Demonstrasi dan Kritik Habermas-Plato, Membaca Ulang Realitas Demokrasi Indonesia

Oleh: Apolonaris Franco Mensi

Dari 1998 ke 2025 Demonstrasi selalu hadir sebagai cerminan demokrasi Indonesia. Mei 1998 menjadi titik balik sejarah, Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, mengguncang rezim Orde Baru hingga akhirnya Soeharto turun dari kekuasaan. Peristiwa itu menandai lahirnya babak baru demokrasi yang lebih terbuka dan penuh harapan.

Dua puluh tuju tahun kemudian, Agustus 2025, demonstrasi kembali mengguncang negri. Kali ini bukan melawan otoritarianisme, melainkan melawan wajah lain dari demokrassi itu sendiri ketika lembaga-lembaga yang seharusnya mewakili rakyat justru dianggap abai, elitis, dan kehilangan legitimasi. Protes mahasiswa, buru, dan masyarakat sipil berujung bentrok dengan aparat serta adanya tindakan represi terhadap Jurnalis.

Sejarah 1998 dan Agustus 2025 memperlihatkan benang merah demonstrasi tidak pernah berrhenti menjadi bahasa politik rakyat. Dari menggulingkan otoritarianisme hingga mengkritik demokrasi elektoral, demonstrasi menunjukkan bahwa rakyat tidak pasif tetapi aktif mengoreksi jalannya sejarah demokrasi.

Demokrasi Indonesia antara Prosedur dan Substansi Dua dekade lebih pascareformasi, demokrasi Indonesia masih menyimpang paradoks. Dari satu sisi, Indonesia kerap dipuji sebagai salahsatu demokrasi terbesar di dunia. Pemilu digelar rutin, partisipasi warga tingggi, dan kebebasan sipil lebih luas dibanding masa lalu. Namun di sisi lain, kualitas demokrasi Indonesia masih jauh dari bentuknya yang ideal.

Economist intelegence Unit (EIU) Democracy Index 2024 menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy, menandakan bahwa meskipun sistem elektoral berjalan, kualitass representasi politik masih lemah. Freedom House menempatkan Indonesia sebagai negara dalam kategori Patrli Free yakni kebebasan sipil dan politik masih terrbatas dengan skor 56/100. Selain itu indeks korupsi berada di angka 37/100 memperrlihatkan betapa praktik korupsi terus merusak legitimasi demokrasi Indonesia.

Paradoks ini memperrlihatkan bahwa demokrasi kita lebih banyak berhenti pada prosedur formal ketimbang substansi. Pemilu berjalan tetapi hasilnya kerrap melahirkan elite yang sibuk melayani kepentingan oligarki.  Partai politik yang seharusnya menjadi kanal aspirasi rakyat berubah menjadi mesin kekuasaan sempit. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi kembali menjadi saluran alternatif rakyat.

Habermas, Demonstrasi sebagai Koreksi Ruang Publik Jürgen Habermas menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya mungkin hidup bila terdapat ruang publik (public sphere) yang rasional dan inklusif. Ia menulis, ”Hanya melalui komunikasi yang bebas dari dominasi, opini publik yang rasional dapat terbentuk dan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik” (Habermas, 1984: vol. II).

Dengan kata lain, rakyat harus memiliki ruang deliberasi yang nyata, bukan sekadar prosedur formal. Namun, dalam praktik Indonesia, ruang publik itu kerap tersumbat. Lembaga politik DPR, partai, bahkan media arus utama lebih banyak diatur oleh logika kapital dan kepentingan oligarki dibanding kebutuhan deliberasi. Akibatnya, suara rakyat yang berbeda atau kritis sering kali tidak mendapat tempat. Ketika kanal formal gagal, rakyat mencari arena alternatif. Demonstrasi, dengan demikian, adalah bentuk tindakan komunikatif kolektif yang mendesak negara untuk mendengar. Protes 1998 maupun 2025 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya kehilangan vitalitasnya: rakyat masih berani berbicara ketika institusi bungkam.

Plato Demokrasi dan Kelemahannya Sendiri Mengapa kanal formal itu gagal? Plato dalam Republic sudah memberi peringatan lebih dari dua ribu tahun lalu. Ia menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang penuh kontradiksi: “Demokrasi memberikan kebebasan yang begitu luas, hingga pada akhirnya, orang-orang yang tidak pantas justru mendapat kesempatan untuk memimpin” (Plato, Republic, 557a). Plato menegaskan bahwa dalam demokrasi, rakyat sering tertipu oleh retorika. Pemimpin dipilih bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena kemampuan memikat massa. Ia menulis, ”Rakyat mengangkat mereka yang pandai menyenangkan telinga, bukan mereka yang pandai memimpin jiwa” (Plato, Republic).

Kritik Plato menemukan relevansinya di Indonesia. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana memilih pemimpin terbaik, kerap melahirkan figur populer tetapi lemah secara substansial. Politik uang, populisme, dan dominasi oligarki membuat demokrasi kita mudah kehilangan makna. Plato dengan tajam mengingatkan bahwa kelemahan demokrasi bukanlah ancaman eksternal, melainkan konsekuensi internal. Demokrasi yang tidak terkendali bisa jatuh ke dalam ironi: dari kebebasan menuju kekacauan, dari rakyat menuju oligarki baru.

Membaca Indonesia dengan Habermas dan Plato Jika kerangka Habermas dan Plato digabungkan, maka potret demokrasi Indonesia menjadi lebih terang. Dari Habermas, kita memahami mengapa demonstrasi muncul: karena ruang deliberatif formal gagal mendengar rakyat. Dari Plato, kita memahami mengapa kegagalan itu terjadi: karena demokrasi membuka jalan bagi pemimpin dan lembaga yang tidak kompeten. Dengan demikian, demonstrasi bukanlah anomali. Ia adalah mekanisme korektif dalam demokrasi yang sedang sakit. Tahun 1998, rakyat mengoreksi otoritarianisme; tahun 2025, rakyat mengoreksi demokrasi elektoral yang kehilangan substansinya. Keduanya membuktikan bahwa rakyat masih memegang kendali moral atas jalannya sejarah.

Demokrasi dan Konsekuensinya Masalah demokrasi Indonesia hari ini bukanlah ”benda asing” yang menyerang dari luar. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem itu sendiri. Plato sudah mengingatkan bahaya itu sejak dua milenium lalu. Akan tetapi konsekuensi itu tidak harus berakhir pada kehancuran. Selama ada mekanisme korektifdan demonstrasi adalah salah satunya demokrasi tetap memiliki harapan. Habermas mengajarkan bahwa demokrasi hanya hidup bila rakyat berani berbicara di ruang publik. Demonstrasi adalah tanda bahwa publik masih peduli, meskipun kecewa. Tugas kita bukan meredam protes, melainkan mengolahnya menjadi dialog deliberatif yang sehat. Demokrasi memang jalan berliku, penuh paradoks, sarat risiko. Tetapi justru dari kelok itu kita diuji apakah demokrasi hanya prosedur kosong, atau sungguh menjadi sarana rakyat untuk mengendalikan kekuasaan.

Daftar Pustaka Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2024. London, The Economist Group, 2024. Freedom House. Freedom in the World 2024, Indonesia. Washington D.C.: Freedom House, 2024. Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Vol. II. Boston, Beacon Press, 1984. Kompas. “Demonstrasi Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Ricuh, Aparat Bertindak Represif.” Kompas.id, 2024. Plato, Republic, Terj. Allan Bloom. New York, Basic Books, 1991. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024  Berlin Transparency International, 2024.