Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas)
JurnalPost.com - Perjalanan politik Prabowo-Gibran menuju kursi presiden dan wakil presiden tidaklah mudah, terutama dengan sorotan yang terus-menerus terhadap skandal etika politik yang mengiringi langkah mereka. Setelah diterpa polemik dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Oktober 2023, pasangan ini kini harus menghadapi tantangan baru terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (5/2/2024) yang memberikan sanksi berat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya. Sanksi tersebut diberikan karena pelanggaran kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Ketua KPU, Hasyim Asyarie, bersama dengan enam anggota komisioner KPU lainnya, yaitu August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik, dianggap melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
KPU bahkan berdalih bahwa keputusan MK sudah cukup untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo. Akhirnya, KPU perlahan mengubah persyaratan calon presiden dan wakil presiden dengan merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang baru ditandatangani pada 3 November 2023.
Dilema politik pasangan calon Prabowo-Gibran dan think tank mereka semakin memuncak. Masalah etika yang dihadapi bukan hanya memantik simpati dari civitas academica termasuk gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan manifesto dan petisi kepedulian terhadap perkembangan demokrasi di era Jokowi yang sarat dengan intervensi kekuasaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas institusi pemilu dan KPU. Ketua KPU dan komisionernya dianggap telah melanggar etika, tidak cakap, dan kurang memiliki integritas dalam mengawal proses dan tahapan pemilu.
Tentu saja, etika dan hukum sangat terkait satu sama lain. Etika adalah fondasi dari hukum dan salah satu elemen penting dalam filsafat politik demokrasi yang substansial. Etika seharusnya menjadi prasyarat untuk terlibat dalam perdebatan hukum. Tanpa memperhatikan etika, hukum sejati tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan anggota komisionernya telah merusak proses demokrasi elektoral, dengan dampak politik yang luas.
Ironisnya, Menteri Jokowi dan Tim Pemenangan Nasional (PPN) 02 terlihat cenderung mengabaikan dimensi etika dalam penanganan putusan DKPP. Mereka berdalih bahwa keputusan MK sudah final dan mengikat, sehingga tidak dapat dipersoalkan. Namun, secara etis seharusnya tidak hanya Ketua KPU yang harus segera mundur, tetapi juga Gibran sebagai produk dari keputusan yang tidak etis ini seharusnya mundur dengan hormat. Bahkan, pencalonan 02 dapat dibatalkan demi menjaga legitimasi institusi Pemilu dan KPU.
Dilema klimaks yang dihadapi pasangan Prabowo-Gibran tidak hanya menekan mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Posisi dan idealisme KPU dipertanyakan oleh para kontestan pemilu dan publik, terutama oleh akademisi yang masih melihat etika sebagai bagian integral dari hukum dan demokrasi yang substansial di negara ini.
Alhasil, mengejar kekuasaan mungkin tampak lebih mudah daripada menjadi pembela demokrasi yang kokoh dan berkomitmen. Jokowi sejatinya memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan demokrasi dengan mendorong pentingnya etika dalam proses pemilu dan menegaskan bahwa dirinya tak berpihak dan pemilu harus berlangsung secara netral. Namun, waktulah yang akan memberikan kejelasan dan kepastian dari kesemrawutan politik hari ini. Semoga penyelamatan negeri ini belum terlambat. Amin.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda