JURNALPOST - Ketua Ikatan Pemuda Alumni Lemhanas (IPAL) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ardiansyah menyesalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dalam hal ini, Estate Balombessie dan Estate Palangisang Kabupaten Bulukumba Sulsel.
PHK ini, memakan korkan sebanyak 119 orang yang diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2017 sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh manejemen perusahaan PT LONSUM. Adapun respon karyawan yang di PHK salah satunya Nasir Lampe, ia mengunkapkan, saya tidak terima PHK yang dikeluarkan oleh PT LONSUM karena alasan PHK yang disampaikan pihak perusahaan tidak sesuai apa yang saya terima di lapangan, tegas Nasir.
Ardiansyah, ia mengatakan, proses PHK yang di lakukan oleh PT LONSUM adalah tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1-3). Sehingga dia mendesak Bupati Bulukumba, DPRD Bulukumba dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel agar membatalkan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT LONSUM, jelasnya.
Lanjut dia, DPRD Provinsi kiranya segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PT LONSUM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel dan karyawan yang di PHK, agar segera melahirkan solusi yang tidak merugikan pihak karyawan.
“Jika keberadaan PT PP LONSUM Indonesia Tbk di Kabupaten Bulukumba hanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaannya, tanpa mempedulikan putra daerah sebagai karyawan maka, sebaiknya Bupati Bulukumba dapat merekomendasikan untuk penutupan PT LONSUM tersebut” tutup ketua IPAL ini.
Selain itu, Zainuddin Jay yang juga putra Bulukumba dan juga aktivis Unhas menambahkan ia menyesalkan adanya PHK yang dilakukan PT LONSUM yang ditenggarai prosesnya tidak sesuai dengan ketetapan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang berujung pada dirugikannya pihak karyawan. Sehingga dia mendesak pada pihak yang berwenang agar segera merumuskan solusi yang terbaik, supaya tidak ada pihak yang diruggikan, tegas Jay.
Sementara ketua DPP IMM bidang hukum M. Sholihin SH. MH, dia mengaku akan siap mendampingi apabila proses gugatan karyawan terkait PHK yang dilakukan oleh PT LONSUM sampai ke meja hijau, tuturnya.
Adapaun pihak perusaha LONSUM saat dihubungi melalaui HP dalam hal ini, Manejer State Balombessie Ir. Osten Panjaitan, berkali-kali dihubungi namun HP nya tidak diangkat.
Muh. Basri Lampe Aktivis Fakultas Hukum UMI melaporkan dari Makassar.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda