LPA Sulsel Gelar Pertemuan Untuk Review Hasil Pemantauan PRT Anak Berbasis Komunitas di Makassar

Makassar, Jurnalpost - Sebagai salah satu mitra ILO (International Labour Organisation) Promote Project yang bekerja untuk upaya penghapusan PRT Anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel bekerjasama dengan JARAK Jakarta, sejak dua bulan terakhir, telah melaksanakan pemantaun dan pendataan PRT/ PRT Anak berbasis komunitas di dua RT (Rukun Tetangga) pada dua Kelurahan berbeda di Makassar, yakni RT 01/RW11 Kelurahan Mangasa (Graha Malengkeri) Kecamatan Tamalate dan RT 08/RW 01 Kel. Antang (Komp.Bukit Baruga) Kecamatan Manggala Kota Makassar. (Kamis, 26 Mei 2016)

Kelurahan Mangasa Pada pertemuan di Kantor Kelurahan Mangasa, Umi Jusmiati Lestari, salah seorang tim pemantau di RT 01 Kelurahan Mangasa, menyampaikan bahwa dari pemantauan dan pendataan yang dilakukan di kediamannya, ditemukan ada 2 orang majikan yang mempekerjakan PRT Anak yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk itu dia dan tim telah menyampaikan kepada majikan tersebut tentang larangan mempekerjakan anak sebagai PRT dan pentingnya untuk tetap memenuhi hak-hak anak untuk bersekolah, tumbuh kembang dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Andi Alimuddin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyatakan bahwa kegiatan pemantauan ini akan sangat membantu Dinas terkait, karena terbatasnya pegawai pengawas ketenagakerjaan di instansinya. Dia berharap agar hal tersebut bisa disinergikan, karena menurutnya, sejak tahun 2002, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Pekerja Anak, dimana dilakukan penarikan terhadap pekerja anak kemudian dilakukan pembinaan dan setelah itu dikembalikan lagi ke sekolah. Sebagai contoh, “ada 138 anak yang berhasil ditarik dan dikembalikan ke sekolah pada tahun sebelumnya” pungkasnya.

Perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kota Makassar, Asriati Arifin menyatakan dukungannya atas kegiatan pemantauan yang dilakukan. Menurutnya hal ini sangat relevan dengan program pemerintah kota yang ingin menwujudkan Makassar sebagai Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya adalah pengurangan pekerja anak. Hanya saja menurutnya, data jumlah pasti PRT Anak, masih jadi kendala untuk melakukan respon kongkrit atas permasalahan ini. Selanjutnya, Rahmawaty dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, menyarankan agar anak yang putus sekolah karena bekerja sebagai PRT dapat diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di setiap Kecamatan di Makassar.

Kelurahan Antang Pertemuan di Kantor Lurah Antang, diawali dengan pembukaan oleh Lurah Antang Andi Fadly. Dalam sambutannya, dia menyampaikan dukungannya atas kegiatan yang diprakarsai LPA Sulsel dan JARAK serta berterimakasih karena salah satu RT di wilayahnya dijadikan sebagai area percontohan.

Berikutnya dia menyampaikan bahwa penghargaan terhadap jasa PRT adalah sebuah keharusan karena mereka berkontribusi penting dalam mendukung kerja majikan. Dia menceritakan pengalaman pribadinya akan sulitnya mencari PRT saat ini. Terkait dengan isu PRT Anak. Dia sepakat agar apa yang telah diinisiasi di RT 8 dapat direplikasi di RT lain di Antang.

Tahir, ketua tim pemantau RT 8 dalam presentasinya menyampaikan bahwa dari hasil pantauan yang dilakukan, ditemukan ada 1 orang majikan yang mempekerjakan PRT anak. Untuk PRT dewasa, sejauh ini tidak ditemukan masalah dengan majikan karena umumnya mereka adalah pekerja live-out atau yang tidak tinggal di rumah majikan.

Hadirman dari Disnaker Kota Makassar, menegaskan bahwa larangan untuk mempekerjakan anak adalah sesuatu yang telah diatur secara tegas dalam aturan perudangan. Namun, jika ada anak yang tetap bekerja karena alasan membantu orang tua, hak mereka sebagai anak seperti pendidikan dan hak bermain harus tetap dipenuhi. Dia juga mendukung peningkatan profesionalisme PRT.

Menurutnya akan lebih baik jika ada job desk yang jelas dari majikan, sehingga kerja PRT lebih terarah. Menyangkut larangan mempekerjakan anak sebagai PRT. Hardiman menyarankan agar Lurah Antang bisa mereplikasi apa yang dilakukan di Kawasan Industri Makassar, dengan mendeklarasikan kawasan tersebut sebagai kawasan bebas pekerja anak. Jadi menurutnya, di Antang jika pak Lurah berkenan bisa pasang spanduk yang menegaskan bahwa Antang adalah Kelurahan yang bebas PRT Anak. Hal ini mendapat tanggapan positif dari Lurah Antang.

Meisy Papayungan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulsel menginformasikan keberdaan, Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 yang merupakan media pelayanan informasi dan konsultasi melalui telepon bebas pulsa bagi anak yang sedang membutuhkan bantuan. Menurutnya fasilitas ini juga bisa dimanfaatkan oleh PRT anak jika sedang ada masalah.

Di akhir pertemuan, Fadiah Machmud, Koordinator LPA Sulsel berharap agar apa yang telah diinisiasi oleh LPA dan JARAK bisa terus mendapat dukungan dari pemerintah. Menurutnya, saatnyalah warga didorong untuk selalu terlibat aktif dengan prinsip bottom-up, jadi tidak melulu dilakukan dari atas ke bawah seperti yang banyak dipraktekan di masa lalu. Pemantauan berbasis komunitas adalah salah satu cara untuk merubah paradigm lama, tegasnya.(Bakry, Muh. Rasyidi/jp)