WFH, Pengurangan Hari Kerja, dan Ancaman Stagflasi di Tengah Tekanan Global

Oleh: Herwin Mopangga, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

JurnalPost.com - Wacana penerapan kembali pola work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyiapkan kebijakan efisiensi dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak pasti. Dalam pemberitaan media, langkah tersebut dikaitkan dengan upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak, menekan beban anggaran negara, serta mengantisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi meluas dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah kehati-hatian tentu diperlukan. Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, memperbesar biaya logistik, dan meningkatkan tekanan inflasi di banyak negara. Bagi Indonesia, dampak tersebut tidak hanya terasa pada harga energi, tetapi juga pada beban APBN, stabilitas nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Namun demikian, kebijakan efisiensi yang dilakukan melalui pengurangan aktivitas kerja fisik perlu dicermati secara lebih mendalam, karena dapat menimbulkan efek lanjutan terhadap permintaan agregat dan perputaran ekonomi domestik. Jika dilakukan dalam kondisi inflasi yang masih tinggi, kebijakan ini bahkan berpotensi mendorong ekonomi ke arah kondisi yang paling sulit dalam teori ekonomi, yaitu stagflasi.

Sinyal kewaspadaan terhadap tekanan ekonomi global juga terlihat dari pernyataan pejabat pemerintah terkait pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa stabilitas kurs merupakan kewenangan bank sentral, sementara pemerintah fokus menjaga kesehatan fiskal. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan terhadap rupiah yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global. Di sisi lain, hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 17 Maret 2026 menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati. Bank Indonesia memilih mempertahankan suku bunga acuan dan menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya risiko global, terutama akibat kenaikan harga energi dan potensi arus keluar modal dari negara berkembang.

Kombinasi antara tekanan eksternal, pelemahan nilai tukar, dan kebijakan efisiensi domestik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang memasuki fase yang membutuhkan keseimbangan kebijakan yang sangat hati-hati. Pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal agar defisit tidak melebar, sementara bank sentral harus menjaga stabilitas rupiah agar inflasi tidak melonjak. Namun di sisi lain, aktivitas ekonomi domestik juga harus tetap bergerak agar pertumbuhan tidak melemah. Di sinilah dilema kebijakan mulai terlihat.

Konflik geopolitik di Timur Tengah memiliki dampak yang luas karena berkaitan langsung dengan harga energi dunia. Setiap kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi di dalam negeri. Dampaknya akan terasa pada harga transportasi, harga pangan, dan berbagai barang kebutuhan pokok. Inflasi yang muncul akibat kenaikan biaya seperti ini dikenal sebagai cost-push inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari sisi pasokan, bukan dari lonjakan permintaan. Dalam kondisi seperti ini, menurunkan aktivitas ekonomi tidak selalu menurunkan inflasi, karena sumber kenaikan harga berada pada biaya produksi yang meningkat.

Dalam konteks inilah wacana pengurangan hari kerja dan perluasan WFH perlu dilihat secara lebih luas. Secara administratif, kebijakan tersebut memang dapat menghemat energi dan mengurangi pengeluaran negara. Namun secara ekonomi, kebijakan tersebut juga dapat menurunkan mobilitas masyarakat, mengurangi aktivitas perdagangan, dan memperlambat perputaran uang di tingkat lokal. Aktivitas bekerja di kantor tidak hanya menghasilkan output formal, tetapi juga menciptakan transaksi di sektor transportasi, restoran, pasar, usaha kecil, dan berbagai jasa lainnya. Ketika frekuensi bekerja di kantor berkurang, maka aktivitas ekonomi yang menyertainya juga ikut menurun.

Dampak ini menjadi semakin penting karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto masih berada di atas lima puluh persen, sehingga setiap penurunan aktivitas harian masyarakat akan langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini mungkin tidak terlalu terasa bagi pekerja formal yang memiliki penghasilan tetap, tetapi sangat besar bagi sektor informal yang pendapatannya bergantung pada mobilitas masyarakat. Pedagang kecil, pengemudi transportasi, pekerja jasa, dan pelaku UMKM adalah kelompok yang paling rentan ketika aktivitas ekonomi melambat.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika perlambatan aktivitas ekonomi terjadi bersamaan dengan tekanan harga yang tetap tinggi. Kenaikan harga energi, biaya distribusi, dan bahan pangan dapat terus berlangsung meskipun permintaan melemah. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu pendapatan yang menurun dan biaya hidup yang meningkat. Situasi inilah yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai stagflasi, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melemah tetapi inflasi tetap tinggi.

Stagflasi merupakan salah satu kondisi paling sulit dalam pengelolaan ekonomi makro. Kebijakan untuk menurunkan inflasi biasanya dilakukan dengan memperketat likuiditas atau menekan permintaan, tetapi langkah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Sebaliknya, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan belanja atau kredit berisiko memperbesar tekanan inflasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ruang kebijakan menjadi semakin sempit.

Sikap hati-hati Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama saat ini. Namun kebijakan moneter yang ketat juga dapat menahan pertumbuhan kredit dan investasi, sehingga tekanan terhadap sektor riil semakin besar. Jika pada saat yang sama pemerintah melakukan efisiensi yang menurunkan mobilitas ekonomi, maka permintaan agregat bisa melemah lebih cepat daripada kemampuan ekonomi untuk menurunkan inflasi.

Karena itu, kebijakan pengurangan hari kerja dan WFH sebaiknya ditempatkan sebagai langkah selektif dan sementara, bukan sebagai kebijakan luas yang diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor riil. Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga kesehatan APBN, tetapi menjaga perputaran ekonomi domestik juga sama pentingnya untuk mempertahankan pertumbuhan. Dalam struktur ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi dan sektor informal, penurunan aktivitas harian dapat berdampak lebih besar daripada yang terlihat dalam angka statistik.

Ke depan, tantangan terbesar bagi perekonomian Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan di tengah tekanan global yang belum mereda. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan kebutuhan menjaga fiskal adalah faktor yang tidak mudah dikendalikan. Namun kebijakan domestik tetap dapat menentukan seberapa kuat ekonomi bertahan menghadapi guncangan tersebut.

Jika tekanan harga terus meningkat sementara aktivitas ekonomi justru ditekan melalui pengurangan mobilitas, maka risiko yang dihadapi bukan hanya perlambatan pertumbuhan, tetapi kemungkinan munculnya kondisi yang paling dihindari dalam ekonomi makro, yaitu stagflasi. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan menjadi sangat penting agar upaya menjaga stabilitas tidak justru melemahkan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.