BULUKUMBA, JURNALPOST - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengeluarkan putusan tanggal 26 Maret 2019 atas laporan dengan nomor: 007/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019. Pelapor Muh. Basri Lampe anggap putusan Bawaslu Bulukumba sangat keliru.
Ketua Umum Komunitas Pemuda Kampung Bontoa (KOMPAK BONTOA) Muh. Basri Lampe menjelaskan, adanya keputusan Bawaslu Bulukumba atas dasar laporan kepala Desa Jojjolo yang dianggap melakukan penyelewengan wewenang dan kampanye kepada salah satu penerima raskin. Sehingga Bawaslu Bulukumba mengeluarkan putusan yang sangat keliru karena dianggap tidak mengkaji secara komprehensif dengan bukti yang ada.
"Laporan kami masukkan di Bawaslu Bulukumba kami anggap cukup bukti dengan pelanggaran diatur dalam pasal 282 dan 490 tentang pemilu. Pada redaksinya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, maka terkait laporan saya yang dirugikan adalah penerima raskin dan diuntungkan suami kepala desa selaku caleg. Sangat jelaslah pelanggaran tersebut, sehingga putusan Bawaslu dianggap sangat keliru. Maka kami harapkan kepada Bawaslu Bulukumba agar melakukan Peninjauan Kembali (PK)," ungkap Basri, Minggu (31/3/2019).
Jika tidak dilakukan PK kata Basri, maka akan melakukan konsolidasi dan aksi besar-besaran. Meminta agar pihak yang berwenang memanggil dan memeriksa komisioner Bawaslu Bulukumba atas integritas, profesional dan idealismenya menangani kasus yang ada.
"Jangan akal-akalan pak, memeriksa dan memutus kasus yang ada. Karena salah satu contoh kasus kepala desa Tibona hanya sekadar mengetahui undangan kampanye, kasusnya sampai hari disidang di Pengadilan. Ini kasus yang saya laporkan cukup bukti, ada pelapor dan ada 5 orang saksi kurang bukti apa lagi pak. Saya rasa ini terkesan dipolitisasi kasus yang saya laporkan dan janganki main-main ini soal pelanggaran dan ada sanksinya," kata Basri.
Lebih lanjut Basri mengatakan, Bawaslu Bulukumba jangan pandang bulu menyelesaikan kasus yang ada. Karena setiap pelanggaran tidak ada diistimewakan, setiap orang sama di hadapan hukum maka siapapun yang melanggar hukum maka dia akan berhadapan dengan hukum.
"Penyelesaian sengketa di Bawaslu, ini terkesan dipolitisasi dan saya anggap pilih kasih kasus yang ada. Karena saya minta penjelasan terkait kurangnya bukti saya melalui WA, sampai hari ini tidak ada respon. Juga ini putusan Bawaslu Bulukumba terkesan disembunyikan, bayangkan pak putusan keluar tertanggal 26 Maret 2019, seandainya bukan saya cari perkembangan laporan saya 29 Maret 2019, saya kira saya tidak tahu bahwa seperti itu hasilnya. Jika kasus ini tidak ada titik terang, maka kami akan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tegas Basri. (Rls)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda