Ketika Korporasi Melanggar Hukum, Haruskah Selalu Dituntut? Menakar DPA dalam KUHAP Baru
Mengkaji penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam KUHAP baru bagi korporasi yang melanggar hukum agar tidak menjadi jalan keluar berbayar.
Kumpulan berita dan artikel yang membahas Penegakan Hukum.
Mengkaji penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam KUHAP baru bagi korporasi yang melanggar hukum agar tidak menjadi jalan keluar berbayar.
Menelusuri penyebab kebakaran hutan di Kalimantan, mulai dari faktor musim kemarau hingga dugaan keterlibatan manusia dan korporasi dalam kasus karhutla.
Kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia yang mulai kehilangan legitimasi, merosotnya kepercayaan publik, serta tantangan dalam pemberantasan korupsi.
JurnalPost.com - Kriminalisasi masyarakat adat sering kali terjadi di Indonesia. hal ini merupakan imbas dari praktik perampasan wilayah adat yang dilakukan untuk ke...
Jakarta, JurnalPost.com — Isu kurangnya transparansi di sistem peradilan Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai, proses persidan...
Hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari khilaf. Namun, secara yuridis normatif hal demikian tidaklah dibenarkan. Sesuai Pasal 6 A