SURABAYA, JurnalPost.com – Akses terhadap layanan konsultasi hukum masih menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang menghadapi persoalan hukum tetapi memiliki keterbatasan untuk memperoleh pendampingan. Menjawab kebutuhan tersebut, mahasiswa Kelompok 3 Sahabat Desa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur menghadirkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) keliling di Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (3/11/2026) ini menawarkan pendekatan berbeda dari sosialisasi sebelumnya. Jika kegiatan terdahulu dipusatkan di kantor kelurahan, kali ini mahasiswa mendatangi langsung rumah warga untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis.
Dimulai sekitar pukul 18.00 WIB, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi sekaligus memperoleh informasi mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Datangi Rumah Warga untuk Berikan Pendampingan Hukum
Melalui program Posbakum keliling, mahasiswa Kelompok 3 Sahabat Desa berupaya mendekatkan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat, khususnya warga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pendekatan kunjungan langsung dinilai dapat mempermudah warga yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, maupun akses untuk mendatangi layanan bantuan hukum.
Dalam pelaksanaan kali ini, dua warga Bendul Merisi, yakni Pujiati dan Fahmi, memperoleh kesempatan berkonsultasi langsung dengan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.
Persoalan yang disampaikan berkaitan dengan transaksi keuangan digital, termasuk dugaan penyalahgunaan pembayaran menggunakan QRIS dan risiko pinjaman online.
Kedua isu tersebut menjadi perhatian karena penggunaan layanan keuangan berbasis digital semakin dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Warga Keluhkan Tagihan Rp1,4 Juta Setelah Transaksi QRIS
Salah satu persoalan yang mencuat dalam sesi konsultasi datang dari Fahmi. Ia mengaku menerima pesan tagihan pinjaman online sebesar Rp1.400.000 setelah melakukan pembayaran makanan menggunakan QRIS.
Fahmi merasa kebingungan karena mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau layanan keuangan digital.
“Saya ingin menanyakan perihal QRIS yang lagi marak. Ketika saya scan QRIS untuk pembayaran makanan, eh, itu ternyata langsung masuk ke QRIS judol, karena saya mendapatkan pesan tagihan sebesar Rp1.400.000 kepada saya, padahal saya tidak pernah meminjam secara online,” ujar Fahmi saat berkonsultasi.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh persoalan yang disampaikan masyarakat terkait keamanan transaksi digital.
Namun, penyebab munculnya tagihan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan awal. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap riwayat transaksi, identitas pengirim tagihan, serta layanan yang diduga terkait.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan mahasiswa Posbakum menyarankan agar Fahmi terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada pedagang tempat transaksi berlangsung.
“Langkah pertama, tanyakan kepada si pedagang tersebut, apakah scan ini berasal dari dia atau pihak lainnya. Takutnya virus atau sistemnya memang bermasalah dari si pedagang. Ini bisa diselesaikan secara perdata, sehingga si pedagang bisa diminta pertanggungjawaban,” ujar perwakilan mahasiswa.
Arahan tersebut disampaikan sebagai langkah awal konsultasi. Adapun kemungkinan pertanggungjawaban hukum pihak tertentu tetap memerlukan pembuktian mengenai sumber masalah dan keterlibatan masing-masing pihak.
Persoalan yang dialami Fahmi sekaligus memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan metode pembayaran digital, termasuk memeriksa nama penerima pembayaran serta menyimpan bukti transaksi.
Edukasi Bahaya Pinjaman Online dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Selain persoalan pembayaran QRIS, mahasiswa juga memberikan konsultasi kepada Pujiati mengenai risiko penggunaan layanan pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi.
Dalam diskusi tersebut, Pujiati menyinggung persoalan tekanan yang kerap dialami masyarakat akibat penagihan pinjaman online, termasuk ancaman penyebaran informasi pribadi.
“Ancaman pinjol itu cuma di online dan penyebaran data pribadi, jadi kayak dijelek-jelekin terus,” ujar Pujiati.
Keluhan tersebut menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta mengenali risiko layanan pinjaman digital ilegal.
Masyarakat perlu memahami bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun sosial.
Karena itu, warga diimbau untuk lebih berhati-hati ketika memberikan informasi identitas, mengakses tautan mencurigakan, atau menggunakan layanan keuangan yang belum diketahui legalitasnya.
Melalui konsultasi langsung, mahasiswa berupaya membantu warga memahami persoalan yang dihadapi dan mengenali pilihan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Posbakum Keliling Jadi Sarana Pengabdian Mahasiswa
Kegiatan Posbakum keliling merupakan bagian dari program Sahabat Desa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memahami persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.
Tidak hanya memberikan informasi mengenai aturan hukum, mahasiswa juga berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga agar mereka merasa nyaman menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya mencari informasi hukum sebelum mengambil keputusan.
Bagi warga, keberadaan layanan konsultasi gratis dapat menjadi langkah awal untuk mengenali persoalan hukum dan mengetahui lembaga atau pihak yang berwenang memberikan bantuan lanjutan.
Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman dalam menghubungkan teori hukum dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Posbakum keliling, Kelompok 3 Sahabat Desa FH UPN Veteran Jawa Timur berharap warga Bendul Merisi semakin memahami pentingnya literasi hukum, terutama dalam menghadapi persoalan transaksi keuangan digital dan perlindungan data pribadi.
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum, sehingga akses terhadap informasi dan konsultasi hukum tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan finansial memadai.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda