PT Haleyora Powerindo di Persimpangan Transformasi dan Kepastian

Oleh: Zezen Golkarina

JurnalPost.com - Sebanyak 57.000 pekerja, iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK mencapai Rp16,3 miliar per bulan, serta dana kelolaan sekitar Rp1,56 triliun. Angka-angka besar tersebut bukan milik perusahaan multinasional asing, melainkan PT Haleyora Powerindo atau HPI, perusahaan yang berada dalam ekosistem PT PLN (Persero).

HPI lahir pada 23 Januari 2013 melalui proses akuisisi PT Mitra Insan Utama oleh PT Haleyora Power. Nama PT Haleyora Powerindo kemudian resmi digunakan sejak 15 Maret 2013. Dalam perkembangannya, HPI tumbuh menjadi salah satu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Kini, HPI berada di sebuah persimpangan penting.

Di satu sisi, perusahaan menjadi bagian dari program Streamlining PLN Group 2026, yakni agenda restrukturisasi besar yang melibatkan sejumlah entitas di lingkungan PLN. Di sisi lain, HPI menghadapi dinamika hubungan industrial, kepastian status korporasi, perlindungan tenaga kerja, serta pengelolaan dana pensiun dalam skala yang sangat besar.

Pertanyaannya, mampukah HPI melewati transformasi tersebut dengan tetap menjaga kepentingan pekerja dan negara? Atau justru kehilangan arah di tengah perubahan struktur korporasi yang begitu cepat?

Lahir dari Ekosistem PLN, Tumbuh Menjadi Perusahaan Besar

Cikal bakal HPI telah ada sejak April 2002 sebagai perusahaan yang berada di bawah Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT PLN (Persero).

Perubahan besar terjadi pada 23 Januari 2013 ketika PT Haleyora Power mengakuisisi sekitar 90 persen saham PT Mitra Insan Utama. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 15 Maret 2013, perusahaan resmi menggunakan nama PT Haleyora Powerindo.

Dalam proses konsolidasi PLN Group, kedudukan HPI kembali mengalami perubahan. Setelah penggabungan PLN Electricity Services dan PLN Nusa Daya pada 30 Juni 2026, HPI disebut berada di bawah naungan PLN Electricity Services atau PLN ES.

Selain HPI, terdapat PT Paguntaka Cahaya Nusantara dan PT Mitra Karya Prima yang direncanakan berada dalam kelompok usaha tersebut.

Penataan ini merupakan bagian dari upaya PLN menyederhanakan struktur bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kegiatan operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan.

Namun, terdapat satu persoalan mendasar yang perlu memperoleh perhatian serius, yakni status HPI dalam struktur PLN Group.

Secara korporasi, HPI berada pada lapisan perusahaan yang tidak dimiliki secara langsung oleh PLN. Kedudukan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan ketika dikaitkan dengan ketentuan mengenai status anak perusahaan BUMN dan penggunaan pekerja alih daya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, misalnya, pernah menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak serta-merta termasuk dalam pengertian BUMN.

Perbedaan status tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Hal ini dapat berhubungan dengan legitimasi korporasi, pola hubungan kerja, perlindungan pekerja, hingga kewenangan perusahaan dalam mengelola tenaga kerja pendukung di lingkungan PLN Group.

Karena itu, kepastian mengenai kedudukan HPI menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Sebanyak 57.000 Pekerja sebagai Aset Strategis

Dengan jumlah sekitar 57.000 orang, pekerja HPI merupakan salah satu kekuatan utama perusahaan. Mereka menjalankan berbagai pekerjaan pendukung yang berkaitan dengan operasional dan pelayanan ketenagalistrikan.

Jumlah tersebut bukan hanya statistik.

Di balik 57.000 pekerja terdapat puluhan ribu keluarga yang menggantungkan penghidupan pada keberlanjutan perusahaan. Ada pula 57.000 tenaga kerja yang ikut menjaga pelayanan listrik tetap berjalan di berbagai wilayah.

