JurnalPost.com - Bayangkan sebuah pulau kecil pada pukul dua dini hari. Angin bertiup kencang, ombak meninggi, dan tidak ada satu pun perahu yang berani menyeberang. Di sebuah rumah panggung, seorang ibu sedang berjuang melahirkan bayinya. Sementara itu, satu-satunya tenaga kesehatan yang dapat diandalkan adalah seorang bidan desa, datang dengan membawa tas persalinan dan peralatan seadanya.
Dalam keadaan normal, kehadiran bidan mungkin cukup untuk membantu proses kelahiran berlangsung dengan aman. Namun, bagaimana jika tiba-tiba terjadi perdarahan hebat? Bagaimana jika tekanan darah ibu meningkat drastis atau bayi yang dilahirkan mengalami gangguan pernapasan?
Di wilayah perkotaan, kondisi tersebut dapat segera ditangani melalui fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sebaliknya, bagi masyarakat pulau, perjalanan menuju rumah sakit bisa membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan harus menunggu cuaca membaik.
Gambaran ini memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan bidan di wilayah kepulauan. Mereka bukan sekadar tenaga kesehatan yang membantu persalinan, melainkan bagian penting dari sistem perlindungan kehidupan ibu dan bayi di daerah yang sulit dijangkau.
Ketika Jarak Menentukan Keselamatan Ibu
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Kondisi geografis tersebut menjadi kekayaan sekaligus tantangan besar dalam pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 12,6 persen persalinan di Indonesia berlangsung di luar fasilitas kesehatan. Angka tersebut jauh lebih tinggi di Provinsi Maluku, yakni mencapai 48,4 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas persalinan yang aman belum dinikmati secara merata. Bagi sebagian masyarakat kepulauan, melahirkan di fasilitas kesehatan bukan hanya persoalan pilihan, tetapi juga menyangkut ketersediaan transportasi, biaya perjalanan, kondisi cuaca, dan jarak tempat tinggal.
Ketimpangan tersebut juga tercermin dalam angka kematian ibu. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kematian ibu secara nasional mencapai 144 per 100.000 kelahiran hidup.
Namun, apabila dilihat berdasarkan wilayah, kesenjangannya cukup mencolok. Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencatat angka kematian ibu sebesar 317 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, Jawa dan Bali berada pada angka 114 per 100.000 kelahiran hidup.
Perbedaan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan ibu saat melahirkan masih sangat dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal.
Perdarahan, preeklampsia, dan berbagai komplikasi obstetri merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Ketika fasilitas kesehatan sulit dijangkau, keterlambatan mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan, melakukan perjalanan rujukan, maupun mendapatkan tindakan medis dapat meningkatkan risiko kematian ibu.
Dalam situasi seperti inilah bidan pulau memegang peranan yang tidak dapat dianggap kecil.
Bidan Pulau dan Tanggung Jawab yang Tidak Sederhana
Menjadi bidan di wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan bekerja di daerah perkotaan.
Di sejumlah pulau kecil, bidan desa dapat menjadi tenaga kesehatan yang paling mudah dijangkau masyarakat. Tanggung jawabnya tidak berhenti pada pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang bayi, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, hingga edukasi kesehatan masyarakat.
Dalam satu hari, seorang bidan mungkin harus mengunjungi ibu hamil di rumah, memberikan pelayanan kesehatan di posyandu, kemudian bersiap menghadapi persalinan yang datang tanpa mengenal waktu.
Tantangan semakin berat ketika terjadi kegawatdaruratan maternal. Bidan harus mampu mengenali kondisi yang memerlukan penanganan segera, memberikan pertolongan awal sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta mengupayakan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
Persoalannya, keputusan merujuk pasien tidak selalu dapat segera dilaksanakan.
Ketersediaan kapal, kondisi gelombang, biaya transportasi, dan jarak menuju rumah sakit menjadi faktor yang dapat memperpanjang waktu penanganan. Dalam keadaan tertentu, bidan juga harus menghadapi keterbatasan obat, alat medis, jaringan komunikasi, serta dukungan tenaga kesehatan lain.
Belum lagi persoalan kehidupan pribadi. Penempatan di pulau terpencil sering berarti harus tinggal jauh dari keluarga, menghadapi keterbatasan sarana transportasi, dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian bidan pulau bukan hanya menuntut keterampilan klinis, melainkan juga ketahanan fisik, kemampuan komunikasi, kepekaan sosial, dan kesiapan menghadapi keadaan yang tidak selalu dapat diprediksi.
