Oleh: Ervira Haniyah Mahasiswi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada
JurnalPost.com - Allegra Jade Dreanda Isdar, perempuan berusia 20 tahun asal Indonesia itu terpilih sebagai pembicara mahasiswa dalam wisuda Harvard Graduate School of Education. Pada cerita ini, yang menarik bukanlah pencapaiannya, melainkan cerita kecil yang ia bawa ke podium Harvard itu.
Dalam mata kuliahnya di Harvard, Allegra mendapat tugas nyata yaitu membantu memecahkan masalah pendidikan di Papua bersama UNICEF. Secara sekilas, masalah yang didapati terlihat sederhana dan klasik, yaitu perihal guru yang tidak datang ke sekolah sehingga anak-anak tidak mendapatkan proses belajar di sekolah. Melalui penelitiannya, Allegra mengusulkan sebuah solusi yang tampak masuk akal, yaitu melalui sistem monitoring berbasis aplikasi dengan mengunggah foto kehadiran yang kemudian dikaitkan dengan insentif.
Dr. Fernando Reimers, seorang profesor pada bidang pendidikan di Harvard yang sekaligus menjadi pembimbing Allegra justru memberikan pertanyaan yang menarik, "Allegra, have you thought about giving the teachers a bicycle, maybe?". Ini menjelaskan bahwa sebenarnya, guru-guru di Papua itu mungkin tidak menolak untuk datang. Mungkin, mereka hanya tidak bisa sampai ke sekolah. Dan ini adalah permasalahan yang jauh berbeda. Oleh karenanya, dalam pidato Allegra, ia mengajak audiens untuk “Take a Second Look".
Konsep ini selaras dengan perspektif emic dan etic dalam Ilmu Antropologi. Perspektif etic adalah cara pandang orang luar yang melihat suatu fenomena dari kerangka konseptualnya sendiri, sedangkan perspektif emic lahir dari cara memahami fenomena dari dalam, yakni dari sudut pandang orang yang benar-benar hidup di dalamnya.
Dengan demikian, solusi awal yang Allegra ajukan adalah solusi yang sangat etic. Ia melihat masalah kehadiran guru lalu menjawabnya dengan alat akuntabilitas, karena itulah kerangka yang paling familiar dari ruang kelas dan literatur yang ia pelajari. Opsi sepeda tidak muncul dalam kerangka berpikirnya karena secara struktural, belum ada ruang dalam pendidikannya yang mengajarkan untuk bertanya dari dalam.
Hal yang menarik adalah bahwa pola ini tidak berhenti di Papua. Di Indonesia, kebijakan pendidikan kerap lahir dari meja yang jauh dari ruang kelas. Bukan berarti tidak ada niat baik di dalamnya, melainkan karena proses perumusannya jarang benar-benar melibatkan suara mereka yang paling merasakan masalahnya, yaitu guru, murid, dan orang tua di lapangan. Akibatnya, yang dihasilkan adalah kebijakan yang menjawab pertanyaan pembuat kebijakan, bukan pertanyaan yang hidup di dalam komunitas itu sendiri.
Sekolah Rakyat adalah salah satu contoh yang paling mudah dibaca. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan anggaran rata-rata Rp 100 miliar per sekolah. Logikanya tampak masuk akal, akses terbatas maka bangun institusi baru. Namun pertanyaan yang lebih jarang diajukan adalah apakah memisahkan anak-anak miskin dari teman sebayanya dalam sistem boarding itu solusi, atau justru masalah baru. Dr. Subarsono, dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik FISIPOL UGM, justru menilai program ini belum mendesak dilaksanakan karena masih banyak sekolah konvensional yang memerlukan perhatian lebih dulu, mulai dari bangunan yang rusak hingga gaji guru honorer yang masih memprihatinkan (detikEdu, 2025). Ironinya, sekolah-sekolah yang sudah ada justru sedang kekurangan murid. Ini adalah kebijakan yang sangat etic, menjawab pertanyaan yang didefinisikan dari atas, bukan dari dalam komunitas yang menjadi subjeknya.
Dari kisah Allegra dalam merumuskan awal solusinya hingga permasalahan Sekolah Rakyat, sebetulnya tidak banyak berubah polanya. Dimana masalah selalu didefinisikan dari jauh, solusi dirancang dari atas, dan yang paling jarang dilibatkan justru mereka yang paling merasakan masalah itu setiap harinya. Guru yang mengajar di kelas dengan imbalan 10 ribu per harinya, murid yang berjalan kaki berjam-jam sebelum sampai ke sekolah, hingga orang tua yang tidak mampu membeli seragam meski sekolahnya gratis. Suara-suara itulah yang jarang menjadi titik berangkat sebuah kebijakan.
Jika kita kembali pada kisah Allegra, ia menutup pidatonya dengan sebuah pertanyaan yang sangat menarik yaitu, "before we solve a problem, we must first ask, who defined it?" Pertanyaan itu bukan sebuah retorika. Itu adalah langkah metodologis yang paling sering dilewati, bukan karena tidak diketahui, melainkan karena sistem tidak menyediakan ruang untuknya.
Yang menarik dari perjalanan Allegra adalah bahwa ia bisa sampai pada kesadaran itu justru karena ada yang menghentikannya, ada Dr. Reimers yang memintanya merasakan dulu sebelum menjawab. Pertanyaannya kemudian adalah, dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia, adakah ruang yang serupa?
Ini bukan soal niat baik atau buruk para pembuat kebijakan. Sebagian besar dari mereka tentu berangkat dari kepedulian yang tulus. Persoalannya lebih struktural dari itu. Kebijakan lahir dari rapat, dari data agregat, dari laporan yang sudah melewati banyak tangan sebelum sampai ke meja pengambil keputusan. Sementara pengalaman guru honorer yang mengajar dua kelas sekaligus karena kekurangan tenaga, atau anak yang berhenti sekolah bukan karena tidak mau belajar melainkan karena harus membantu orang tua, jarang menjadi bahan utama perumusan. Selama prosesnya tidak berubah, hasilnya pun tidak akan banyak berubah.
Maka, nurani yang dimaksud dalam tulisan ini bukan sentimentalitas. Bukan pula sekadar empati yang berhenti di permukaan. Nurani di sini adalah kesediaan untuk berhenti sejenak, turun, dan bertanya dulu sebelum menjawab. Kesediaan untuk mengakui bahwa orang yang paling dekat dengan masalah adalah orang yang paling tahu bentuknya. Mungkin yang paling dibutuhkan pendidikan Indonesia bukan kebijakan yang lebih canggih atau anggaran yang lebih besar, melainkan pembuat kebijakan yang lebih mau mendengar. Oleh karena itu, sudahkah kita benar-benar bertanya kepada mereka yang paling merasakannya?.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda