Oleh: Zhora Chelsea Agatha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Perguruan tinggi merupakan tempat mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun pengetahuan, dan membentuk tanggung jawab intelektual. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan karya ilmiah, termasuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik. Namun, tujuan pendidikan tersebut menghadapi tantangan ketika praktik joki skripsi dan plagiarisme masih ditemukan di lingkungan perguruan tinggi.
Praktik joki skripsi bukan lagi persoalan yang dapat dianggap sepele. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik mahasiswa membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi ditemukan di 91 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei. Selain itu, sebanyak 43 persen responden perguruan tinggi melaporkan adanya praktik tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan integritas akademik masih menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Hasil survei tersebut disampaikan dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Jakarta pada 6 Oktober 2026.
Fenomena ini perlu diperhatikan karena karya ilmiah seharusnya mencerminkan kemampuan dan pemikiran mahasiswa sendiri. Skripsi bukan hanya persyaratan administratif untuk memperoleh gelar, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang melatih kemampuan meneliti, menganalisis, dan menyusun argumentasi. Ketika proses tersebut diserahkan kepada pihak lain, tujuan pendidikan yang seharusnya dicapai menjadi tidak terpenuhi.
Terdapat berbagai kondisi yang dapat mendorong mahasiswa memilih jalan pintas, seperti tekanan untuk segera menyelesaikan studi, keterbatasan waktu, kesulitan memahami metode penelitian, dan kurangnya kemampuan dalam penulisan ilmiah. Di sisi lain, keberadaan jasa joki yang menawarkan pengerjaan tugas dengan imbalan tertentu membuat praktik tersebut semakin mudah ditemukan. Meskipun demikian, kesulitan akademik tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyerahkan tanggung jawab penyusunan karya ilmiah kepada orang lain.
Jika dilihat dari perspektif hukum, persoalan joki skripsi dan plagiarisme berkaitan dengan integritas akademik serta kepatuhan terhadap aturan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiat dan kepengarangan tidak sah. Penyerahan karya yang disusun pihak lain seolah-olah merupakan hasil pemikiran sendiri bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab akademik. Karena itu, persoalan ini perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan dan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak praktik tersebut tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa yang melakukan kecurangan, tetapi juga dapat merugikan institusi pendidikan dan masyarakat. Gelar akademik seharusnya menjadi pengakuan bahwa seseorang telah melalui proses pembelajaran dan memenuhi kompetensi tertentu. Apabila proses tersebut diperoleh melalui bantuan joki, kualitas dan kredibilitas gelar menjadi dipertanyakan. Terlebih lagi, lulusan perguruan tinggi nantinya akan memasuki dunia kerja dan menghadapi tanggung jawab sesuai bidang keilmuannya. Dalam bidang hukum, misalnya, kemampuan menganalisis permasalahan, memahami peraturan, dan menyusun argumentasi merupakan keterampilan penting yang tidak dapat digantikan oleh sekadar gelar.
Penanganan persoalan ini tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada mahasiswa. Perguruan tinggi perlu mengevaluasi sistem pembimbingan dan pengawasan akademik. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun karya ilmiah perlu mendapatkan pendampingan yang memadai, mulai dari penentuan topik penelitian hingga penyelesaian skripsi. Selain itu, pengawasan terhadap proses penelitian perlu diperkuat agar penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses penyusunannya. Penerapan sanksi akademik juga harus dilakukan secara adil dan konsisten agar aturan tidak hanya menjadi formalitas.
Di sisi lain, mahasiswa harus memahami bahwa kejujuran akademik merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Menggunakan jasa joki mungkin terlihat sebagai cara cepat untuk menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi tindakan tersebut justru menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri. Budaya akademik yang menjunjung kejujuran perlu dibangun melalui kesadaran mahasiswa, keteladanan dosen, serta penerapan aturan yang konsisten.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya mahasiswa yang lulus atau cepatnya seseorang memperoleh gelar. Nilai utama pendidikan terletak pada kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab yang dibangun selama proses pembelajaran. Praktik joki skripsi dan plagiarisme harus dipandang sebagai persoalan serius karena dapat merusak integritas akademik. Gelar akademik semestinya menjadi pengakuan atas kemampuan seseorang, bukan sekadar hasil dari sebuah transaksi.
Referensi
- Devi Puspitasari. (6 Oktober 2026). “Survei Integritas KPK: Joki Skripsi Terjadi di 91% Kampus.” detikNews. Baca sumber
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (6 Oktober 2026). “Skor Integritas Pendidikan 2026 Naik Jadi 73,30, Masuk Kategori Adaptif.” Baca sumber
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Baca sumber
Tentang Penulis
Zhora Chelsea Agatha merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki ketertarikan terhadap isu hukum, pendidikan, dan persoalan sosial. Melalui tulisan opini, ia ingin menyampaikan pandangan kritis mengenai berbagai permasalahan masyarakat melalui perspektif hukum.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda