Transformasi Konflik Digital: Membangun Ruang Komunikasi Sehat di Era Media Sosial

Oleh: Fidela Azzahra - Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

JurnalPost.com - Teknologi digital banyak membawa perkembangan dan perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Indonesia tentang cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membangun hubungan sosial. Dengan adanya internet dan media sosial membuat informasi tersebar secara cepat tanpa adanya batasan. Masyarakat saat ini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai penyebar berbagai seluruh konten digital yang ada.

Perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Seluruh lapisan masyarakat menjadi mudah dalam memperoleh informasi dengan lebih mudah, tanpa adanya batasan ekonomi, budaya, pendidikan bahkan geografis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terus meningkat, termasuk penggunaan layanan digital dan internet.

Namun, kemajuan tersebut menghadirkan tantangan baru pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.  Ruang digital sekarang tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi positif, tetapi juga menjadi tempat munculnya berbagai konflik sosial.  Penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, provokasi, hingga perdebatan yang mengarah pada polarisasi menjadi fenomena yang sering ditemukan dalam interaksi digital.

Konflik yang terjadi di ruang digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan konflik sosial konvensional. Jika konflik sebelumnya lebih banyak terjadi melalui interaksi langsung, konflik digital dapat berlangsung secara luas, cepat, dan banyak melibatkan individu dalam waktu yang bersamaan.  Sebuah unggahan sederhana dapat memicu perdebatan panjang, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi hubungan sosial di dunia nyata.

Literasi Digital sebagai Tantangan Utama Tidak adanya literasi digital sebagian masyarakat adalah komponen utama yang meningkatkan konflik digital. Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi tidak selalu diikuti dengan kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi.

Menurut Laporan Status Literasi Digital Indonesia, masyarakat masih perlu memperkuat kemampuan mereka dalam hal kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & Katadata Insight Center, 2023).

Selain itu, data empiris yang ditemukan di Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi masih menjadi masalah besar di dunia digital. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2022), penyebaran informasi palsu di media sosial kerap dikaitkan dengan berbagai masalah, mulai dari politik hingga kesehatan (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk. (2021), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan kesesuaian dengan keyakinan pribadi, bukan hanya validitas sumber. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik digital disebabkan oleh unsur-unsur teknologi serta kecenderungan kognitif pengguna dalam memproses data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga kritis dan berpikir kritis.

Fenomena ini semakin kompleks karena fitur media sosial yang memungkinkan setiap pengguna memberikan respons instan. Mengikuti tren, memberikan komentar, atau memberikan pendapat seringkali membuat pengguna lebih mengutamakan kecepatan daripada ketepatan informasi.

Karena pengguna tidak selalu memiliki kesempatan untuk memahami konteks secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian, media sosial dapat menjadi tempat yang menimbulkan konflik.

Algoritma Media Sosial dan Terbentuknya Polarisasi Selain faktor individu, struktur teknologi media sosial memengaruhi pembentukan konflik digital. Sebagian besar platform digital menggunakan algoritma yang melacak perilaku dan minat pengguna untuk menampilkan konten (Danaditya, 2022).

Mekanisme ini dapat menyebabkan fenomena echo chamber, di mana orang lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan atau perspektif mereka sendiri. Akibatnya, pengguna semakin jarang berinteraksi dengan perspektif yang berbeda dan cenderung memperkuat keyakinan kelompoknya.

Perspektif Psikologi Sosial dalam Konflik Digital Selain itu, perspektif psikologi sosial dapat digunakan untuk memahami konflik digital. Teori Identitas Sosial, yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner, menjelaskan bahwa orang memiliki kecenderungan untuk membentuk identitas kelompok dan memiliki cara yang berbeda untuk melihat kelompok lain (Tajfel & Turner, 1979).

Identitas kelompok di media sosial dapat berasal dari banyak hal, seperti pilihan politik, komunitas, agama, gaya hidup, dan pandangan tertentu terhadap masalah. Ketika identitas kelompok semakin kuat, lebih mudah bagi seseorang untuk menerima informasi yang mendukung kelompoknya dan menolak informasi yang mendukung kelompok lain.

Hal ini dapat menyebabkan prasangka, stereotip, dan ujaran kebencian. Tidak lama kemudian, perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dari pembicaraan demokratis berubah menjadi konflik yang merusak identitas pribadi dan kelompok.

Selain identitas sosial, komponen psikologis tambahan, seperti tuntutan untuk mendapatkan pengakuan sosial, juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di internet. Jumlah tanda suka, komentar, dan perhatian publik dapat mendorong seseorang untuk membuat atau membagikan konten kontroversial untuk mendapatkan lebih banyak respons.

Transformasi Konflik Digital melalui Pendekatan Dialog Untuk menyelesaikan konflik digital, tidak cukup hanya dengan menghilangkan perselisihan atau menghukum mereka yang melanggar. Diperlukan strategi yang lebih luas melalui penyelesaian konflik.

Transformasi konflik menekankan bahwa konflik tidak hanya perlu dihentikan, tetapi juga perlu dipahami dan diarahkan menuju perubahan yang lebih baik dalam hubungan sosial, menurut Lederach (2003).

Melalui pembentukan budaya komunikasi yang lebih sehat, metode ini dapat diterapkan di dunia digital. Masyarakat harus dilatih untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga memahami perspektif orang lain.

Peningkatan literasi digital, penguatan etika komunikasi, dan pembiasaan untuk melakukan verifikasi informasi sebelum dikirim dapat membantu transformasi konflik digital. Pengguna media sosial harus menyadari bahwa selain kebebasan berekspresi, mereka juga memiliki tugas sosial.

Peran Generasi Muda dalam Membangun Ruang Digital Positif Generasi muda memainkan peran penting dalam menangani tantangan yang terkait dengan konflik digital. Generasi muda adalah kelompok yang sangat aktif menggunakan teknologi, sehingga mereka tidak hanya pengguna tetapi juga pembuat budaya komunikasi baru.

Salah satu keterampilan penting adalah kemampuan berpikir kritis. Pengguna internet harus dapat memahami konteks masalah, tidak mudah terprovokasi oleh konten emosional, dan dapat membedakan informasi asli dari palsu.

Selain itu, generasi muda harus memahami bagaimana aktivitas digital berdampak sosial. Komentar, unggahan, dan informasi dapat memengaruhi hidup orang lain.

Akibatnya, penggunaan teknologi harus dikombinasikan dengan kesadaran etika digital. Penghormatan terhadap orang lain dan kebebasan berpendapat harus sejalan.

Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital yang Sehat Mengatasi konflik digital bukan hanya tanggung jawab setiap orang. Untuk membuat ruang digital yang lebih aman, pemerintah, institusi pendidikan, media massa, dan perusahaan teknologi sangat penting.

Pemerintah dapat memperkuat program literasi digital dan peraturan untuk memerangi penyebaran informasi palsu. Lembaga pendidikan juga dapat memasukkan pengetahuan tentang literasi digital ke dalam kurikulum mereka. Sementara itu, tanpa menghilangkan kebebasan berekspresi, platform online harus terus meningkatkan metode untuk mengawasi konten berbahaya.

Karena konflik digital merupakan masalah sosial yang kompleks, upaya ini harus dilakukan secara bersamaan. Untuk menyelesaikannya, perilaku harus diubah, masyarakat harus diperkuat, dan sistem digital harus didukung.

Pada akhirnya, transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari masalah konflik sosial. Sementara teknologi hanyalah alat, efeknya sangat bergantung pada cara manusia menggunakannya. Tidak hanya teknologi canggih yang diperlukan untuk membangun ruang digital yang sehat, tetapi juga masyarakat yang mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan mengutamakan pembicaraan daripada konflik.

Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadikan ruang digital sebagai tempat untuk berkolaborasi dan mengurangi konflik dengan meningkatkan literasi digital dan membangun budaya komunikasi yang inklusif.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Danaditya, A., Ng, L. H. X., & Carley, K. M. (2022). From curious hashtags to polarized effect: Profiling coordinated actions in Indonesian Twitter discourse. arXiv. https://arxiv.org/abs/2207.07937

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, & Katadata Insight Center. (2023). Status Literasi Digital Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo RI & Katadata Insight Center.

Lederach, J. P. (2003). The Little Book of Conflict Transformation. Good Books.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Ed.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey: Brooks/Cole.

UNESCO. (2021). Media and Information Literacy: A Critical Skill for Citizens in Digital Society. UNESCO.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan Isu Hoaks Nasional. Jakarta: Kominfo RI.

Nugroho, Y., Syarief, S. S., & Laksmi, S. (2021). Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.