Besarnya jumlah pekerja membuat HPI memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, kondisi ini sekaligus dapat menjadi sumber kerawanan apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

Dalam proses transformasi dan restrukturisasi, aspirasi pekerja berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di luar agenda profesional perusahaan. Isu ketenagakerjaan dapat berubah menjadi alat tekanan apabila komunikasi antara manajemen, pemegang saham, serikat pekerja, dan pemerintah tidak berlangsung secara terbuka.

Jumlah pekerja yang besar tidak seharusnya dijadikan komoditas politik maupun alat tawar kelompok tertentu. Mereka harus dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kontribusi nyata terhadap pelayanan ketenagalistrikan nasional.

Di sinilah serikat pekerja memegang peranan penting. Serikat harus mampu menjadi saluran aspirasi yang independen, profesional, dan tetap berorientasi pada kepentingan pekerja serta keberlanjutan perusahaan.

Streamlining PLN Group dan Arah Transformasi

Program Streamlining PLN Group 2026 diarahkan untuk menciptakan struktur perusahaan yang lebih ramping, fokus, efisien, dan memiliki daya saing lebih kuat.

Dalam skema tersebut, sejumlah entitas dikonsolidasikan menjadi perusahaan yang berfokus pada kegiatan operation and maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Beberapa perusahaan lainnya masuk ke dalam skema penggabungan.

HPI menjadi salah satu bagian dari proses tersebut bersama PT Mitra Karya Prima dan PT Paguntaka Cahaya Nusantara.

Secara bisnis, konsolidasi dapat memberikan banyak keuntungan. Penyederhanaan struktur berpotensi mengurangi tumpang tindih fungsi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperkuat tata kelola.

Namun, transformasi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan berkurangnya jumlah entitas atau meningkatnya efisiensi keuangan.

Keberhasilan restrukturisasi juga harus diukur dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, menjaga kualitas pelayanan, menjamin keberlanjutan pekerjaan, dan melindungi hak tenaga kerja.

Transformasi yang dilaksanakan tanpa komunikasi memadai dapat menimbulkan ketidakpastian dan keresahan. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan pekerja akan memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan.

Serikat Pekerja sebagai Mitra Strategis

Di tengah dinamika tersebut, Serikat Pekerja PLN DPD Haleyora Powerindo menyatakan mengambil posisi sebagai mitra strategis perusahaan.

Ketua SP PLN DPD Haleyora Powerindo, M. Tri Aprianto, menegaskan bahwa organisasi pekerja mendukung kebijakan transformasi dan restrukturisasi selama kebijakan tersebut tidak mengurangi hak pekerja maupun merugikan kepentingan seluruh anggotanya.

“Pada prinsipnya kami mendukung setiap kebijakan transformasi dan restrukturisasi perusahaan sepanjang tidak mengurangi hak-hak pekerja maupun kepentingan seluruh anggota. Yang menjadi pegangan kami adalah serikat pekerja merupakan mitra strategis perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus mendukung keberhasilan transformasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa serikat pekerja tidak harus selalu menempatkan diri sebagai oposisi manajemen.

Dalam hubungan industrial yang sehat, serikat pekerja dapat menjadi mitra dialog yang kritis, konstruktif, dan tetap independen. Serikat berkewajiban memperjuangkan kepentingan pekerja, tetapi pada saat yang sama perlu mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan.

Dalam audiensi bersama pemegang saham dan jajaran manajemen pada 25 Juni 2026, serikat pekerja menyampaikan surat pernyataan sikap mengenai rencana penolakan divestasi PT Haleyora Powerindo kepada entitas di luar PLN Group.

Serikat pekerja berpandangan bahwa HPI mempunyai posisi strategis dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan ketenagalistrikan. Oleh sebab itu, sinergi yang telah terbangun dalam ekosistem PLN Group dinilai perlu dipertahankan dan diperkuat.

Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Perubahan kepemilikan berpotensi memengaruhi orientasi bisnis, struktur organisasi, pola hubungan kerja, dan masa depan pekerja.

Meski demikian, setiap bentuk dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan korporasi harus didasarkan pada kajian hukum, ketenagakerjaan, dan bisnis yang objektif. Keputusan strategis tidak seharusnya lahir hanya karena tekanan kelompok, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan, negara, dan pekerja dalam jangka panjang.

Mencegah Politisasi Pekerja

Jumlah pekerja HPI yang mencapai puluhan ribu dapat menarik perhatian berbagai kepentingan di luar ekosistem perusahaan.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar persoalan hubungan industrial tidak berubah menjadi instrumen politik praktis. Isu perlindungan pekerja memang penting dan harus terus diperjuangkan. Namun, perjuangan itu perlu dijalankan melalui mekanisme hubungan industrial yang sah, profesional, dan bertanggung jawab.

Serikat pekerja harus menjaga independensi sekaligus memastikan setiap langkah organisasinya benar-benar berorientasi pada kepentingan anggota.

Penguatan SP PLN DPD HPI sebagai bagian dari ekosistem serikat pekerja PLN dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga agar aspirasi pekerja tetap disampaikan secara konstruktif. Namun, penguatan tersebut juga harus disertai tata kelola organisasi yang demokratis, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan mana pun.

Pekerja tidak boleh dijadikan sekadar angka politik. Mereka merupakan bagian utama dari sistem pelayanan ketenagalistrikan yang membutuhkan kepastian kerja, perlindungan sosial, dan masa depan yang layak.

Revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya menjadi salah satu regulasi yang dinilai berpengaruh terhadap masa depan HPI.

Peraturan yang ditetapkan pada 30 April 2026 tersebut memunculkan polemik karena dinilai masih memiliki ruang multitafsir, terutama dalam penggunaan istilah layanan penunjang operasional.

Dalam perkembangannya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan ketenagakerjaan membahas penyempurnaan regulasi tersebut.

Beberapa poin yang berkembang dalam pembahasan antara lain pembatasan jenis pekerjaan alih daya, penggunaan perusahaan berbentuk perseroan terbatas, kejelasan hubungan kerja, pemenuhan jaminan sosial, pembayaran upah sesuai ketentuan, serta hak pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Untuk sektor strategis, termasuk BUMN dan industri ekstraktif, juga muncul gagasan pengaturan khusus atau lex specialis.

Apabila ketentuan baru nantinya mewajibkan penggunaan pekerja alih daya di lingkungan BUMN dilakukan melalui anak perusahaan yang memiliki hubungan langsung dan jelas dengan perusahaan induk, maka struktur HPI perlu dipastikan telah memenuhi persyaratan tersebut.

Status HPI sebagai perusahaan yang berada pada lapisan berikutnya dalam struktur PLN Group dapat menimbulkan pertanyaan hukum apabila tidak segera diperjelas.

Karena itu, proses restrukturisasi dan forum pemegang saham harus diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan, kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan kerja.

Perubahan nama atau penggabungan administratif saja tidak cukup. Transformasi harus menghasilkan struktur korporasi yang sah, jelas, dan mampu memberikan perlindungan kepada pekerja.

Rekonsiliasi DPLK sebagai Bentuk Tanggung Jawab

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat perkembangan positif dalam pengelolaan dana pensiun pekerja.

Pada 16 Juli 2026, HPI bersama PLN ES dan DPLK BRI melaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan di Bali. Total saldo DPLK yang dikelola disebut mencapai sekitar Rp1,56 triliun.

Manager Satuan Layanan Khusus HPI, Andri Anugerah, menyampaikan bahwa perusahaan secara rutin menyetorkan iuran DPLK sebesar Rp16,3 miliar setiap bulan.

“Kami setiap bulan secara rutin menyetorkan iuran DPLK sebesar Rp16,3 miliar. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada 57.000 pekerja yang telah mempercayakan masa depannya kepada HPI dan PLN ES,” katanya.

Berdasarkan keterangan tersebut, seluruh iuran DPLK ditanggung perusahaan tanpa pemotongan dari gaji pekerja.

Sekitar Rp15,5 miliar disetorkan setiap bulan kepada DPLK BRI sebagai mitra utama, sedangkan sisanya disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara.

Rekonsiliasi data diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah peserta, nilai iuran, saldo dana, serta hak masing-masing pekerja. Proses tersebut menjadi bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pensiun.

Namun, nilai dana yang mencapai Rp1,56 triliun juga menunjukkan besarnya tanggung jawab perusahaan.

Rekonsiliasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif. Perusahaan perlu memberikan akses informasi yang mudah dan berkala kepada pekerja mengenai status kepesertaan, saldo, manfaat, serta mekanisme pencairan dana.

Transparansi yang berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan pekerja. Sebaliknya, keterbatasan informasi berpotensi memunculkan kecurigaan meskipun pengelolaan dana sebenarnya telah dilakukan sesuai ketentuan.

Harapan di Tengah Transformasi

Terdapat sejumlah agenda penting yang harus menjadi perhatian HPI, PLN Group, pemerintah, dan serikat pekerja.

Pertama, kepastian status melalui restrukturisasi korporasi.

HPI perlu memperoleh kedudukan hukum yang jelas sebagai perusahaan yang berada dalam ekosistem PLN Group. Kepastian tersebut dibutuhkan agar struktur perusahaan sesuai dengan regulasi BUMN dan ketenagakerjaan.

Kejelasan status juga penting untuk menjamin hubungan antara pekerja, HPI, PLN ES, dan PLN sebagai induk utama.

Kedua, penguatan serikat pekerja sebagai mitra strategis.

SP PLN DPD HPI harus terus menjaga perannya sebagai saluran aspirasi yang profesional, independen, dan berorientasi pada perlindungan anggota.

Serikat pekerja tidak boleh menjadi alat perusahaan, tetapi juga tidak semestinya dikooptasi oleh kepentingan politik maupun kelompok di luar hubungan industrial.

Ketiga, transparansi pengelolaan DPLK.

Rekonsiliasi harus dilakukan secara rutin dan hasilnya perlu disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Setiap peserta berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai dana pensiun yang menjadi bagian dari masa depannya.

Keempat, menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Transformasi kemungkinan akan membawa perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, dan tata kelola tenaga kerja. Seluruh perubahan tersebut harus dibicarakan melalui dialog sosial yang terbuka.

Seperti disampaikan Ketua SP PLN DPD HPI, perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan dunia usaha. Namun, perubahan harus dilakukan secara terbuka, berkeadilan, dan tetap menjaga kepentingan seluruh pekerja.

Menentukan Arah di Persimpangan

Memasuki usia 13 tahun pada 2026, PT Haleyora Powerindo berada pada salah satu titik paling penting dalam perjalanan perusahaan.

Program Streamlining PLN Group 2026, restrukturisasi korporasi, perkembangan regulasi mengenai pekerjaan alih daya, serta perlindungan terhadap sekitar 57.000 pekerja akan menentukan wajah HPI pada masa mendatang.

Sebanyak 57.000 pekerja merupakan aset strategis. Jika dikelola secara profesional, mereka dapat menjadi kekuatan besar yang mendukung pelayanan PLN dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, jumlah yang besar tersebut juga dapat menjadi sumber kerawanan dan diperebutkan oleh kepentingan di luar perusahaan.

Penguatan hubungan antara manajemen dan serikat pekerja menjadi salah satu kunci agar transformasi berjalan secara adil, profesional, dan tetap berpihak pada kepentingan negara serta pekerja.

HPI memiliki peluang untuk tumbuh menjadi perusahaan yang lebih kuat dan dihormati apabila mampu memperoleh kepastian status, menjaga hubungan industrial yang sehat, serta menjalankan tata kelola secara transparan.

Sebaliknya, ketidakjelasan status dan kegagalan mengelola hubungan industrial dapat menimbulkan ketidakpastian bagi puluhan ribu pekerja yang menggantungkan masa depannya pada perusahaan.

Pilihan tersebut berada di tangan HPI, PLN Group, pemerintah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

Transformasi adalah keniscayaan. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari efisiensi bisnis dan penyederhanaan struktur perusahaan.

Transformasi juga harus mampu menjaga kepentingan negara, memastikan keberlanjutan perusahaan, melindungi hak pekerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

“Transformasi perusahaan yang berhasil bukan hanya diukur dari efisiensi bisnis, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepentingan negara, melindungi pekerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis.”

Penulis adalah advokat dan praktisi hukum bisnis, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, serta hubungan industrial.