JurnalPost.com, SURABAYA – Digitalisasi layanan perjalanan ibadah haji dan umrah membawa kemudahan bagi penyelenggara maupun jamaah. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan yang tidak kalah penting, yakni bagaimana memastikan keamanan informasi pribadi jamaah yang dikelola oleh perusahaan perjalanan.
Menjawab tantangan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) menyelenggarakan seminar dan pelatihan bertema "Penguatan Kemampuan Digital dan Perlindungan Data Jamaah Umroh" pada Sabtu, 7 November 2026, bertempat di Hotel Aston Inn.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Secure, Modern, Adaptive, Reliable Travel (SMART) Academy, sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kompetensi digital, perlindungan data pribadi jamaah, serta standardisasi layanan agen perjalanan haji dan umrah di Jawa Timur.
Melalui program tersebut, FH UNAIR berupaya memperkuat pemahaman pelaku usaha perjalanan ibadah mengenai aspek hukum dan tata kelola informasi pribadi, terutama di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan jamaah.
Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Penyelenggara Umrah
Kegiatan dibuka dengan sambutan Direktur Massa Makmor World Tour and Travel, Hj. Aida Setyawan, S.Kom. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan FH UNAIR telah memasuki tahun kedua.
Menurut Aida, keterlibatan Massa Makmor sebagai fasilitator merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam industri perjalanan haji dan umrah.
Ia juga mengakui bahwa pemahaman mengenai keamanan dan perlindungan informasi pribadi masih menjadi pekerjaan rumah bagi sebagian penyelenggara perjalanan ibadah.
"Kita sebagai penyelenggara umroh masih kurang melek terkait perlindungan data pribadi," ungkap Aida.
Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya peningkatan literasi hukum dan digital, mengingat agen perjalanan haji dan umrah mengelola berbagai informasi pribadi jamaah, mulai dari identitas kependudukan, dokumen perjalanan, hingga data lain yang diperlukan dalam proses administrasi keberangkatan.
Sambutan berikutnya disampaikan Ketua Bagian Hukum Internasional FH UNAIR, Dr. Nilam Andalia Kurniasari.
Ia berharap kegiatan SMART Academy tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga membuka ruang diskusi antara akademisi dan pelaku industri untuk menemukan solusi terhadap persoalan perlindungan data jamaah.
Peserta Mendalami UU Perlindungan Data Pribadi
Sebelum memasuki sesi utama, peserta mengikuti pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai perlindungan data pribadi. Kegiatan dilanjutkan dengan pengantar Program SMART Academy yang disampaikan Dr. Lina Hastuti dari Bagian Hukum Internasional FH UNAIR.
Materi pertama dibawakan Masitoh Indriani dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam kegiatan usaha perjalanan haji dan umrah.
Pembahasan mencakup berbagai persoalan kebocoran data di Indonesia, kedudukan agen perjalanan sebagai pengendali data pribadi, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pemrosesan informasi jamaah.
Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai hak pemilik data pribadi, termasuk hak memperoleh informasi tentang tujuan penggunaan data serta hak mengajukan permintaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Diskusi berlangsung melalui pendekatan studi kasus yang dekat dengan aktivitas operasional agen perjalanan.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah penggunaan foto dan video jamaah sebagai materi promosi perusahaan. Praktik yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kegiatan pemasaran tersebut ternyata juga memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa dasar pemrosesan data yang sah.
Selain itu, peserta mendiskusikan persoalan pencabutan persetujuan penggunaan data serta permintaan penghapusan informasi pribadi oleh jamaah.
Melalui pembahasan tersebut, peserta diajak memahami bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan administrasi perusahaan, melainkan bagian dari kewajiban hukum yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan pelayanan.
Delapan SOP Diperkenalkan untuk Memperkuat Tata Kelola Data
Pada sesi berikutnya, Masitoh Indriani memaparkan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Data Pribadi bagi perusahaan perjalanan haji dan umrah.
Dalam pelatihan tersebut, diperkenalkan delapan SOP yang dapat dijadikan pedoman internal untuk membantu perusahaan menjalankan pengelolaan data secara lebih sistematis dan bertanggung jawab.
SOP tersebut dirancang agar dapat dihimpun dalam satu dokumen kebijakan internal sehingga memudahkan penerapannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Pendekatan ini dinilai relevan bagi agen perjalanan berskala kecil dan menengah yang mungkin belum memiliki unit khusus untuk menangani tata kelola dan keamanan informasi.
Dengan adanya prosedur tertulis, perusahaan diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengelola informasi jamaah, menjalankan tanggung jawab perlindungan data, serta merespons persoalan yang berpotensi muncul.
Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan jamaah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah.
Pelatihan kemudian diakhiri dengan post-test dan evaluasi untuk menilai pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian materi.
Mendukung Pendidikan Berkualitas dan Tata Kelola Industri yang Bertanggung Jawab
Selain berfokus pada peningkatan kompetensi penyelenggara perjalanan ibadah, SMART Academy juga diarahkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Program ini memiliki keterkaitan dengan tiga tujuan utama, yakni SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta SDGs 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
Dukungan terhadap SDGs 4 diwujudkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memperluas pengetahuan hukum sekaligus meningkatkan kemampuan digital pelaku usaha perjalanan haji dan umrah.
Sementara itu, kontribusi terhadap SDGs 8 tercermin melalui upaya peningkatan profesionalitas tenaga kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan standar pelayanan yang lebih baik dalam industri perjalanan ibadah.
Adapun keterkaitan dengan SDGs 16 terlihat dari penguatan kesadaran terhadap hak-hak jamaah dan penerapan tata kelola perusahaan yang transparan serta akuntabel melalui edukasi UU PDP dan penyusunan SOP perlindungan data pribadi.
Melalui pendekatan tersebut, peningkatan kompetensi tidak hanya diarahkan pada kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pada kesadaran mengenai tanggung jawab hukum yang menyertai penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan kegiatan usaha.
Mendorong Layanan Haji dan Umrah yang Lebih Aman
Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan perjalanan berinteraksi dengan jamaah. Pendaftaran, pengiriman dokumen, komunikasi, hingga penyampaian informasi keberangkatan kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital.
Perubahan ini menuntut penyelenggara perjalanan untuk tidak hanya memberikan pelayanan yang cepat dan praktis, tetapi juga memastikan bahwa informasi pribadi jamaah dikelola secara aman dan sesuai ketentuan hukum.
Kehadiran SMART Academy menjadi salah satu upaya mempertemukan kebutuhan praktis industri dengan pengetahuan akademik, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi.
Melalui kolaborasi FH UNAIR dan pelaku usaha perjalanan ibadah, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus membangun kesadaran bahwa keamanan data merupakan bagian penting dari perlindungan hak jamaah.
Ke depan, penguatan kompetensi digital dan penerapan prosedur perlindungan data yang konsisten diharapkan dapat membantu terbentuknya ekosistem industri perjalanan haji dan umrah di Jawa Timur yang semakin aman, profesional, adaptif, dan berkelanjutan.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda