JURNALPOST.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo berpandangan bahwa dalam insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Pertamina adalah korban. Hal itu ditegaskan Mukhtar dalam Rapat Kerja komisi VII terkait penanganan insiden balikpapan, di Gedung Nusantara 1, Kantor DPR RI, Senin, 16 April 2018.
Menurut Mukhtar, Pertamina telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar 85.000 barel, karena kelalaian yang dilakukan oleh Kapal MV Ever Judger dalam menurunkan jangkar seberat 12 ton di kawasan terlarang.
“Seharusnya sebagai obyek vital nasional, kapal dilarang membuang sauh dalam radius 1.750 meter,” tandas legislator Fraksi Partai Hanura ini.
Berdasarkan data yang dilansir Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, ada aktivitas membuang jangkar pada radius 445 meter di dalam area terlarang. Padahal seharusnya, sudah dilakukan pada jarak 1.000 yard atau sekitar 914 meter dari lokasi saat ini.
“Ketika kapal berada di atas kawasan larangan membuang jangkar, seharusnya ada perintah menurunkan jangkar hanya satu meter di atas permukaan air. Yang terjadi justru jangkar langsung jatuh sedalam 25 meter ke dasar laut,” urai Wakil Rakyat Dapil Sulawesi Selatan 1 ini.
Mukhtar mendesak agar Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga diundang ke DPR untuk menyampaikan hasil penyelidikan mereka terhadap kapal MV Ever Judger. “Saya mendapat informasi, Komisi nasional keselamatan transportasi telah mengambil voice data recorder dari kapal Ever Judger. Semoga itu bisa jadi pintu masuk untuk mengetahui penyebab insiden ini,” pungkasnya.
Mukhtar juga mengapresiasi tanggungjawab yang ditunjukkan Pertamina. “Meski sebenarnya Pertamina juga adalah korban, tetapi mereka tetap memprioritaskan penanggulangan tumpahan minyak, baik dampak lingkungan maupun dampak sosialnya,” lanjutnya.
Langkah kedepan, ungkap Mukhtar, beberapa hal memang masih perlu diperbaiki. “Misalnya, sistem peringatan dini harus diperbaiki. Termasuk upgrading kilang dan pipa yang lebih canggih,” tutup Mukhtar.(Rls)