Meski demikian, besarnya tanggung jawab tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk membiarkan bidan bekerja tanpa dukungan yang memadai.
Memperkuat Pelayanan Kebidanan di Wilayah Kepulauan
Upaya menurunkan angka kematian ibu di daerah kepulauan tidak cukup dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bidan yang ditempatkan di wilayah terpencil memiliki fasilitas, kompetensi, dan sistem pendukung yang memungkinkan mereka memberikan pelayanan secara aman.
Langkah pertama adalah memperkuat sarana pelayanan kesehatan dasar, termasuk puskesmas pembantu dan fasilitas pelayanan kesehatan di desa. Ketersediaan obat dan peralatan kegawatdaruratan maternal serta neonatal perlu disesuaikan dengan kemampuan layanan, kebutuhan wilayah, dan standar keselamatan pasien.
Bidan tidak seharusnya menghadapi keadaan darurat dengan peralatan yang tidak memadai, apalagi sampai harus menanggung sendiri kebutuhan dasar pelayanan yang menjadi tanggung jawab sistem kesehatan.
Langkah kedua adalah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Penanganan awal perdarahan pascapersalinan, pengenalan preeklampsia, resusitasi bayi baru lahir, serta stabilisasi pasien sebelum rujukan merupakan kemampuan penting yang perlu terus diperbarui sesuai standar profesi.
Pelatihan tersebut idealnya disertai simulasi kegawatdaruratan yang mempertimbangkan kondisi nyata di wilayah kepulauan.
Langkah ketiga adalah membangun sistem konsultasi jarak jauh yang menghubungkan bidan dengan dokter dan fasilitas rujukan. Dukungan telekonsultasi dapat membantu pengambilan keputusan klinis, meskipun penerapannya tetap membutuhkan jaringan komunikasi yang andal dan prosedur yang jelas.
Selanjutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem transportasi rujukan laut. Penyediaan ambulans laut, kerja sama dengan penyedia transportasi setempat, serta pengembangan rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil berisiko tinggi dapat menjadi bagian dari solusi.
Rumah tunggu kelahiran penting dipertimbangkan untuk wilayah yang membutuhkan perjalanan panjang menuju fasilitas persalinan. Dengan perencanaan sejak masa kehamilan, risiko keterlambatan akibat cuaca buruk atau kendala transportasi dapat dikurangi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan tenaga kesehatan. Insentif daerah terpencil, jaminan keselamatan kerja, kesempatan melanjutkan pendidikan, dan kepastian pengembangan karier perlu menjadi perhatian serius.
Mempertahankan tenaga kesehatan yang berpengalaman di wilayah kepulauan sama pentingnya dengan menempatkan tenaga kesehatan baru.
Keselamatan Ibu Tidak Boleh Ditentukan oleh Letak Geografis
Persoalan pelayanan kebidanan di wilayah kepulauan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Masalah ini juga menyangkut bagaimana negara menghadirkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat.
Seorang ibu yang tinggal di pulau terpencil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman sebagaimana ibu yang tinggal di pusat kota.
Hak tersebut seharusnya tidak berkurang hanya karena rumahnya dipisahkan oleh laut, perjalanan menuju rumah sakit membutuhkan waktu panjang, atau fasilitas kesehatan terdekat belum memiliki perlengkapan yang memadai.
Pada sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya menjaga keselamatan ibu. Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, pentingnya pemeriksaan antenatal, perencanaan persalinan, dan kesiapan transportasi rujukan harus menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Bidan pulau tidak dapat menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut seorang diri. Mereka membutuhkan dukungan pemerintah, fasilitas kesehatan rujukan, keluarga, tokoh masyarakat, dan sistem transportasi yang dapat diandalkan.
Sudah saatnya keberadaan bidan di wilayah kepulauan dipandang sebagai kebutuhan strategis dalam pembangunan kesehatan nasional, bukan sekadar pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di atas kertas.
Indonesia boleh berbangga sebagai negeri bahari. Namun, kebanggaan itu semestinya juga tercermin dari kemampuan negara melindungi kehidupan ibu dan bayi hingga ke pulau-pulau terjauh.
Sebab, di balik setiap kelahiran yang berlangsung dengan selamat di pelosok kepulauan, sering kali ada seorang bidan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, bahkan ketika fasilitas dan keadaan tidak sepenuhnya berpihak kepadanya.
Bidan pulau telah lama menjaga kehidupan di garis terdepan negeri ini. Kini, yang dibutuhkan adalah memastikan mereka tidak lagi harus berjuang sendirian.
Profil Penulis
Ummi Hani merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. NIM: P102261003.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda