Lewati ke konten utama
Home About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Publikasi Media Online Jasa Backlink Jasa Guest Post Penulisan Artikel Pembuatan Website Pedoman AI
ID | EN

Masuk / Gabung

Jelajahi

Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi
Informasi
About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Pedoman AI
Masuk / Gabung
Ikuti kami
EN ARTIKEL
Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi

  1. Beranda
  2. Citizen Reporter
  3. RUU Omnibus Law Ciptaker di Tengah Ancaman Acaman Demo Buruh

RUU Omnibus Law Ciptaker di Tengah Ancaman Acaman Demo Buruh

Foto profil Hasbi
Editor: Hasbi
03 Januari 2021, 14.04 WITA Editor: Tim Editor JurnalPost
03 Jan 2021, 14.04 WITA · 5 menit baca
5 menit baca
RUU Omnibus Law Ciptaker di Tengah Ancaman Acaman Demo Buruh
Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja dan akan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. JURNALPOST - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU ini akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. "RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti," demikian kata Airlangga dalam pernyataan tertulis. Namun sejumlah penolakan masih terjadi. Selain ancaman mogok massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu. • Hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai 'Omnibus Law' • Luhut Panjaitan: Pembangunan ibu kota baru 'tertunda' karena pandemi Covid-19 • Wawancara khusus Mahfud MD tentang Omnibus Law: 'Kalau menunggu semua setuju, kita tidak akan pernah membuat UU' Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja 'cacat substansi dan prosedur'. Dalam surat pandangan fraksi yang ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono itu, Demokrat menjelaskan, "Kami menilai banyak hal yang masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam dan komprehensif agar RUU Citaker tidak berat sebelah." Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam buruh akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober. Pembahasan RUU Cipta Kerja sedari awal telah menuai kontroversi. Pada bulan-bulan sebelum ini, aksi menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law terus disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, dan pegiat buruh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sempat meminta agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh. Namun pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung. Berikut pro kontra yang mewarnai pembahasan RUU tersebut. Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan "akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]". "Mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0). Luhut meminta agar sebagian masyarakat yang masih menolak RUU untuk "mendukungnya". Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian menurut Luhut, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain, investasi itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah. Keterangan gambar, Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/8/2020) antara lain menolak RUU Omnibus Law. SUMBER GAMBAR,AJI STYAWAN/ANTARA FOTO Luhut kembali menekankan bahwa RUU Cipta Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman modal, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa gelar demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menolak RUU Omnibus Law disuarakan oleh sekelompok mahasiswa, LSM dan pegiat buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, dengan berunjuk rasa pada pertengahan Agustus. Di Yogyakarta, sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa, pegiat LSM dan buruh, menggelar aksi lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08). Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mereka menggelar aksi jalan kaki dari bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Furqon Ulya. Sambil berorasi, mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. "DPR menyalahi kesepakatan. Di masa reses, mereka melanjutkan membahas RUU ini. Makanya, kami turun ke jalan kembali," kata Lusi, humas ARB. "Kami akan terus turun ke jalan, sampai pembahasan Omnibus Law di DPR dibatalkan," tambah Revo, pegiat ARB lainnya. • RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Mengapa pekerja kantoran 'masa bodoh'? • Omnibus Law: Harapan menarik investasi dan pembahasan yang 'sentralistik' • RUU Cipta Kerja: DPR terus gelar rapat di tengah pandemi, 'penundaan pembahasan hanya sogokan kecil untuk buruh' Mereka juga mempertanyakan klaim DPR yang mengaku sudah melibatkan perwakilan serikat buruh dalam pembahasan draf rancangan aturan itu. "Tapi mereka tidak mewakili aspirasi kaum buruh, petani, atau mahasiswa," tambah Revo. Adapun para pegiat buruh pada bulan Agustus juga menyuarakan penolakan mereka terhadap beberapa draf pasal yang dianggap akan menyengsarakan mereka. Mereka menilai, RUU tersebut dapat menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi kelompok pekerja dan Indonesia secara umum, kata pegiat buruh. Di tengah penolakan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal dalam rancangan aturan tersebut. Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja dan mengklaim aturan itu akan menguntungkan semuanya. DPR juga mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja guna membahas pasal-pasal yang disebut merugikan buruh. Merespons situasi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan. Alasannya, draf rancangan peraturan itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga menilai pembahasan RUU ini "tergesa-gesa". "Dan hanya memberikan ruang partisipasi yang sangat kecil ruang partisipasi bagi kelompok buruh," katanya, Kamis (13/08). "Setelah kami kaji baik-baik, kami merekomendasikan kepada presiden RI dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat indonesia. "Juga untuk mencegah terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain," jelas Damanik. "Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha," kata Airlangga. "Ini jadi catatan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi)," tambahnya. Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU ini dapat selesai dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus. Namun di sisi lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda dengan sikap yang ditunjukan DPR. DPR bersama dengan kumpulan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama untuk membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker. Rencananya tim tersebut baru akan mulai bekerja bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang. Kumpulan serikat buruh yang mewakili 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja di Indonesia saat itu menyampaikan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari akan dilakukan diskusi sekitar empat jam. Ditulis oleh ; Yoel Armando ( Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia)

Sumber artikel: https://jurnalpost.com/ruu-omnibus-law-ciptaker-di-tengah-ancaman-acaman-demo-buruh/16262/

Dicetak dari JurnalPost.com pada 22 November 2026, 23.27 WITA

Bagikan artikel

Bagikan Mengirim Tweet
JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke Instagram

Menyiapkan 5 slide Reel 9:16…

Rangkaian slide vertikal sedang disusun dari artikel ini.

Konten belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide Instagram JurnalPost 1/5
REEL 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun dalam area aman Reels. Tambahkan musik pilihan Anda setelah masuk ke Instagram.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu Instagram, pilih Reel, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik yang tersedia di Instagram.

JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke TikTok

Menyiapkan 5 slide TikTok 9:16…

Desain Social Publisher sedang disusun dari artikel ini.

Konten TikTok belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide TikTok JurnalPost 1/5
TIKTOK 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun: sampul, inti berita, fakta utama, perkembangan, dan baca lengkap.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu berbagi, pilih TikTok, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik atau suara di aplikasi. Jika TikTok tidak muncul, gunakan unduh manual.

Komentar 0

Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda

Komentar akan tampil setelah disetujui redaksi.

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama menyampaikan tanggapan.

Artikel Terkait

Kolaborasi Lintas Jurusan, Mahasiswa UNDIP Kembangkan Dentavera sebagai Inovasi Perawatan Mulut

KKN Universitas Merdeka Malang Bangun Greenhouse Bambu, Dorong Ketahanan Pangan Warga Pandanrejo

KKN 179 UMM Pasang Papan Jadwal Pembagian Air di Bangelan, Cegah Perebutan Antarwarga

Warga Desa Tlekung Diajak Manfaatkan Urine Sapi Jadi Pupuk Organik Cair untuk Percepat Pertumbuhan Pakan Ternak

REKOMENDASI JURNALPOST

Pilihan Untukmu

Direktur Alsintan Prapanen Kementan Bantah Keterlibatan dalam Dugaan Jual Beli Combine Harvester

Ketika Rumah, Sekolah, dan Dunia Digital Gagal Bersinergi

Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan, Dosen Universitas Negeri Malang Hadirkan Buku Learning and Education Performance

Menari di Antara Dua Kutub: Ketika Langit dan Badai Bergantian, Mengenal Bipolar Tipe I

Pilihan Editor

  1. 1 Mahasiswa USU Kelompok 46 Gelar Sosialisasi Anti-Perundungan di SD Negeri 060885 Medan
  2. 2

    Anak Tumbuh di Era Digital: Apakah Perkembangan Otak Anak Usia Dini Sudah Terstimulasi dengan Tepat?

  3. 3

    Delapan Pekan Magang di Harian Bhirawa, dari Meja Redaksi ke Balik Kamera

  4. 4

    PKM SAPA BUMI: Pengolahan Sampah Organik MBG Menjadi Kompos sebagai Implementasi SDGs di SDN 6 Nagrikaler Purwakarta oleh PGSD UPI Purwakarta

  5. 5

    Mengurangi Pemborosan Produksi UMKM dengan Metode Lean, Strategi Sederhana untuk Meningkatkan Keuntungan

IKLAN
JurnalPost

Media Publikasi Indonesia yang menyediakan informasi terkini. Situs ini didirikan pada tahun 2015 dan telah menjadi salah satu sumber berita yang populer di Indonesia.

Jelajahi

Advertorial Artikel Berita Bisnis Citizen Reporter Daerah Ekonomi English Version Essay Featured
Hukum Internasional Kolom Opini Nasional Olahraga Pendidikan Politik Profil Teknologi Wisata

Kanal

About Us Jurnalisme Warga Kebijakan Cookie Kebijakan Data Kirim Opini Kirim Tulisan Media Kit Pedoman Redaksi

Ikuti kami di

Facebook X/Twitter Instagram Threads TikTok Pinterest LinkedIn YouTube
© 2026 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.