BULUKUMBA, JURNALPOST - Sesuai temuan Muhammad Basri Lampe Ketua Umum Komunitas Pemuda Kampung (KOMPAK BONTOA) pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 di Rumah Mariani. Bahwa Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati telah mempolitisasi raskin. Sesuai temuan tersebut bahwa, salah satu warga Ibu Mariani diberikan raskin oleh Kepala Desa Jojjolo. Namun Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati telah melakukan kampanye kepada Ibu Mariani.
Karena usai memberikan raskin, Ibu Marniati memberikan juga contoh kertas suara dengan menyampaikan kepada Ibu Mariani bahwa pilih Muh. Jufri, S.H selaku calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 3 Bulukumpa-Rilau Ale nomor urut 2 PPP.
Selain itu, sesuai Kartu Keluarga (KK) Ibu Mariani belum termasuk warga Desa Jojjolo dia masih warga Desa\Kelurahan Ballasaraja. Setahu saya adalah penerima raskin setiap Desa kan punya data yang valid untuk penerima raskin tersebut.
Adapun beberapa laporan warga Desa Jojjolo yang masuk kepada KOMPAK BONTOA bahwa, pelayanan Pemerintah Desa Jojjolo dalam hal ini pembagian raskin tidak sesuai mekanisme yang ada. Sebenarnya ada warga yang berhak mendapat raskin karena benar-benar tidak mampu dengan bukti kartu tidak mampu tapi kenyataannya tidak diberikan. Bahkan ada warga tidak berhak mendapatkan raskin karena mereka mampu tapi malah mereka diberikan.
Berdasarkan kronologis kasus di atas maka menurut KOMPAK BONTOA Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan sanksi sebagai berikut:
1. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK),
“Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”.
2. Merujuk pada UU 7/2017, tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana Pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi:
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Maka dari itu, kami dari KOMPAK BONTOA meminta kepada pihak yang berwenang agar memberikan sanksi Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati sesuai Undang-undang yang berlaku. (Rilis KOMPAK BONTOA)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda