Makassar, JurnalPost.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sebagai bagian dari upaya mencapai target Ending AIDS 2030.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Travellers Phinisi, Makassar, Kamis (17/9/2026). Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Barru.
Rapat tersebut dibuka Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulsel, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., M.H.
Forum itu mempertemukan wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua Pelaksana KPA kabupaten/kota, jajaran Dinas Kesehatan, sekretaris KPA, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum tersebut, Abustan menyoroti pentingnya menyatukan persepsi serta pola kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan langkah terintegrasi karena persoalan dan pola penyebarannya terus berkembang.
“Yang pertama, yang perlu kita lakukan hari ini, samakan dulu persepsi. Kalau provinsi kerjanya sendiri, kabupaten lain lagi, kota juga lain, kalau tidak seirama dan tidak satu langkah, susah kita,” kata Abustan.
Ia menilai koordinasi juga perlu diperkuat pada tingkat teknis, terutama dalam memperjelas pembagian peran antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, hingga Puskesmas.
Pembagian peran tersebut mencakup pelaksanaan skrining, deteksi dini, pendampingan pasien, hingga kesinambungan pengobatan bagi orang dengan HIV.
Menurut Abustan, penanganan HIV-AIDS juga tidak dapat ditempatkan hanya sebagai urusan sektor kesehatan. Persoalan tersebut perlu masuk dalam berbagai program pembangunan daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan sektor lain yang berkaitan.
“Yang perlu diperkuat adalah bagaimana di kabupaten/kota mengambil langkah secara bersama. Kita perlu integrasi, semua sektor hadir dan membahas persoalan secara bersama,” ujarnya.
Dorong Penyelarasan Rencana Aksi Daerah
Dalam aspek pembiayaan, Abustan menyebut keterbatasan fiskal daerah perlu dijawab melalui kolaborasi serta pemanfaatan berbagai sumber dukungan yang sah, termasuk melalui skema kemitraan.
Ia juga mengusulkan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting agar program penanggulangan HIV-AIDS dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Selain itu, Abustan mendorong pengembangan sistem data HIV-AIDS yang lebih terintegrasi.
Data yang terhubung antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinilai dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan kasus, deteksi dini, menentukan sasaran intervensi, menyusun program, hingga melakukan evaluasi dengan lebih akurat.
Kasus Baru HIV-AIDS di Sulsel
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut memaparkan perkembangan kasus HIV-AIDS di wilayah Sulsel.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, sepanjang 2025 ditemukan sebanyak 1.939 kasus baru. Sementara pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 963 kasus.
Kelompok usia 25 hingga 49 tahun menjadi kelompok dengan proporsi kasus terbesar, disusul kelompok usia 15 hingga 24 tahun.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi, pencegahan, dan deteksi dini masih menjadi pekerjaan penting, khususnya pada kelompok usia produktif.
Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan juga menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026 terdapat 9.492 orang yang masih menjalani pengobatan, dari total 13.969 orang yang pernah menjalani pemeriksaan sebagaimana dipaparkan dalam forum.
Penguatan penemuan kasus, kesinambungan pengobatan, serta keberlanjutan akses layanan menjadi bagian penting dari strategi menuju target Ending AIDS 2030.
Rakor juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pencegahan HIV yang etis, terkoordinasi dan terbebas dari stigma terhadap orang dengan HIV.
Deteksi dini, kemudahan akses layanan kesehatan, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting agar penanggulangan HIV-AIDS dapat dilakukan secara lebih efektif.
Wakil Bupati Barru dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, dr. Wahyuddin Adam, MARS.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda