Makassar, JurnalPost.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Andi Syarifuddin mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menghadiri Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Se-Sulawesi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, serta kepala daerah atau perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi.
Dalam pemaparannya, Sekda Sulawesi Selatan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya alam terutama sektor pertanian, serta penguatan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data.
Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima mengatakan pemerintah daerah memiliki peran dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“PDB adalah agregasi dari seluruh PDRB daerah. Semakin tinggi PDRB daerah, semakin tinggi PDB nasional,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut dipaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,29 persen, meningkat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan disebut mencapai 5,59 persen, berada di atas rata-rata nasional dan menempati peringkat keenam secara nasional.
Sejumlah sektor dinilai memiliki potensi besar dalam menopang ekonomi Sulawesi Selatan, termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Pemerintah daerah juga didorong tidak hanya mengandalkan penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi memperkuat hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang investasi.
Penyelarasan kebijakan antara sektor pertanian, pariwisata, industri, dan pertambangan juga menjadi salah satu pembahasan. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi agar pembangunan antarsektor tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, perencanaan ekonomi daerah dinilai perlu memperhitungkan mitigasi bencana serta indikator awal perekonomian atau early leading economy indicator untuk mendeteksi potensi hambatan lebih cepat.
Dalam pemaparan BPS, transaksi digital disebut mengalami peningkatan seiring perubahan pola belanja masyarakat dari transaksi secara langsung ke platform daring.
Konsumsi pada kuartal I 2026 disebut tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan PDRB daerah dapat didorong melalui peningkatan konsumsi produk lokal, penguatan industri manufaktur dan pertanian, penambahan modal, serta penyerapan tenaga kerja.
Deputi Bappenas Medrilzam menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan pergerakan yang seimbang antara sisi produksi dan pengeluaran.
Dari sisi produksi, faktor yang memengaruhi antara lain tenaga kerja, modal, dan teknologi. Sementara dari sisi pengeluaran mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto.
Sejumlah langkah yang dibahas dalam rakor mencakup percepatan pelaksanaan anggaran, perbaikan tata kelola dan logistik, dukungan terhadap dunia usaha, serta pemantauan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.
Pemkab Barru menyatakan akan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional, termasuk melalui penguatan sektor-sektor yang dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda