JAKARTA, JurnalPost.com – Dua mahasiswa asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dhesis Wanfadiel Islam dan Nariswari Putri Nugrahanti, membawa dua persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Yogyakarta ke forum Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) 2026 di Jakarta.
Keduanya menyoroti dugaan keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan Jaga Warga dalam pengamanan aksi massa serta persoalan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kasus yang dialami usaha kuliner Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
Kedua isu tersebut disampaikan sebagai bagian dari delapan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga legislatif.
Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2026 berlangsung pada 11–15 November 2026 di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Sinergi Pemuda dan Parlemen dalam Perumusan Kebijakan Publik untuk Indonesia Emas 2045” dan melibatkan delegasi pemuda dari berbagai provinsi.
Bagi Dhesis dan Nariswari, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan masyarakat, tetapi juga kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Soroti Dugaan Pelebaran Fungsi Jaga Warga
Persoalan pertama yang diangkat kedua delegasi berkaitan dengan keberadaan Jaga Warga, program berbasis masyarakat yang dibentuk Pemerintah Daerah DIY untuk memperkuat keamanan dan ketenteraman lingkungan.
Pengaturan Jaga Warga sebelumnya tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 yang diubah melalui Pergub Nomor 59 Tahun 2022. Kedua aturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga.

Secara prinsip, program Jaga Warga bertujuan memperkuat ketahanan sosial, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mendorong penyelesaian persoalan di tingkat lingkungan.
Namun, kedua delegasi menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap dugaan pelebaran fungsi atau function creep, khususnya menyangkut laporan kemunculan kelompok yang mengatasnamakan Jaga Warga di sekitar aksi demonstrasi.
Menurut paparan mereka, laporan tersebut muncul dalam sejumlah aksi massa di Yogyakarta sepanjang 2026, termasuk pada 1 September, 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November.
Tim Hukum Bara Adil, melalui Royan Juliazka Chandrajaya, disebut pernah menyoroti kemunculan kelompok yang dikenal dengan sebutan gentho dalam aksi 20 Oktober.

Di sisi lain, Polda DIY menyatakan tidak terdapat anggota Jaga Warga di kawasan Malioboro saat aksi 28 Oktober 2026.
Perbedaan keterangan itu, menurut kedua delegasi, menunjukkan pentingnya pemeriksaan independen untuk memastikan identitas, kedudukan, dan keterlibatan kelompok yang dilaporkan berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Mereka menegaskan bahwa dugaan tindakan individu atau kelompok tertentu tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai tindakan seluruh anggota Jaga Warga.
Dorong Investigasi Independen dan Perlindungan Peserta Aksi
Dalam pemaparannya, kedua delegasi turut merujuk sejumlah data mengenai penanganan aksi massa di Yogyakarta.
Untuk peristiwa 28 Oktober 2026, data Wali Kota Yogyakarta yang dikutip Antara menyebut terdapat 116 korban luka, termasuk 13 orang yang menjalani perawatan inap.
Sementara itu, Polda DIY melaporkan 39 warga dan 60 personel kepolisian mengalami luka. LBH Yogyakarta juga mencatat adanya 48 orang yang ditangkap atau sempat tidak diketahui keberadaannya, disertai laporan hambatan akses pendampingan hukum.
Dalam konferensi pers di LBH Yogyakarta pada 3 November 2026, sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, disebut menyoroti dugaan pembiaran kekerasan oleh pihak ketiga dalam penanganan demonstrasi.
Kedua delegasi juga merujuk laporan mengenai pengamanan 154 hingga 157 orang dalam rangkaian peristiwa 10–12 November 2026, termasuk 21 anak di bawah umur.
Angka-angka tersebut berasal dari sejumlah sumber dengan metode dan cakupan pencatatan berbeda sehingga membutuhkan verifikasi lebih lanjut sebelum dijadikan dasar kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum pihak tertentu.
Dhesis Wanfadiel Islam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), menilai penanganan keamanan harus dilakukan secara proporsional dan mengutamakan perlindungan seluruh masyarakat.
“Ke mana rantis, panser, satuan Brimob, Polri, hingga TNI saat warga diteror klitih, tawuran, dan aksi premanisme seperti ini? Mengapa kekuatan negara dikerahkan penuh menghadapi rakyat yang bersuara? Kami tidak anti-aparat. Kami ingin setiap warga, termasuk aparat, dilindungi oleh aturan yang tegas dan jelas,” tegas Dhesis Wanfadiel Islam, Delegasi PPI DIY asal FH UII.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Selain itu, Komentar Umum Nomor 37 Tahun 2020 dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan kewajiban negara melindungi peserta pertemuan damai dari ancaman kekerasan, termasuk yang dilakukan pihak ketiga.
Empat Rekomendasi Terkait Jaga Warga
Untuk menanggapi persoalan tersebut, kedua delegasi mengusulkan empat langkah kebijakan.
Pertama, melakukan peninjauan dan revisi Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 agar batas kewenangan Jaga Warga lebih tegas, termasuk larangan keterlibatan dalam pengamanan demonstrasi di luar kewenangan yang diberikan hukum.
Apabila perubahan regulasi tidak dilakukan, mereka mengusulkan kajian terhadap kemungkinan pengujian peraturan melalui Mahkamah Agung sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, mendorong pemeriksaan independen oleh lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Kompolnas, terhadap peristiwa 28 Oktober dan 10 November 2026.
Ketiga, memperkuat jaminan akses bantuan hukum serta perlindungan anak dalam proses penanganan demonstrasi. Kedua delegasi mengusulkan prosedur pendampingan hukum yang dapat diakses tanpa hambatan dan pembatasan penggunaan penahanan terhadap anak.
Keempat, meminta aparat menelusuri dugaan intimidasi atau tindakan premanisme secara objektif, termasuk mengidentifikasi pelaku, pihak yang memberi perintah, dan kemungkinan pihak yang mendanai tindakan melawan hukum.
Kasus Bolosego Jadi Sorotan Perlindungan UMKM
Selain persoalan keamanan dalam aksi massa, Dhesis dan Nariswari mengangkat dugaan pungutan liar yang dialami pelaku usaha kuliner Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
Kasus tersebut mencuat pada September 2026 setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, mengungkapkan keberatannya atas permintaan biaya parkir saat hendak menjalankan usaha.
Menurut pengakuannya, pihak pengelola parkir awalnya meminta pembayaran Rp2,5 juta per hari. Setelah melalui negosiasi, nominal tersebut disebut turun menjadi Rp1 juta per hari.
Permintaan pembayaran itu menjadi perhatian karena pelaku usaha mengaku telah memperoleh izin pemanfaatan lokasi dari pihak Keraton Yogyakarta.
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disebut menyatakan tidak menerbitkan izin juru parkir di lokasi tersebut. Sementara itu, penanganan perkara oleh kepolisian tidak menemukan unsur pidana pungli atau pemerasan yang cukup untuk diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu.
Di sisi lain, muncul pula pemeriksaan internal terhadap seorang personel kepolisian terkait penanganan persoalan tersebut.
Kasus ini dinilai memperlihatkan pentingnya kejelasan kewenangan pengelolaan kawasan, terutama karena Alun-Alun Kidul merupakan bagian dari wilayah dengan status Tanah Kasultanan atau Sultan Ground.
Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 telah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan serta Tanah Kadipaten. Namun, kedua delegasi memandang aturan tersebut masih perlu diperkuat untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, dan perparkiran.
Nariswari Putri Nugrahanti, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY), menilai kepastian berusaha harus menjadi perhatian pemerintah sebelum persoalan serupa kembali terjadi.
“Perlindungan UMKM tidak boleh menunggu sebuah kasus viral. Ketika pelaku usaha yang sudah berizin pun tidak tahu harus mengadu ke mana, itu tanda ada yang kosong dalam tata kelola kita. Prinsipnya sudah lama kita kenal: Salus populi suprema lex esto, keselamatan dan perlindungan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” terang Nariswari Putri Nugrahanti, Delegasi PPI DIY asal FISIP UNY.
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan kepastian mengenai prosedur perizinan, besaran tarif resmi, identitas pengelola kawasan, dan lembaga yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa.
Usulkan Sistem Perizinan Terpadu dan Parkir Digital
Untuk memperbaiki tata kelola kawasan wisata dan perlindungan pelaku UMKM, kedua delegasi mengajukan empat rekomendasi tambahan.
Pertama, membangun sistem informasi dan pelayanan terpadu yang menghubungkan perizinan usaha, identitas pengelola kawasan, kewenangan lembaga, serta transparansi tarif antara Keraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan resmi bagi masyarakat dan pelaku usaha sebelum memanfaatkan suatu lokasi untuk kegiatan ekonomi.
Kedua, mengusulkan pembentukan kelompok kerja harmonisasi regulasi kawasan berstatus khusus melalui Komite I DPD RI.
Kelompok kerja ini diharapkan dapat memetakan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, khususnya dalam pengelolaan tanah, perizinan usaha, dan aktivitas ekonomi di kawasan keistimewaan.
Ketiga, mendorong evaluasi dan revisi Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 agar pengaturan mengenai pemanfaatan Tanah Kasultanan dapat memberikan kepastian yang lebih terperinci terhadap kegiatan UMKM, pariwisata, perparkiran, dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Keempat, mengembangkan sistem pembayaran parkir digital melalui QRIS yang terhubung dengan pengelolaan penerimaan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi pembayaran dipandang dapat meningkatkan transparansi transaksi, memudahkan pengawasan, dan mengurangi risiko pembayaran tidak resmi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Harapkan Rekomendasi Ditindaklanjuti Lintas Lembaga
Melalui Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2026, Dhesis dan Nariswari berharap delapan rekomendasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik.
Bagi keduanya, isu keamanan warga dalam demonstrasi dan perlindungan pelaku UMKM memiliki keterkaitan mendasar, yakni kebutuhan terhadap aturan yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka berharap pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membangun koordinasi yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan masyarakat.
Partisipasi kedua mahasiswa tersebut juga menunjukkan bahwa forum kepemudaan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan daerah ke tingkat nasional melalui pendekatan hukum dan rekomendasi kebijakan.
Profil Delegasi
Dhesis Wanfadiel Islam merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sekaligus Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2026.
Nariswari Putri Nugrahanti merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) sekaligus Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada konferensi yang sama.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda