JURNALPOST.COM - Terkait rencana BPJS menaikkan premi (iuran bulanan) per 1 April mendatang, pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, mengaku tidak sependapat dengan rencana kenaikan tersebut.
"Saya pribadi tidak sependapat dengan rencana kenaikan itu, dan kalau ada aksi untuk menolak kenaikan itu, Insya Allah saya akan ikut," kata Arief.
Menurutnya, dengan sistem BPJS saat ini yang masih amburadul, hal tersebut tidak wajar dilakukan.
"Sistem BPJS selama ini masih amburadul dan banyak sekali masyarakat yang merasa dipermainkan oleh institusi kesehatan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, wajarkah jika iuran BPJS naik atau dinaikkan? Saya kira tidak wajar," ujarnya.
Terpisah, Pakar Kesehatan, Mustafa Djide, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, mengatakan, kenaikan iuran bulanan peserta BPJS ini mutlak harus diikuti dengan peningkatan pelayanan.
"Selama naiknya tidak terlalu tinggi, mungkin itu masih wajar. Tetapi ini mutlak harus diikuti dengan perbaikan pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengaku masih menpelajari rencana kebijakan kenaikan premi/iuran bulanan BPJS ini.
"Saya pelajari dulu, kalau saya belum pelajari lebih dalam terus komentar, nanti kontroversial. Tapi yang tetap menjadi keharusan adalah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak boleh terhambat dan bermasalah," kata Syahrul.
Saat ini, lanjutnya, Sulsel diuntungkan karena dana kesehatan gratis belum secara total ditarik atau dihentikan.
"Saya belum tarik dana kesehatan gratis saya. Yang tidak tercover oleh BPJS, ada Jamkesda yang bisa membackup tapi jangan overlap," ujarnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda