JURNALPOST.COM TAKALAR -- Anggota DPR RI Mukhtar Tompo mengunjungi lokasi pembangunan Bendungan Pammukkulu di Desa Kale Kommara, Kecamatan Polobangkkeng Utara, Kabupaten Takalar. Kehadiran Mukhtar tersebut, menindaklanjuti aduan warga yang merasa dirugikan dengan ganti rugi lahan pembangunan bendungan tersebut.
Menurut Mukhtar, ia telah mendengar polemik pembangunan ini sejak beberapa bulan lalu. Namun ia menahan diri untuk terlibat, sebab yakin bahwa Pemkab maupun DPRD Takalar masih dapat memberi solusi.
“Ternyata, beberapa hari lalu. Beberapa warga desa Kale Ko’mara datang menemui saya. Mereka berharap saya datang dan bertemu langsung dengan warga yang terkena dampak pembangunan bendungan. Alhasil, Sabtu kemarin saya sempat berkunjung dan mendengar langsung harapan warga,” jelas legislator DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I ini saat dihubungi, Senin (30/7/2018).
Kasus ini menurut Mukhtar, mirip dengan yang terjadi di Bendungan Kareloe. Warga terdampak pembangunan Bendungan tidak terima dengan keputusan sepihak penetapan harga ganti rugi lahan. Di hadapan warga, legislator DPR RI ini berjanji akan menyelesaikan kasus ini, sebab sangat merugikan masyarakat di area lokasi pembangunan.
“Sejak duduk di DPRD Provinsi Sulsel, saya termasuk orang yang sangat vokal menyuarakan perlunya Pemerintah memperbanyak bendungan dan embung, agar dapat membantu para petani kita yang membutuhkan air. Namun, saya pula yang selalu berada di garda terdepan, jika dalam proses pembangunan tersebut, ada hak-hak warga yang diabaikan,” jelas mantan Anggota Komisi B DPRD Sulsel ini.
Setelah kembali ke Jakarta, sambung Mukhtar, pihaknya akan segera mendorong agar masalah ini segera dibahas di DPR melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). \
“Kami akan mengundang Kementerian PU, Menteri Agraria/kepala BPN, Gubernur Sulsel, Bupati Takalar, DPRD Takalar, dan pihak kontraktor. Semoga segera ada jalan keluar bagi masalah ini,” tegas Mukhtar.
Terpisah disampaikan, Kordinator Lapangan Kasus Pammukkulu, Muallim Bahar mengatakan bahwa, proses pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku, dimana penentuan harga ganti rugi tidak melalui Musyawarah penentuan harga yang disepakati oleh para Pemilik tanah yang terkena genangan lokasi Bendungan Pamukkulu.
"Penentuan harga yang dilakukan oleh BPN Takalar dari hasil penilaian Tim Apraisal tanpa melibatkan masyarakat dalam musyawarah. 91% masyarakat abstain dan menolak proses musyawarah apatah lagi hasil musyawarah," tambahnya.
Penentuan luas areal tanah yang terkena ganti rugi, lanjut Muallim, tanpa ada konfirmasi persetujuan dan tanda tangan hasil dari pengukuran kepada para pemilik tanah. “Demikian pula, penentuan jenis dan jumlah tanaman, kelas tanaman dan harga ganti rugi tanaman sangat tidak transparan," tuturnya.
Ia pula menilai, belum pernah ada kesepakatan harga antara masyarakat pemilik lahan dengan pemerintah, belum pernah ada sosialisasi tentang besaran harga sebagai nilai taksasi harga.
"Sampai saat ini aspirasi kita tertolak dimana-mana. Olehnya itu kami serahkan ke Kakanda Mukhtar Tompo selaku wakil kami di DPR RI untuk mengangkat masalah ini ke level nasional. Semoga ada jalan keluar dalam waktu sesingkat-singkatnya," tutup Aktivis HMI Cabang Gowa Raya ini.(Baslam)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda