22 C
Makassar
Sabtu, Agustus 15, 2020

DPP IMM tolak penghapusan pasal penodaan agama

- Advertisement -

MEDAN, JURNALPOST – (DPP IMM), Permasalahan penghapusan pasal penodaan agana disoroti oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Medan, Sekretaris DPP IMM, Fitrah Bukhari mengungkapkan upaya penghapusan tindak pidana penodaan agama dalam Peraturan perundang-undangan merupakan langkah keliru. DPD IMM se-Indonesia telah menyepakati bahwa pasal penodaan agama harus tetap dipertahankan dalam regulasi positif di Indonesia.

Pendapat ini merupakan tanggapan atas pernyataan Wakil Tetap Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib, yang menyebut PBB merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pasal penodaan agama.

“Sebagai negara berdaulat, negara Indonesia berhak mengatur segala urusan dalam negerinya. Tak ada yang berhak mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia menyediakan mekanisme pengujian peraturan per-UU-an di Mahkamah Konstitusi. “Pada tahun 2010 dan 2012 MK menyebutkan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga setiap pihak wajib menjalankannya.” Ungkap Mahasiswa Program Doktor UII ini.

tindakan penodaan agama akhir-akhir ini mencuat lagi. Sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengatur tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan jika tidak diatur dengan tegas, maka banyak pelaku yang semena-mena menodai agama dan melukai hati umat beragama di Indonesia.

Selain itu juga, dalam rumusan maqasid al syariah, terdapat kewajiban untuk melindungi agama yang harus menjadi dasar dibentuknya sebuah peraturan.

Adanya pasal tersebut melindungi agama sebagai salah satu unsur kepercayaan masyarakat. Perlindungan agama merupakan hal yang harus dijamin oleh pemerintah. “Pemerintah tidak boleh membiarkan agama di Indonesia dinodai atau dihinda, Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang religius, sehingga jika salah satu agama dinodai di Indonesia terdapat dasar hukum untuk menghukumnya” ungkap Fitrah.

“Jika tidak terdapat UU yang mengatur hal tersebut, maka dapat mengakibatkan chaos di masyarakat. Hal ini tentu tidak boleh kita biarkan terjadi karena dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang akan berimbas pada terganggunya pembangunan ekonomi yang sedang diusahakan pemerintah” ujarnya. (Faisal Fariz/PR)

- Advertisement -

Berita terbaru

Geliat Pasar Ekspor Klinker dan Semen Tonasa Pasca Lockdown Dibeberapa Negara Mengalami Pertumbuhan

PANGKEP, JURNALPOST - Permintaan ekspor semen tonasa hingga saat ini tetap mengalami pertumbuhan. Optimalisasi kapasitas produksi tetap dilakukan dengan maksimal. Pasar ekspor semen tonasa...
- Advertisement -

Sambut HUT RI, Polres Sekadau Salurkan 75 Paket Beras Polri di Kampung Tangguh

JURNALPOST - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75, jajaran Polres Sekadau menyalurkan bantuan beras Polri di Kampung Tangguh desa Tanjung, kecamatan Sekadau Hilir. Sebanyak...

Upaya Preventif Covid-19, Mahasiswa UMM Gencarkan Memasang Poster Edukasi di Desa Keboan Anom

JURNALPOST - Mengawali program kerja Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM), sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tergabung dalam Kelompok 31 PMM – UMM...

Mahasiswa UMM mengabdi di pesisir kalsel

Jurnalpost - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama 7 bulan dan hingga sekarang belum ditemukan vaksin untuk mengatasinya, sejauh ini sudah tercatat 100 ribu jumlah...

Berita Terkait

Geliat Pasar Ekspor Klinker dan Semen Tonasa Pasca Lockdown Dibeberapa Negara Mengalami Pertumbuhan

PANGKEP, JURNALPOST - Permintaan ekspor semen tonasa hingga saat ini tetap mengalami pertumbuhan. Optimalisasi kapasitas produksi tetap dilakukan dengan maksimal. Pasar ekspor semen tonasa...

Sambut HUT RI, Polres Sekadau Salurkan 75 Paket Beras Polri di Kampung Tangguh

JURNALPOST - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75, jajaran Polres Sekadau menyalurkan bantuan beras Polri di Kampung Tangguh desa Tanjung, kecamatan Sekadau Hilir. Sebanyak...

Upaya Preventif Covid-19, Mahasiswa UMM Gencarkan Memasang Poster Edukasi di Desa Keboan Anom

JURNALPOST - Mengawali program kerja Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM), sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tergabung dalam Kelompok 31 PMM – UMM...

Mahasiswa UMM mengabdi di pesisir kalsel

Jurnalpost - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama 7 bulan dan hingga sekarang belum ditemukan vaksin untuk mengatasinya, sejauh ini sudah tercatat 100 ribu jumlah...
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini