MAKASSAR, JurnalPost.com - Proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) masih berlangsung di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel. Hal ini disebabkan karena saat fit and proper test calon komisioner, Komisi A diduga tidak melakukan proses seleksi secara transparan.
Pakar Komunikasi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Muliadi Mau, mengatakan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel harus segera melakukan tindakan terhadap proses seleksi KPID Sulsel yang diduga melanggar Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 2 Tahun 2011. Tindakan ini penting dilakukan agar mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat yang memantau proses seleksi tersebut.
"Dewan cepat tanggapi dan sikapi persoalan ini. Terutama merespon aduan masyarakat terkait proses seleksi yang dianggap tak transparansi," katanya, Kamis (6/6/2024)
Menurutnya, seleksi calon komisioner KPID yang menimbulkan polemik, seharusnya cepat diselesaikan DPRD Sulsel, jangan sampai berlarut-larut, misalnya proses yang tidak sesuai prosedur. Sehingga Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) melaporkan ke BK DPRD Sulsel.
"Kita berharap dewan bekerja secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab. Ini untuk membangun kepercayaan publik," ucap Muliadi.
Selain itu, dia juga meminta kepada dewan agar senantiasa menyampaikan kepada publik terkait perkembangan di BK. Ini dilakukan supaya publik percaya terhadap dewan dan untuk menjaga nama calon komisioner yang terseleksi. "Supaya yang terpilih nanti tidak tersandera dugaan atau isu yang tak patut itu (transaksional) dan yang terpilih kredibel dan menjaga muruah KPID".
Apalagi, kata Muliadi, banyak agenda yang penting ke depannya. Di antaranya saat ini dekat pelaksanaan Pilkada, peran KPID penting sebagai sarana sosialisasi politik, pendikan politik, dan ruang demokrasi.
Kemudian, ke depan, KPI Pusat juga berencana melibatkan KPID untuk melakukan indeks program televisi, yang selama ini dilakukan oleh KPI Pusat. Selanjutnya yang penting diantisipasi juga jangan sampai DPR RI mengesahkan RUU Penyiaran yang di dalamnya memberikan kewenangan luas, lembaga penyiaran konvensional.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif berjanji pihaknya akan menuntaskan polemik dalam seleksi komisioner KPID Sulsel.
"Pertengahan Juni, kita bahas melalui rapat pimpinan supaya urusan ini kelar," katanya.
Menurutnya, polemik hasil seleksi KPID Sulsel tengah diproses oleh Badan Kehormatan (BK).
"Saya, Selle dan Ketua DPRD Sulsel pasti akan tuntaskan. Supaya jangan ada yang terbengkalai. Intinya saya mau orang yang terseleksi adalah putra-putri terbaik Sulsel. Jangan ada titipan dan jangan ada boneka," tambahnya.*
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda