32 C
Makassar
Kamis, September 24, 2020

DPP IMM tolak penghapusan pasal penodaan agama

- Advertisement -

MEDAN, JURNALPOST – (DPP IMM), Permasalahan penghapusan pasal penodaan agana disoroti oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Medan, Sekretaris DPP IMM, Fitrah Bukhari mengungkapkan upaya penghapusan tindak pidana penodaan agama dalam Peraturan perundang-undangan merupakan langkah keliru. DPD IMM se-Indonesia telah menyepakati bahwa pasal penodaan agama harus tetap dipertahankan dalam regulasi positif di Indonesia.

Pendapat ini merupakan tanggapan atas pernyataan Wakil Tetap Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib, yang menyebut PBB merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pasal penodaan agama.

“Sebagai negara berdaulat, negara Indonesia berhak mengatur segala urusan dalam negerinya. Tak ada yang berhak mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia menyediakan mekanisme pengujian peraturan per-UU-an di Mahkamah Konstitusi. “Pada tahun 2010 dan 2012 MK menyebutkan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga setiap pihak wajib menjalankannya.” Ungkap Mahasiswa Program Doktor UII ini.

tindakan penodaan agama akhir-akhir ini mencuat lagi. Sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengatur tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan jika tidak diatur dengan tegas, maka banyak pelaku yang semena-mena menodai agama dan melukai hati umat beragama di Indonesia.

Selain itu juga, dalam rumusan maqasid al syariah, terdapat kewajiban untuk melindungi agama yang harus menjadi dasar dibentuknya sebuah peraturan.

Adanya pasal tersebut melindungi agama sebagai salah satu unsur kepercayaan masyarakat. Perlindungan agama merupakan hal yang harus dijamin oleh pemerintah. “Pemerintah tidak boleh membiarkan agama di Indonesia dinodai atau dihinda, Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang religius, sehingga jika salah satu agama dinodai di Indonesia terdapat dasar hukum untuk menghukumnya” ungkap Fitrah.

“Jika tidak terdapat UU yang mengatur hal tersebut, maka dapat mengakibatkan chaos di masyarakat. Hal ini tentu tidak boleh kita biarkan terjadi karena dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang akan berimbas pada terganggunya pembangunan ekonomi yang sedang diusahakan pemerintah” ujarnya. (Faisal Fariz/PR)

- Advertisement -

Berita terbaru

Mahasiswa UMSIDA Manfaatkan Limbah Akrilik TV LED untuk display Menu

JURNALPOST - Pada masa pandemi Covid-19, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) – Tangguh, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah...
- Advertisement -

KPU Pangkep Pastikan Pengundian Nomor Urut Paslon Sesuai Standar Prokes

JURNALPOST, PANGKEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), memastikan tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) akan dilaksanakan sesuai standar...

Nandar Jamaluddin Sebut, Selayar Penyelenggara Pilkada Terawan di Sulsel

JURNALPOST - Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan ditetapkan sebagai salah satu dari dua belas kabupaten kota penyelenggara pilkada tertinggi dari sisi kerawanan dengan presentase...

Pembentukan Pansus Covid-19 hanya Pemborosan Anggaran

JURNALPOST - Usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawasan anggaran Covid-19 yang diusulkan oleh beberapa aleg DPRD Kab.Poso saat hearing bersama Forum Pembela Masyarakat Cinta...

Berita Terkait

Mahasiswa UMSIDA Manfaatkan Limbah Akrilik TV LED untuk display Menu

JURNALPOST - Pada masa pandemi Covid-19, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) – Tangguh, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah...

KPU Pangkep Pastikan Pengundian Nomor Urut Paslon Sesuai Standar Prokes

JURNALPOST, PANGKEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), memastikan tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) akan dilaksanakan sesuai standar...

Nandar Jamaluddin Sebut, Selayar Penyelenggara Pilkada Terawan di Sulsel

JURNALPOST - Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan ditetapkan sebagai salah satu dari dua belas kabupaten kota penyelenggara pilkada tertinggi dari sisi kerawanan dengan presentase...

Pembentukan Pansus Covid-19 hanya Pemborosan Anggaran

JURNALPOST - Usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawasan anggaran Covid-19 yang diusulkan oleh beberapa aleg DPRD Kab.Poso saat hearing bersama Forum Pembela Masyarakat Cinta...
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini