JURNALPOST.COM — Anggota DPR RI Mukhtar Tompo merespon pendapat Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia, perihal seruan agar tidak memilih pemimpin yang pernah terjerat kasus korupsi.
Menurut Mukhtar, sikap para Guru Besar tersebut tidak menunjukkan pemahaman utuh atas kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.
“Masyarakat Indonesia, khususnya Sulsel adalah masyarakat yang religius. Termasuk mengedepankan budaya saling menghargai dan saling memanusiakan,” tambahnya.
Tidak ada manusia yang bebas dari dosa, sambung Mukhtar, oleh karenanya para Guru Besar pun diminta untuk tidak sombong dan angkuh dengan gelar dan ilmu yang mereka miliki. “Allah lebih menyayangi para pendosa yang bertaubat, dibandingkan orang alim yang merasa suci, pungkas Mukhtar, yang juga alumni Pesantren DDI Kassi Kabupaten Jeneponto.
Mukhtar mengajak para Guru Besar untuk menahan diri berkomentar, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi kearifan mereka.
Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Riset dan Teknologi ini menyarankan agar guru besar sebaiknya fokus pada upaya menyosialisasikan hasil-hasil riset mereka ke masyarakat.
“Jika Guru Besar ingin lebih berarti kehadirannya di tengah masyarakat, seharusnya mereka meyakinkan Pemerintah di berbagai level, agar riset mereka dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan. Misalnya, pemanfaatan hasil riset mereka dalam Musrembang,” tandas Mukhtar.(Rls)
